JAKARTA - Pemerintah membuka pembukaan pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bagi calon hakim dari lulusan Sarjana Hukum, Sarjana Syar’iah dan Sarjana Hukum Islam. Harus WNI dan umur yang diperbolehkan minimal 22 tahun dan maksimal 32 tahun per 1 Desember 2017.
Demikian dikatakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur sebagaimana dikutip melalui situs resmi Kemenpan-RB, Jumat (14/7/2017).
"Bagi Sarjana Syar’iah/Sarjana Hukum Islam hanya dapat mendaftar untuk cakim (calon hakim) pada peradilan agama, sedangkan Sarjana Hukum dapat mendaftar untuk cakim pada ketiga peradilan. Formasi tersebut diakomodir menjadi tiga bagian, yakni formasi umum, formasi cumlaude, dan formasi khusus Papua dan Papua Barat," ujarnya.
Baca Juga:
Menurut Asman, untuk mendaftar melalui formasi umum dan formasi Papua dan Papua Barat, harus memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 skala 4,00. Selain itu, pelamar harus memiliki kualifikasi pendidikan dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) atau swasta dengan program studi yang terakreditasi minimal B dari Badan Akreditasi Nasional (BAN) Perguruan Tinggi.
"Sedangkan untuk formasi sarjana cumlaude memang ditujukan untuk lulusan terbaik (cumlaude/dengan pujian) dengan kualifikasi pendidikan dari PTN atau swasta yang terakreditasi A dengan program studi yang terakreditasi A dari BAN PT," tuturnya.
Baca Juga:
Jika pelamar sudah mencukupi persyaratan di atas, kata Asman, bisa segera dipersiapkan untuk mengajukan lamaran. Jangan lupa, untuk melakukan registrasi online melalui https://sscn.bkn.go.id mulai 1 - 26 Agustus 2017.
"Apabila ada hal-hal yang kurang jelas, pelamar dapat menghubungi call center seleksi cakim MA pada nomor 082110891729 atau melalui menu helpdesk pada SSCN BKN," pungkasnya.
kabarmelayu.com,KAMPAR UPT Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Siak Hulu Kabupaten Kampar, telah menuntaskan semua persiapan pelaksana
Pendidikan
kabarmelayu.com,JAKARTA Bupati Indragiri Hilir (Inhil), H. Herman, melakukan kunjungan kerja strategis dengan menemui Menteri Koordinato
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Tim gabungan dari Satpol PP dan Dinas Pertanahan Pekanbaru, melakukan penertiban aset tanah milik Pemerintah Kota
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru, melakukan kegiatan sosialisasi opsen Pajak Kendaraan Bermotor (
Pemerintahan
Anies Baswedan Generasi Emas Harus Kuasai AI tanpa Kehilangan Integritas dan Daya Kritis
Article
Wabup Siak Pencegahan Dini Paham IRET Harus Dimulai dari Keluarga hingga Ruang Digital
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PELALAWAN Sebanyak 21 siswa dari 38 siswa Kelas XII Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Pangkalan Kerinci, Kabupaten
Pendidikan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Pemko Pekanbaru bersama Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) memperkuat komitmen dalam menat
Pemerintahan
kabarmelayu.com,ROHUL Anggota Komisi VII DPR RI, Hendry Munief MBA, melontarkan gagasan besar untuk mendorong kebangkitan pariwisata Rok
TNI/Polri
DIREKTORAT Jenderal (Ditjen) Imigrasi Indonesia merupakan salah satu lembaga birokrasi terkuat di negara ini, mengendalikan pergerakan orang
Opini