RDP yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Ir. Junaidi itu juga dihadiri Ketua DPRD Inhil Iwan Tarunan dan ketua komisi serta anggota komisi. Turut hadir Pj Bupati Inhil diwakili Asisten III Fajar Husen, Kadis Haryono, Sekretaris Bappeda Roni, DLHK Inhil dan undangan lainnya.
Ketua PPWI Inhil, Rosmely dalam pernyataannya menegaskan, ke depannya ada keterbukaan dan transparansi terkait dana CSR seluruh perusahan.
Karena informasi di lapangan, bertahun-tahun perusahaan meraup keuntungan di Kabupaten Inhil namun masyarakat kesulitan merasakan manfaatnya.
Baca Juga:
"Kami meminta hearing di DPRD karena selama ini media tidak pernah mendapatkan informasi terkait bagaimana penyaluran dana CSR ini sudah dilaksanakan atau tidak," ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Fajar Husin PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Inhil menegaskan bahwa sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2020, badan usaha memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan.
Baca Juga:
"Setiap perusahaan memiliki komitmen untuk berperan serta dalam pembangunan berkelanjutan," ujarnya.
Dinas Sosial juga menambahkan bahwa dalam penyaluran CSR, terdapat beberapa kriteria penerima yang harus diprioritaskan, seperti kelompok masyarakat miskin, penyandang disabilitas, masyarakat di daerah terpencil, korban bencana, serta individu dengan permasalahan sosial lainnya.
Sementara itu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Inhil dalam keterangannya menyebutkan bahwa pemerintah daerah hanya berperan sebagai fasilitator dalam program CSR, sedangkan implementasi sepenuhnya bergantung pada komitmen perusahaan.
"Banyak kendala yang masih dihadapi, salah satunya adalah minimnya perusahaan yang menyelaraskan program CSR mereka dengan permasalahan yang diusulkan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang)," jelas Sekretaris Bappeda Roni.
Menanggapi tersebut, DPRD Inhil menyatakan akan meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan yang tidak menyalurkan dana CSR secara transparan dan sesuai ketentuan.
"Kami akan mendorong regulasi yang lebih ketat agar perusahaan benar-benar menjalankan kewajiban CSR mereka dengan akuntabilitas tinggi," minta pimpinan Rapat Amd Junaidi.
Hearing ini menjadi langkah awal dalam mendorong transparansi dan efektivitas pengelolaan CSR di Kabupaten Inhil. Dengan adanya keterlibatan pemerintah, DPRD, media, dan masyarakat, diharapkan dana CSR dapat benar-benar memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.(me)
kabarmelayu.com,PEKANBARU Koalisi Masyarakat Sipil Riau Penyokong Kaukus Parlemen Hijau Daerah Riau secara resmi dideklarasikan oleh Joh
Lingkungan
kabarmelayu.com,JAKARTA Memasuki hari kelima operasi pencarian, Tim SAR gabungan mengerahkan Helikopter Dauphin AS 365 N3 HR3604 untuk m
Peristiwa
kabarmelayu.com,JAKARTA Presiden Rusia Vladimir Putin, Jumat (11/9), mengatakan Eropa telah mendorong negaranegaranya menuju perang denga
Peristiwa
kabarmelayu.com,SEMARANG Kafilah Provinsi Riau mengawali kemeriahan Musabaqah Tilawatil Qur&039an (MTQ) Nasional XXXI Tahun 2026 di Sema
Budaya
kabarmelayu.com,ROHUL Unit Reskrim Polsek Kepenuhan mengungkap kasus dugaan pencurian dengan pemberatan yang terjadi di rumah warga di Des
Hukrim
Putus Mata Rantai Peredaran Narkoba, Wabup Syamsurizal Apresiasi Polres Siak
Pemerintahan
Antisipasi Narkoba, Polisi Razia Tempat Hiburan Malam di Pekanbaru, 17 Pengunjung Tes Urine
Hukrim
kabarmelayu.com,ROHUL Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Pasir Pangarayan terus mendukung pemenuhan hak warga binaan dalam memperole
Hukrim
kabarmelayu.com,JAKARTA Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Mafirion Syamsuddin Rogo, mendesak pemerin
Parlemen
kabarmelayu.com,PEKANBARU Hujan merata pada Jumat (11/9/2026) dini hari hingga pagi, membantu proses pemadaman Kebakaran hutan dan lahan (
Lingkungan