Apakah Rakyat Menanggung Utang Negara? Ini Kata Ustaz Somad

JAKARTA - Utang Indonesia berdasarkan data Kementerian Keuangan hingga akhir Februari 2018 mencapai Rp 4.035 triliun. Dengan capaian tersebut, rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 29,1 persen. Lantas, jika negara yang berutang apakah rakyat Indonesia juga turut ikut menanggung utang tersebut?

Dalam sebuah tanya jawab usai tausyiah, Ustaz Abdul Somad mendapatkan satu pertanyaan terkait utang negara dari salah satu jamaahnya. "Ustaz, Allah tidak akan memasukan orang ke surga orang yang masih punya tanggungan utang. Bagaimana dengan utang Indonesia yang sangat banyak, yang dipakai untuk kesejahteraan rakyat. Apakah nanti di yaumul akhir akan diminta pertanggungjawaban kepada rakyat Indonesia?" tanya seorang jamaah.

"Iya juga ya. Ngeri-ngeri sedap juga kita ini," jawab Ustaz Somad.

Baca Juga:

• Udara Pekanbaru Masih Sangat Tidak Sehat, Siswa Kembali PJJ
• Kualitas Udara Siak Sangat Tidak Sehat

Ustaz berusia 40 tahun itu melanjutkan, "Nanti pas di akhirat, Ustaz Somad status pending. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang dimaksud utang itu adalah utang personal, pribadi. Dalam surah al-Baqarah ayat 282. Satu halaman full (menjelaskan soal utang). "Wahai orang-orang yang beriman! Kalau kalian menjalin transaksi utang piutang untuk waktu yang ditentukan, maka tulislah."

Jika sudah sampai waktunya orang yang berutang untuk membayar, kita bisa menagihnya. "Sampai harinya, tagih! Bayar! Mengapa tak bayar?"

Baca Juga:

• Fithriady Syam Pemenang LKTJ Raja Ali Kelana 2026
• Empat Bulan Terakhir, Polresta Pekanbaru Ringkus 128 Tersangka Narkoba

Namun, jika orang yang berutang belum mampu membayar, sebaiknya diberikan keringanan. Bisa berupa waktu. Yang paling bagus, menurut Ustaz Somad, jika orang yang meminjami mensedekahkan uangnya kepada orang berutang. "Kalau kau sedekahkan lebih baik," ucap Ustaz Somad.

Di tempat berbeda, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menegaskan, utang pemerintah saat ini masih dalam level aman. Pemerintah, kata dia, menarik utang untuk membangun infrastruktur dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

"Utang kita tidak ada masalah. Utang kita kenaikannya mungkin sedikit lebih cepat dibandingkan masa lalu. Tapi tetap saja yang namanya beban utang kita tidak termasuk tinggi di antara negara mana pun. Seluruh dunia tahu itu," ujar Darmin.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Keuangan Negara nomor 17 tahun 2003, rasio utang tersebut masih dalam batas aman. Dalam aturan tersebut, batas maksimal rasio utang pemerintah adalah 60 persen terhadap PDB.

Darmin menjelaskan, kenaikan utang Indonesia adalah untuk membangun infrastruktur. Menurut dia, pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah Indonesia akan makin banyak yang selesai pada tahun ini dan tahun depan.

Dampaknya, kata Darmin mengklaim, perekonomian Indonesia akan menjadi lebih baik. "Kita tidak menggunakan utang untuk konsumsi, kita menggunakan utang untuk investasi di infrastruktur," ujar Darmin.

Meski begitu, jelas Darmin, pemerintah tidak akan menambah lagi infrastruktur Proyek Strategis Nasional (PSN). Bahkan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, jumlah PSN justru akan dikurangi.

"Kita praktis tidak menambah lagi infrastruktur PSN, kecuali proyek-proyek infrastruktur biasa. Kalau PSN, Presiden sudah minta untuk periode pemerintahan ini jangan ditambah lagi. Malah dikurangi mungkin," ujarnya.

Kementerian Keuangan pun menyatakan, Indonesia masih mampu melunasi utang luar negerinya. Pelunasan utang itu bisa disesuaikan dengan anggaran.

Direktur Strategi dan Portfolio Utang Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan Schneider Siahaan menjelaskan, pendapatan pemerintah dari pajak tahun ini ditargetkan Rp 1.800 triliun. Maka, bisa saja Rp 1.300 triliun di antaranya dibelanjakan, lalu Rp 500 triliun untuk mengangsur utang per tahun.

"Jadi, kalau ditanya kapan lunasnya, tergantung politikal. Kalau bisa bikin budget surplus Rp 500 triliun setahun kan bisa lunas dalam waktu delapan tahun atau dari Rp 1.800 yang dibelanjakan Rp 800 triliun, lalu Rp 1.000 triliunnya untuk bayar utang kan bisa lunas dalam waktu empat tahun," tutur Schneider di Jakarta, Kamis, (15/3).

Kementerian Keuangan mencatat, utang luar negeri pemerintah hingga akhir Februari 2018 mencapai Rp 4.035 triliun. Jumlah itu naik sekitar 13 persen dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar Rp 3.556 triliun.

Meski begitu, kata dia, besaran utang tersebut masih aman. Sebab, rasio utang Indonesia masih 29,24 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Sementara, ketentuan negara rasio utang luar negeri Indonesia sebesar 60 persen terhadap PDB.

Maka, menurut dia, Indonesia masih memiliki ruang untuk menambah utang luar negeri. "Kalau ditanya masih bisa tambah utang? Ya masih bisa, masih ada ruang," kata Schneider.

(sumber: republika.co.id)

Udara Pekanbaru Masih Sangat Tidak Sehat, Siswa Kembali PJJ

Kualitas Udara Siak Sangat Tidak Sehat

Fithriady Syam Pemenang LKTJ Raja Ali Kelana 2026

Empat Bulan Terakhir, Polresta Pekanbaru Ringkus 128 Tersangka Narkoba

Residivis Korupsi Fahd A. Rafiq Ditangkap KPK, Desak Hukuman Maksimal

Kualitas Udara Pekanbaru Sangat Tidak Sehat, Angka Hotspot Riau Naik Lagi