Instansi Tak Pangkas Eselon, Tunjangan Kinerja PNS Akan Ditunda

JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) mengusulkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menunda pencairan anggaran Tunjangan Kinerja (tukin) bagi instansi yang belum mereformasi birokrasi. Instansi yang dimaksud meliputi Kementerian dan Lembaga (K/L), serta pemerintah daerah. 

Menpan-RB Tjahjo Kumolo mengatakan, sesuai visi-misi dan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), semua instansi wajib mereformasi birokrasi. Hal itu meliputi, penyederhanaan birokrasi, pemangkasan struktur organisasi dan pengalihan jabatan.

"Ini dalam konteks arahan Bapak Presiden (Jokowi) yang berkaitan dengan penyederhanaan birokrasi, pengalihan jabatan struktural setingkat eselon III, eselon IV dan jabatan fungsional. Saya kira ini juga harus kita cermati secara bersama," ujar Tjahjo dalam Webinar, Senin (22/6/2020). 

Baca Juga:

• Kebun Negara Dijarah, Mitra PT Agrinas Palma Nusantara Tempuh Jalur Hukum
• Ternyata, Seseorang Bisa Dinyatakan Positif Narkoba Setelah Terpapar Asap Ganja

Karena itu, Tjahjo telah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk menunda pencairan tunjangan kinerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian dan Lembaga, atau daerah yang belum menjalankan anjuran Kepala Negara tersebut. 

"Mohon maaf bagi kementerian/lembaga maupun daerah yang belum selesai untuk reformasi birokrasi ini kami sudah koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk menunda dulu tunjangan kinerjanya bagi teman-teman ASN," ujarnya. 

Baca Juga:

• Tim Manggala Agni Berjibaku Padamkan Karhutla di Palika dan Kandis
• Progres capai 21 persen, Anggota koramil 05/RM dan warga kebut pengecoran Jembatan Gantung Bangko Pusaka

Reformasi birokrasi, lanjut Tjahjo, merupakan penyederhanaan birokrasi untuk mempercepat perizinan agar investasi agar berjalan baik. Hal itu akan berdampak pada percepatan pertumbuhan ekonomi baik di tingkat pusat maupun daerah. 

Bahkan, dengan konsep itu, kepercayaan masyarakat semakin kuat karena adanya percepatan pelayanan birokrasi bagi masyarakat. "Pemerintah sudah sejak November (2019) memulai proses penyederhanaan birokrasi, dengan mempelajari kegiatan serupa di negara lain seperti Singapura dan Korea Selatan (Korsel)," ucapnya. 

(iNews.id)

Kebun Negara Dijarah, Mitra PT Agrinas Palma Nusantara Tempuh Jalur Hukum

Ternyata, Seseorang Bisa Dinyatakan Positif Narkoba Setelah Terpapar Asap Ganja

Tim Manggala Agni Berjibaku Padamkan Karhutla di Palika dan Kandis

Progres capai 21 persen, Anggota koramil 05/RM dan warga kebut pengecoran Jembatan Gantung Bangko Pusaka

Api Muncul di Tiga Daerah, Helikopter Dikerahkan Padamkan Karhutla di Riau

Semangat Berbagi Idul Adha, PT. Agrinas Palma Nusantara Mitra KSO PT. Citra Mutiara Bumi Riau Gelar Penyembelihan Hewan Kurban