Dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, Ir. Junaidi, yang berasal dari Partai Golkar, rapat ini mengangkat isu penting terkait kurangnya transparansi laporan CSR dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Inhil.
Dalam kesempatan tersebut, Junaidi menyampaikan bahwa meskipun 105 perusahaan terdaftar, hanya 33% yang telah melaporkan kegiatan CSR mereka, sebuah angka yang jauh dari memadai.
"Kami tidak hanya menuntut laporan, tapi juga transparansi dari perusahaan yang beroperasi di Inhil. CSR bukan sekadar kewajiban, melainkan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat sekitar," ujar Junaidi dengan tegas.
Baca Juga:
Rapat ini menghasilkan kesimpulan yang jelas, yaitu perlunya revisi terhadap peraturan daerah (Perda) dan peraturan bupati (Perbup) yang ada, yang dinilai sudah usang dan tidak lagi efektif untuk mendorong perusahaan melaksanakan CSR mereka secara lebih terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan.
Lebih lanjut, DPRD juga menginstruksikan kepada pemerintah daerah untuk segera mengeluarkan surat teguran kepada perusahaan yang belum melaporkan aktivitas CSR mereka.
Baca Juga:
Dinas terkait, seperti Dinas Perkebunan, Dinas Perizinan, dan Dinas Lingkungan Hidup, diminta untuk bertindak lebih tegas, mengingatkan perusahaan agar tidak mengabaikan kewajiban tersebut.
"Sanksi tegas akan kami berikan kepada perusahaan yang tidak melaporkan CSR mereka. Kami ingin memastikan bahwa tidak ada 'negara dalam negara', dan perusahaan-perusahaan ini tahu bahwa mereka memiliki kewajiban moral dan hukum kepada masyarakat," jelas Junaidi.
Selain itu, rapat juga menyoroti pentingnya sinkronisasi antara program pemerintah dan program CSR perusahaan. Hal ini diharapkan dapat membantu mempercepat pembangunan daerah, terutama pada sektor-sektor yang sangat dibutuhkan masyarakat, seperti infrastruktur jalan dan fasilitas umum.
"Kita harus memaksimalkan potensi CSR untuk membantu pembangunan daerah yang selama ini terhambat oleh keterbatasan anggaran. CSR bisa menjadi katalisator dalam mewujudkan pembangunan yang lebih merata di Inhil," tambah Junaidi.
Dengan langkah-langkah yang lebih tegas ini, DPRD Inhil berharap agar perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah ini lebih bertanggung jawab dan sadar akan pentingnya kontribusi mereka terhadap kesejahteraan masyarakat.(me)
kabarmelayu.com,PEKANBARU Koalisi Masyarakat Sipil Riau Penyokong Kaukus Parlemen Hijau Daerah Riau secara resmi dideklarasikan oleh Joh
Lingkungan
kabarmelayu.com,JAKARTA Memasuki hari kelima operasi pencarian, Tim SAR gabungan mengerahkan Helikopter Dauphin AS 365 N3 HR3604 untuk m
Peristiwa
kabarmelayu.com,JAKARTA Presiden Rusia Vladimir Putin, Jumat (11/9), mengatakan Eropa telah mendorong negaranegaranya menuju perang denga
Peristiwa
kabarmelayu.com,SEMARANG Kafilah Provinsi Riau mengawali kemeriahan Musabaqah Tilawatil Qur&039an (MTQ) Nasional XXXI Tahun 2026 di Sema
Budaya
kabarmelayu.com,ROHUL Unit Reskrim Polsek Kepenuhan mengungkap kasus dugaan pencurian dengan pemberatan yang terjadi di rumah warga di Des
Hukrim
Putus Mata Rantai Peredaran Narkoba, Wabup Syamsurizal Apresiasi Polres Siak
Pemerintahan
Antisipasi Narkoba, Polisi Razia Tempat Hiburan Malam di Pekanbaru, 17 Pengunjung Tes Urine
Hukrim
kabarmelayu.com,ROHUL Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Pasir Pangarayan terus mendukung pemenuhan hak warga binaan dalam memperole
Hukrim
kabarmelayu.com,JAKARTA Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Mafirion Syamsuddin Rogo, mendesak pemerin
Parlemen
kabarmelayu.com,PEKANBARU Hujan merata pada Jumat (11/9/2026) dini hari hingga pagi, membantu proses pemadaman Kebakaran hutan dan lahan (
Lingkungan