Buku Panduan Pendidikan Antikorupsi Resmi Diluncurkan
kabarmelayu.com,JAKARTA Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdas
Pendidikan
Langkah ini dilakukan sebagai upaya membentuk karakter jujur, berintegritas, dan budaya antikorupsi sejak usia dini.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus dalam acara peluncuran buku panduan PAK yang disiarkan melalui YouTube Kemendagri Senin (11/5/25), menyampaikan tujuan pendidikan anti korupsi itu banyak sekali, diantaranya menanamkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab dan integritas, membentuk karakter yang anti korupsi, membentuk budaya anti korupsi.
Baca Juga:
Selanjutnya, memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang korupsi, membentuk keterampilan dan keahlian untuk melawan korupsi, serta menghapuskan budaya perilaku korupsi yang dianggap wajar.
"Selain itu manfaat lain pendidikan antikorupsi juga membentuk penciptaan generasi yang lebih sadar akan dampak negatif korupsi, menguatkan budaya anti korupsi di masyarakat dan membantu membentuk generasi penerus bangsa yang tidak terjerumus dalam korupsi," katanya.
Baca Juga:
Akhmad Wiyagus mengungkapkan, pada masa PAUD dan SD pembentukan karakter lebih besar prosinya dan mudah diterima, sementara ilmu pengetahuan yang diterima pada masa PAUD dan SD lebih sedikit prosinya. Maka semakin bertambah usia, proksi ilmu pengetahuan akan semakin banyak.
Dia melanjutkan, usia PAUD dan SD merupakan usia karakter anak terbentuk dan dibentuk, sehingga melalui pendidikan antikorupsi diharapkan akan terbentuknya karakter anak yang antikorupsi untuk bangsa Indonesia yang lebih maju kedepannya.
"Karakter yang tertanam sejak usia dini akan melekat kuat dalam batin dan pikiran bahkan bisa jadi menjadi prinsip dalam menjalani kehidupan," ucapnya.
Sementara itu Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan langkah peluncuran panduan dan bahan ajar pendidikan antikorupsi harus menjadi ruang paling strategis dalam membentuk karakter bangsa dan membangun budaya antikorupsi sejak dini.
Lanjut dia, pendidikan harus menjadi fondasi membangun generasi berintegritas. Karena itu, penguatan integritas pendidikan dari pusat hingga daerah harus memiliki arah dan semangat yang sama.
"Buku Panduan Pendidikan Antikorupsi akan disertai lima buku Bahan Ajar untuk guru-guru di seluruh jenjang, mulai dari PAUD, SD, SMP, hingga SMA dan SMK. Dalam panduan ini, terdapat lima kompetensi kunci yang menjadi fondasi Pendidikan Antikorupsi, yaitu terkait ajaran menaati aturan, memahami konsep kepemilikan, menjaga amanah; mengelola dilema etis, dan membangun budaya antikorupsi," tutupnya.
kabarmelayu.com,JAKARTA Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdas
Pendidikan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Curah hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur Kota Pekanbaru dalam beberapa hari terakhir menyebabkan ba
Pemerintahan
kabarmelayu.comJAKARTA Gubernur Lemhannas RI Ace Hasan Syadzily menegaskan media dan jurnalis memiliki peran strategis dalam menjaga ketah
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau mulai menerapkan kebijakan baru dalam pembayaran pajak kendara
Parlemen
kabarmelayu.com,SIAK FA, Seorang bocah berusia 6 tahun tewas akibat kekerasan fisik pada tubuhnya. Bocah itu diduga korban kekerasan yang
Hukrim
kabarmelayu.com,PEKANBARU Anggota Komisi VII DPR RI, Hendry Munief, melakukan kunjungan ke pengusaha ekonomi kreatif Pinaloka yang berloka
Ekbis
kabarmelayu.com,PEKANBARU Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama BUMD Pangan terus ber
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Harga minyak goreng subsidi Minyakita di Kota Pekanbaru merangkak naik. Dalam sepekan terakhir, harga komoditas
Pemerintahan
kabarmelayu.com,INHIL Rincian biaya masuk peserta didik baru di MTsN 2 Indragiri Hilir tahun ajaran 2026 menjadi perhatian sejumlah wali
Pendidikan
PEKANBARU Polresta Pekanbaru meresmikan tiga Kampung Tangguh Anti Narkoba sebagai langkah memperkuat pencegahan dan pemberantasan peredaran
Pemerintahan