DPRD Padang Lawas Studi Banding E-Pokir di DPRD Riau

PEKANBARU - Sekitar sepuluh orang anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dari Komisi B, Rabu (20/11) lakukan study banding ke DPRD Riau.  Kedatangan dalam 'mempelajari' atau bertukar pikiran terkait masalah e-Pokir (pokok pokiran) anggota DPRD.

Kedatangan wakil rakyat dari provinsi tetangga yang dipimpin oleh Ketua Komisi B Fajmi Anwar Nasution itu disambut oleh Wakil Ketua DPRD Riau Hardiyanto di ruang kerjanya. 

"Silaturahmi dengan kawan-kawan yang datang dari Padang Lawas, berkonsultasi masalah e-pokir," jelas Hardiyanto setelah pertemuan saat dikonfirmasi.

Baca Juga:

• Dua Hari Pencarian, Bocah Tenggelam di Jembatan Empat Balai Sungai Kampar Ditemukan Malam Tadi
• Ratusan Pasien di Puskesmas Simpang Tiga Diperiksa Satu Dokter, Antrean Sampai 3 Jam

Lebih jauh dikatakan politisi Gerindra ini, yang jadi pertanyaan ingin mengetahui permasalahan dan tata cara e-pokir yang dilakukan mulai dari mekanismenya hingga masuk dalam RAPBD. 

"Kalau di kita masalah inikan sudah lewat. Saat ini kita sedang atau sudah pembahasan RAPBD 2020," sebutnya.

Baca Juga:

• Polemik PPDB MTsN 2 Inhil, Penasehat PPWI Inhil Zulkifli Minta Transparansi dan Evaluasi
• Aparat Lambat Tutup Warung Remang-Remang Cafe KE Lipat Kain, Warga Nyatakan Siap Turun Tangan

Disampaikan juga, dirinya sudah menyampaikan panjang lebar masalah e-pokir ini mulai penyaringannya di masyarakat lewat Reses dan diusulkan di RAPBD untuk dilaksanakan. 

"Masalah e-pokir ini sama saja baik di DPRD Riau maupun tempat lain. Tidak semua e-pokir anggota dewan yang bisa terakomodir. Ini tergantung ketersediaan anggaran dan skala prioritas," tambahnya.

"Untuk itu pihaknya menghimbau pada masyarakat untuk tidak berpikiran negatif kalau seandainya e-pokir yang sudah disampaikan belum dikerjakan. Hal ini bisa saja karena keterbatasan anggaran atau skala prioritas yang jadi persoalan. Untuk anggota dewan periode 2019-2024, e-pokirnya sudah bisa masuk dalam kegiatan APBD tahun 2020 dan 2021," tambahnya.

Sebagaimana dimaklumi, E-Pokir merupakan aplikasi yang akan diisi (diinput) masing-masing anggota legislatif sebagai penyampaian aspirasi dari masyarakat secara online untuk kemudian ditindaklanjuti Badan anggaran (bangar) untuk diajukan kepada eksekutif dalam perencanaan APBD. (mcr)

Dua Hari Pencarian, Bocah Tenggelam di Jembatan Empat Balai Sungai Kampar Ditemukan Malam Tadi

Ratusan Pasien di Puskesmas Simpang Tiga Diperiksa Satu Dokter, Antrean Sampai 3 Jam

Polemik PPDB MTsN 2 Inhil, Penasehat PPWI Inhil Zulkifli Minta Transparansi dan Evaluasi

Aparat Lambat Tutup Warung Remang-Remang Cafe KE Lipat Kain, Warga Nyatakan Siap Turun Tangan

Kapolsek Kandis Cup 2026 Resmi Ditutup, Ajang Pererat Silaturahmi dan Lahirkan Atlet Berbakat

Modus Kunjungi Saudara, Pengiriman PMI Ilegal di Dumai Terbongkar