PEKANBARU - Wakil Ketua (Waka) DPRD Riau, Hardianto angkat bicara terkait kondisi penanganan Covid-19 dan mengapa belum diajukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Riau.
Menurut Hardianto, rencana penerapan PSBB di Riau ini sudah dibahas dalam beberapa kali rapat dan video conference Gubernur Riau, Syamsuar dengan para Bupati dan Walikota di Riau.
Menurutnya, DPRD Riau bersama gubernur dari awal sepemahaman agar PSBB diterapkan di provinsi Riau. Atau minimal kabupaten/kota yang sudah terkonfirmasi kasus positif menerapkan sendiri PSBB.
Baca Juga:
"Gubernur sudah teriak-teriak sebelumnya ke 11 kabupaten dan kota, terkhusus kabupaten yang sudah terkonfirmasi ada kasus positif. Tapi kan gubernur tak bisa membuat kajian PSBB jika kepala daerah di kabupaten/kota tidak siap, bahkan tak mau melaksanakan PSBB," kata politisi Partai Gerindra ini.
Dikhawatirkan jika gubernur buat kajian dan disetujui pusat, ada bupati/walikota tak mau melaksanakannya dan malah jadi kontraproduktif.
Baca Juga:
Karena itu katanya, rencana penerapan PSBB oleh Gubri, harus didukung oleh para Bupati dan Walikota di Riau, agar sinergitas antar pemangku kebijakan dapat meredam penyebaran Covid-19
"Kendala yang paling besar itu bukan ketidakmauan gubernur, tapi dari beberapa kepala daerah kabupaten/kota. Dari hasil rapat koordinasi yang saya ikuti, beberapa daerah yang betul-betul siap menyerahkan kajian ke gubernur itu adalah Dumai, Siak, Pelalawan, seingat saya. Masih ada beberapa kabupaten kota yang menolak kemarin,"cetusnya.
Ditanya apa alasan kepala daerah tak ingin melakukan PSBB, Hardianto menyebutkan, dari rapat yang diikutinya, ada beberapa alasan. Mulai dari dalih ruang gerak ekonomi yang sedang berjalan hingga persoalan anggaran.
"Tapi kalau anggaran saya pikir tak jadi persoalan lagi. Karena SKB dua menteri, menteri keuangan dan dalam negeri, sudah jelas dikatakan bahwa ada beberapa item yang dikurangi. Jadi 50 persen untuk pembiayaan Covid-19. Baik anggaran provinsi dan kabupaten/kota. Maka tak perlu ada kekhawatiran persoalan anggaran," tegasnya.
Karena itu, Hardianto berharap agar semua pemangku kebijakan bersinergi dalam penerapan PSBB di provinsi Riau, guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19.(MCR)
kabarmelayu.com,PEKANBARU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menetapkan tiga orang sebagai tersangka kasus suap jabatan di lingku
Hukrim
Semangat HUT Bhayangkara Ke 80, Polresta Pekanbaru Perkuat Komitmen Pelayanan Terbaik Masyarakat
TNI/Polri
Polisi Ringkus Empat Tersangka Penyalahgunaan Narkoba di Tambang
Hukrim
Menjaga Ketahanan Pangan di Ujung Musim, Bhabinkamtibmas Polsek Kandis Hadir Mengawal Petani Hingga Panen
Lingkungan
Puluhan Anggota TNI Datangi Polsek Bina Widya Pekanbaru, Ada Iringan Lagu Ulang Tahun Hari Bhayangkara
Sosial
kabarmelayu.comPEKANBARU Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang a
Lingkungan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Upaya percepatan pembangunan daerah terus digencarkan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil). Salah satu
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Mantan Chairman Riau Pos Group, Rida K Liamsi, mengaku menjadi korban perlakuan yang tidak adil dari manajemen
Peristiwa
kabarmelayu.com,PEKANBARU Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, kembali menggandeng kader Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluar
Pemerintahan
Sempat menghilang dalam OTT (Operasi Tangkap Tangan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Kuantan Singi
Hukrim