DPRD Padang Lawas Studi Banding E-Pokir di DPRD Riau

PEKANBARU - Sekitar sepuluh orang anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dari Komisi B, Rabu (20/11) lakukan study banding ke DPRD Riau.  Kedatangan dalam 'mempelajari' atau bertukar pikiran terkait masalah e-Pokir (pokok pokiran) anggota DPRD.

Kedatangan wakil rakyat dari provinsi tetangga yang dipimpin oleh Ketua Komisi B Fajmi Anwar Nasution itu disambut oleh Wakil Ketua DPRD Riau Hardiyanto di ruang kerjanya. 

"Silaturahmi dengan kawan-kawan yang datang dari Padang Lawas, berkonsultasi masalah e-pokir," jelas Hardiyanto setelah pertemuan saat dikonfirmasi.

Baca Juga:

• Pimpin Apel Gelar Pasukan Siaga Karhutla, Wabup Siak Dorong Perusahaan Ikut Jaga Lahan Sekitar
• HUT Polwan Ke-78, Police Woman Goes To School Kunjungi UPT SMP Negeri 1 Bangkinang Kota

Lebih jauh dikatakan politisi Gerindra ini, yang jadi pertanyaan ingin mengetahui permasalahan dan tata cara e-pokir yang dilakukan mulai dari mekanismenya hingga masuk dalam RAPBD. 

"Kalau di kita masalah inikan sudah lewat. Saat ini kita sedang atau sudah pembahasan RAPBD 2020," sebutnya.

Baca Juga:

• Pelaku Industri Didorong Bantu UMKM dan Kembangkan Industri Halal
• Pemko Pekanbaru Tingkatkan Status Siaga Karhutla Jadi Tanggap Darurat

Disampaikan juga, dirinya sudah menyampaikan panjang lebar masalah e-pokir ini mulai penyaringannya di masyarakat lewat Reses dan diusulkan di RAPBD untuk dilaksanakan. 

"Masalah e-pokir ini sama saja baik di DPRD Riau maupun tempat lain. Tidak semua e-pokir anggota dewan yang bisa terakomodir. Ini tergantung ketersediaan anggaran dan skala prioritas," tambahnya.

"Untuk itu pihaknya menghimbau pada masyarakat untuk tidak berpikiran negatif kalau seandainya e-pokir yang sudah disampaikan belum dikerjakan. Hal ini bisa saja karena keterbatasan anggaran atau skala prioritas yang jadi persoalan. Untuk anggota dewan periode 2019-2024, e-pokirnya sudah bisa masuk dalam kegiatan APBD tahun 2020 dan 2021," tambahnya.

Sebagaimana dimaklumi, E-Pokir merupakan aplikasi yang akan diisi (diinput) masing-masing anggota legislatif sebagai penyampaian aspirasi dari masyarakat secara online untuk kemudian ditindaklanjuti Badan anggaran (bangar) untuk diajukan kepada eksekutif dalam perencanaan APBD. (mcr)

Pimpin Apel Gelar Pasukan Siaga Karhutla, Wabup Siak Dorong Perusahaan Ikut Jaga Lahan Sekitar

HUT Polwan Ke-78, Police Woman Goes To School Kunjungi UPT SMP Negeri 1 Bangkinang Kota

Pelaku Industri Didorong Bantu UMKM dan Kembangkan Industri Halal

Pemko Pekanbaru Tingkatkan Status Siaga Karhutla Jadi Tanggap Darurat

Pokja Newsrom Jaga Desa SMSI, Manifestasi Kukuhkan NKRI

Karhutla Kerumutan Pelalawan Capai 969 Hektare, Tim Gabungan Terus Berjibaku