Tiga Tersangka Suap Alat Monitoring Satelit Bakamla Ditahan KPK

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tiga orang tersangka kasus dugaan suap proyek pengadaan alat monitoring satelit Badan Keamanan Kelautan (Bakamla) tahun anggaran 2016 di tiga rutan berbeda.

Tiga tersangka tersebut yakni Deputi Informasi Hukum dan Kerjasama Badan Keamanan Kelautan (Bakamla) Eko Susilo Hadi‎ serta dua pejabat PT Melati Technofo Indonesia (PT MTI) Stefanus Hardi dan‎ Muhammad Adam‎.

"Tiga orang tersngka ditahan di tiga rutan berbeda. Tersangka ESH (Eko Susilo Hadi) di Polres Japus, HST (Stefanus Hardi) di Polres Jaktim, dan MAO (Muhammad Adam) di Rutan Guntur," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo di kantornya, Jlan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (15/12/2016).

Baca Juga:

• Agung Nugroho Senang Anak-anak Kembali Sekolah
• Karhutla Riau Mulai Terkendali

Sebelumnya diketahui, KPK kembali melakukan OTT terkait kasus dugaan suap proyek pengadaan monitoring satelit Badan Keamanan Kelautan (Bakamla) yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2016.

Dalam OTT tersebut, tim satgas KPK mengamankan pejabat Bakamla, Eko Susilo Hadi‎ dan tiga pejabat PT Melati Technofo Indonesia (PT MTI) yakni Stefanus Hardi,‎ Muhammad Adam, serta Danang Sriradityo.

Baca Juga:

• Sekda Inhil Hadiri Paripurna ke-15 DPRD. Masa Persidangan VI Ditutup dan Persidangan VII Dibuka
• Gerebek Pengedar Narkoba, Polresta Pekanbaru Sita 31 Catridge Etomidate dan 40 Pil Ekstasi

Namun, setelah dilakukan pemeriksaan, Danang pun dilepas dan hanya dijadikan saksi dalam kasus dugaan suap pengadaan alat monitoring satelit Bakamla‎.

Sementara itu, Direktur Utama (Dirut) PT MTI Fahmi Darmansyah telah ditetapkan tersangka oleh KPK dan tengah diburu penyidik.

Ketiga pejabat PT MTI sebagai pemberi suap disangkakan melanggar pasal 5 Ayat (1) Huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) Huruf b atau Pasal 13 UU 31 Tahun 1999 tentang Tipikor sebagaimana telah diubah pada UU 20 Tahun 2001 Jo 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Untuk Eko Susilo sebagai penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 Huruf a atau Pasal 12 Huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor sebagaimana telah diubah dalam Nomor 20 tahun 2001.‎

(aky/okezone)

 

Agung Nugroho Senang Anak-anak Kembali Sekolah

Karhutla Riau Mulai Terkendali

Sekda Inhil Hadiri Paripurna ke-15 DPRD. Masa Persidangan VI Ditutup dan Persidangan VII Dibuka

Gerebek Pengedar Narkoba, Polresta Pekanbaru Sita 31 Catridge Etomidate dan 40 Pil Ekstasi

Benih Jagung Kuartal III Telah Ditanam, Polsek Kandis Perkuat Ketahanan Pangan di Wilayah Binaan

62 Hotspot Masih Terpantau di Riau. Inhil 49, Pelalawan Tersisa 7