BKSAP DPR RI Siap Berkolaborasi dengan Menlu Baru

kabarmelayu.com,JAKARTA - Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menyambut baik dilantiknya Menteri Luar Negeri (Menlu) Arrmanatha Christiawan Nasir. BKSAP siap berkolaborasi menyatakan siap berkolaborasi.

Ketua BKSAP DPR Dr. Syahrul Aidi Ma'azat, Lc., MA menyampaikan ucapan selamat kepada Menlu yang baru dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto itu. Dia berharap pergantian kepemimpinan di Kementerian Luar Negeri dapat menjadi momentum untuk memperkuat pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif.

Menurut Syahrul Aidi, diplomasi Indonesia perlu tetap berorientasi pada kepentingan nasional, menjaga kedaulatan, sekaligus memperluas kerja sama yang memberikan manfaat bagi pembangunan dan kemajuan bangsa.

Baca Juga:

• 700 Penerima Beasiswa BPDP Ikuti Pelatihan Bintalfisdis
• Komisi VII DPR Sambut Baik Pembentukan PTM Indonesia

"Selamat kepada Bapak Arrmanatha Christiawan Nasir atas amanah baru sebagai Menteri Luar Negeri. Kita berharap diplomasi Indonesia ke depan semakin kuat, sehat, adaptif, dan mampu menjaga kepentingan serta kedaulatan bangsa di tengah dinamika geopolitik global," ujar Syahrul Aidi.

Prinsip bebas aktif perlu terus ditempatkan sebagai instrumen strategis dalam menghadapi perubahan geopolitik dunia. Di saat yang sama, Indonesia perlu memperkuat hubungan dan kerja sama dengan berbagai negara, baik melalui jalur bilateral, regional maupun multilateral.

Baca Juga:

• BKSAP DPR RI Kecam Pengangkatan Isu West Papua di UNGA PBB
• RUU Kawasan Industri Jangan Hanya Bangun Kawasan, Harus Hasilkan Ekonomi Nyata

"Indonesia tidak boleh hanya menjadi objek dalam perubahan geopolitik. Diplomasi kita harus mampu menjaga kedaulatan, memperluas kemitraan, melindungi WNI, serta memastikan Indonesia memiliki posisi yang kuat dalam menentukan kepentingannya sendiri," katanya.

Isu Palestina
Selain kepentingan nasional, Syahrul Aidi menekankan pentingnya konsistensi Indonesia dalam memperjuangkan perdamaian serta penghormatan terhadap hukum internasional. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah situasi kemanusiaan di Palestina, khususnya di Jalur Gaza.

Ia berharap isu Palestina tetap menjadi salah satu agenda penting dalam diplomasi Indonesia di bawah kepemimpinan Menteri Luar Negeri yang baru.

"Palestina bukan sekadar isu politik luar negeri, melainkan amanat konstitusi dan panggilan kemanusiaan. Rakyat Palestina masih menghadapi penderitaan yang luar biasa: kekurangan pangan, air bersih, layanan kesehatan, dan tempat tinggal yang layak. Kami berharap Kementerian Luar Negeri terus memimpin upaya untuk memastikan akses bantuan kemanusiaan yang aman dan tanpa hambatan, perlindungan bagi warga sipil, serta penghormatan penuh terhadap hukum humaniter internasional," tegasnya.

Menurut Syahrul Aidi, upaya kemanusiaan terhadap Palestina juga perlu disertai dengan langkah politik yang mendorong terwujudnya kemerdekaan Palestina. Indonesia, kata dia, perlu mempertahankan sikap yang konsisten dalam mendukung Palestina sebagai negara yang merdeka dan berdaulat serta menolak pendudukan dan pemindahan paksa warga Palestina.

"Selama Palestina belum merdeka, selama itu pula Indonesia berdiri bersama rakyat Palestina. Ini adalah garis politik luar negeri yang sudah ditetapkan para pendiri bangsa, dan kita wajib menjaganya," ujar Syahrul Aidi.

Dalam kapasitasnya sebagai pimpinan BKSAP DPR RI, Syahrul Aidi juga menyatakan kesiapan untuk memperkuat kerja sama dengan Kementerian Luar Negeri dalam mendukung pelaksanaan diplomasi Indonesia.

Kerja sama tersebut, lanjutnya, termasuk memperjuangkan berbagai isu strategis melalui diplomasi parlemen di forum internasional, antara lain Inter-Parliamentary Union (IPU), Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC), serta berbagai kerja sama parlemen bilateral.

"BKSAP DPR RI siap berkolaborasi dan mendukung agenda Menteri Luar Negeri dalam memperkuat diplomasi bebas aktif demi kemajuan dan kedaulatan bangsa. Diplomasi pemerintah dan diplomasi parlemen harus saling melengkapi dalam memperjuangkan kepentingan Indonesia, termasuk membela hak-hak rakyat Palestina, di berbagai forum internasional," pungkasnya.

700 Penerima Beasiswa BPDP Ikuti Pelatihan Bintalfisdis

Komisi VII DPR Sambut Baik Pembentukan PTM Indonesia

BKSAP DPR RI Kecam Pengangkatan Isu West Papua di UNGA PBB

RUU Kawasan Industri Jangan Hanya Bangun Kawasan, Harus Hasilkan Ekonomi Nyata

Indonesia Walk Out saat Netanyahu Pidato di PBB

Kemendukbangga/BKKBN RI dan Komisi IX DPR RI Ajak Masyarakat Kampar Melek Isu Keluarga dan Stunting