Komisi VII DPR Minta Pemerintah Kontrol Komersialisasi Air Bawah Tanah

kabarmelayu.comJAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI, Hendry Munief, MBA, mendesak pemerintah untuk memperketat pengawasan dan mengevaluasi perizinan komersialisasi air bawah tanah (ABT) oleh perusahaan air minum dalam kemasan (AMDK) dan industri lainnya.

Desakan ini muncul akibat adanya kekhawatiran terkait eksploitasi berlebihan yang berpotensi merusak lingkungan dan mengganggu ketersediaan air bersih bagi masyarakat dan masa depan.

Hal itu disampaikan oleh Hendry Munief usai melakukan kunjungan ke pabrik PT. Tirta Investama, Klaten Jogjakarta pada Kamis (9/4/2026). Hendry Munief tak menyangkal bahwa industrialisasi air Bawah tanah bakal meningkatkan pendapatan negara. Namun saat ini pengelolaan air Bawah tanah sepenuhnya belum terkontrol dengan baik.

Baca Juga:

• Dorong Pendidikan Vokasi di Daerah, Pemerintah Diminta Perkuat Beasiswa hingga CSR Industri
• Jelang Penyelenggaraan Piala Dunia, Ini 7 Catatan Khusus DPR untuk Tiga Lembaga Penyiaran Publik

"Kita mendorong agar pemerintah ini terus memikirkan bagaimana air Bawah tanah ini terus terjaga hingga ke anak cucu. Fungsinya besar, saat sekarang ini untuk kebutuhan masyarakat umum, menjaga lingkungan dan juga untuk memenuhi kebutuhan pasar air minum mineral." terang Hendry Munief.

Namun, katanya, tanpa kontrol yang baik maka komersialisasi yang tidak terkendali menyebabkan stok dan kualitas air bersih tidak terjaga berkesinambungan.

Baca Juga:

• Pemko dan DPRD Pekanbaru Setujui Ranperda PSPD Menjadi Perda
• Bayar Pajak Kendaraan Tanpa KTP Pemilik, DPRD Riau: Langkah Maju, Tapi Belum Menyentuh Wilayah 3T

Dia juga menegaskan bahwa mandat Utama pengelolaan air Bawah tanah itu adalah mencegah terjadinya ketimpangan akses kepada sumber daya, memastikan daya dukung lingkungan jangka Panjang, kemudian juga memastikan komersialisasi ini berdampak merata kepada masyarakat bukan kepada perusahaan tertentu.

"Jangan sampai nanti rakyat berpikir tidak memiliki akses yang cukup kepada air bersih, apalagi lingkungan sudah tercemar. Krisis air ini bukan saja berdampak kepada lingkungan namun juga kepada sektor lain seperti pertanian, industri, dan lainnya" tegasnya.

Selain menyarankan pengendalian komersialisasi, dia juga meminta agar pemerintah melakukan monitoring ekstraksi, evaluasi menyeluruh keterlibatan UMKM local dalam jalur distribusi hingga memastikan distribusi CSR yang merata.

"Air bukan saja komoditas, melainkan hak hidup. Negara harus hadir untuk memastikan keseimbangan itu terjaga." tutup Hendry Munief.

Dorong Pendidikan Vokasi di Daerah, Pemerintah Diminta Perkuat Beasiswa hingga CSR Industri

Jelang Penyelenggaraan Piala Dunia, Ini 7 Catatan Khusus DPR untuk Tiga Lembaga Penyiaran Publik

Pemko dan DPRD Pekanbaru Setujui Ranperda PSPD Menjadi Perda

Bayar Pajak Kendaraan Tanpa KTP Pemilik, DPRD Riau: Langkah Maju, Tapi Belum Menyentuh Wilayah 3T

Hendry Munief Apresiasi UMKM Pinaloka Siak, Manfaatkan Komoditas Lokal sebagai Produk Olahan Unggulan

Siak Harus Jadi Wajah Wisata Budaya Melayu Indonesia