Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Presiden Jokowi Ingatkan Pemda Percepat Realisasi APBD

JAKARTA - Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah, Presiden RI Joko Widodo mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) se Indonesia agar segera mempercepat realisasi APBD.

Jokowi mengungkapkan, pemerintah sibuk mencari uang dari luar agar masuk ke daerah, dan terjadi perputaran uang yang lebih meningkat.

Akan tetapi sebutnya, uang di saku sendiri yang ditransfer dari Menteri Keuangan ke daerah-daerah justru belum dipakai.

Baca Juga:

• Pustu Dendan Klarifikasi Soal Biaya Persalinan Rp10 Juta
• Pengembangan Kasus Sabu, Polsek Bonai Darussalam Temukan Senpi Rakitan dan Peluru

"Pagi tadi saya tanya ke  Menteri Keuangan, ada berapa uang kabupaten kota dan provinsi yang ada di bank yang belum dipakai. Biasanya tahun lalu di bulan-bulan seperti ini paling 210-220 triliun, pagi tadi kita cek uang yang ada di bank masih 278 triliun," ucapnya, dalam Rakor investasi tahun 2022, di Ritz Carlton Mega Kuningan Jakarta, Rabu (30/11/22).

Presiden menyebutkan, pemerintah mencari investasi agar ada arus modal masuk. Namun sayangnya, APBD yang dikantong tidak dipakai.

Baca Juga:

• Aktivis Soroti Persoalan Agraria: Masyarakat Jangan Dipersulit
• DPRD Riau Dorong Pembentukan Satgas Solar

"278 triliun gede banget, gede banget besar sekali. Kalau ini di daerah hati-hati," ucapnya.

Jokowi menyebutkan, ia telah memerintahkan Kemendagri Tito Karnavian agar mengecek satu persatu pemerintah daerah apa persoalannya.

Menurutnya, dalam situasi yang sangat sulit ini akan tetapi uang tidak dipakai besar sekali.

"Saya minta segera dibelanjakan, memang realisasi biasanya di akhir tahun di Desember, tapi ini kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ini sudah melompat tinggi sekali," tuturnya.

Presiden menambahkan, untuk realisasi belanja, untuk nasional itu sudah masuk ke angka 76 persen realisasi belanjanya. Namun di daerah baru 62 persen.

Ia mengingatkan karena besok sudah memasuki bulan Desember, maka penting untuk segera merealisasikannya dan berhati-hati dalam hal ini.

"Artinya kita pontang-panting cari arus modal masuk dari capital in flow, lewat investasi, tapi uang yang ada di kantong sendiri tidak direalisasikan. Hati-hati ini keliru besar," tutupnya.(*)

Pustu Dendan Klarifikasi Soal Biaya Persalinan Rp10 Juta

Pengembangan Kasus Sabu, Polsek Bonai Darussalam Temukan Senpi Rakitan dan Peluru

Aktivis Soroti Persoalan Agraria: Masyarakat Jangan Dipersulit

DPRD Riau Dorong Pembentukan Satgas Solar

Tekanan Fiskal, RAPBD-P Riau 2026 Fokus Pengendalian Belanja

Kelompok Tani Duta Tani Tanam Padi Gogo, Dorong Ketahanan Pangan di Pekanbaru