Wakil Ketua DPRD Riau Ajak Bupati dan Walikota Dukung Gubri Terapkan PSBB di 12 Daerah

PEKANBARU - Wakil Ketua (Waka) DPRD Riau, Hardianto angkat bicara terkait kondisi penanganan Covid-19 dan mengapa belum diajukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Riau.

Menurut Hardianto, rencana penerapan PSBB di Riau ini sudah dibahas dalam beberapa kali rapat dan video conference Gubernur Riau, Syamsuar dengan para Bupati dan Walikota di Riau.

Menurutnya, DPRD Riau bersama gubernur dari awal sepemahaman agar PSBB diterapkan di provinsi Riau. Atau minimal kabupaten/kota yang sudah terkonfirmasi kasus positif menerapkan sendiri PSBB.

Baca Juga:

• Dua Hari Pencarian, Bocah Tenggelam di Jembatan Empat Balai Sungai Kampar Ditemukan Malam Tadi
• Ratusan Pasien di Puskesmas Simpang Tiga Diperiksa Satu Dokter, Antrean Sampai 3 Jam

"Gubernur sudah teriak-teriak sebelumnya ke 11 kabupaten dan kota, terkhusus kabupaten yang sudah terkonfirmasi ada kasus positif. Tapi kan gubernur tak bisa membuat kajian PSBB jika kepala daerah di kabupaten/kota tidak siap, bahkan tak mau melaksanakan PSBB," kata politisi Partai Gerindra ini.

Dikhawatirkan jika gubernur buat kajian dan disetujui pusat, ada bupati/walikota tak mau melaksanakannya dan malah jadi kontraproduktif.

Baca Juga:

• Polemik PPDB MTsN 2 Inhil, Penasehat PPWI Inhil Zulkifli Minta Transparansi dan Evaluasi
• Aparat Lambat Tutup Warung Remang-Remang Cafe KE Lipat Kain, Warga Nyatakan Siap Turun Tangan

Karena itu katanya, rencana penerapan PSBB oleh Gubri, harus didukung oleh para Bupati dan Walikota di Riau, agar sinergitas antar pemangku kebijakan dapat meredam penyebaran Covid-19

"Kendala yang paling besar itu bukan ketidakmauan gubernur, tapi dari beberapa kepala daerah kabupaten/kota. Dari hasil rapat koordinasi yang saya ikuti, beberapa daerah yang betul-betul siap menyerahkan kajian ke gubernur itu adalah Dumai, Siak, Pelalawan, seingat saya. Masih ada beberapa kabupaten kota yang menolak kemarin,"cetusnya.

Ditanya apa alasan kepala daerah tak ingin melakukan PSBB, Hardianto menyebutkan, dari rapat yang diikutinya, ada beberapa alasan. Mulai dari dalih ruang gerak ekonomi yang sedang berjalan hingga persoalan anggaran.

"Tapi kalau anggaran saya pikir tak jadi persoalan lagi. Karena SKB dua menteri, menteri keuangan dan dalam negeri, sudah jelas dikatakan bahwa ada beberapa item yang dikurangi. Jadi 50 persen untuk pembiayaan Covid-19. Baik anggaran provinsi dan kabupaten/kota. Maka tak perlu ada kekhawatiran persoalan anggaran," tegasnya.

Karena itu, Hardianto berharap agar semua pemangku kebijakan bersinergi dalam penerapan PSBB di provinsi Riau, guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19.(MCR)

Dua Hari Pencarian, Bocah Tenggelam di Jembatan Empat Balai Sungai Kampar Ditemukan Malam Tadi

Ratusan Pasien di Puskesmas Simpang Tiga Diperiksa Satu Dokter, Antrean Sampai 3 Jam

Polemik PPDB MTsN 2 Inhil, Penasehat PPWI Inhil Zulkifli Minta Transparansi dan Evaluasi

Aparat Lambat Tutup Warung Remang-Remang Cafe KE Lipat Kain, Warga Nyatakan Siap Turun Tangan

Kapolsek Kandis Cup 2026 Resmi Ditutup, Ajang Pererat Silaturahmi dan Lahirkan Atlet Berbakat

Modus Kunjungi Saudara, Pengiriman PMI Ilegal di Dumai Terbongkar