Diduga Ada Cukong di Balik Penolakan Penertiban Kawasan Hutan, Operasional Kades Lubuk Besar Disebut Ikut Dibiayai

kabarmelayu.com,INHIL — Narasi membela warga dan menuding negara merampas kebun masyarakat kini mulai menuai sorotan tajam. Pasalnya, di tengah isu penertiban kawasan hutan yang ramai diperbincangkan di Desa Lubuk Besar, Kecamatan Kemuning, muncul dugaan adanya keterlibatan cukong yang diduga membiayai gerakan penolakan hingga operasional pihak tertentu.

Informasi yang diterima media menyebutkan, gerakan yang selama ini diklaim sebagai perjuangan murni masyarakat diduga tidak sepenuhnya berdiri atas aspirasi masyarakat.

Sejumlah sumber menyebut ada pihak berkepentingan yang bermain di belakang layar dan diduga memiliki kepentingan terhadap ribuan hektare lahan sawit yang kini menjadi polemik.

Baca Juga:

• Lama Bersengketa, Kelompok Tani 80 Sumber Berkah Kembali Masuki Kebun di Desa Muara Langsat
• Insiden Berdarah di Sumbul, Ekskavator Hangus Dibakar, 4 orang luka Bacok

Ironisnya, narasi yang dibangun ke publik seolah menggiring opini bahwa negara hadir untuk "merampas" kebun masyarakat. Padahal, persoalan yang dipermasalahkan berkaitan dengan dugaan keberadaan kebun dalam kawasan hutan yang secara hukum memiliki aturan tersendiri.

Tak hanya itu, dugaan lebih serius juga mencuat. Media menerima informasi bahwa operasional penolakan, termasuk aktivitas yang melibatkan Kepala Desa Lubuk Besar, diduga ikut dibiayai oleh cukong tertentu.

Baca Juga:

• Lahan Aset Desa Junjangan Dikelola Kelompok Tani, Pemdes Bersikap Tertutup
• PPWI Inhil, BDPN, Kades dan Warga Pungkat Bahu Membahu Padamkan Api yang Membakar Kebun Warga

Dugaan tersebut kini menjadi perhatian publik karena dinilai dapat mencederai perjuangan masyarakat apabila benar terdapat kepentingan tersembunyi di balik aksi-aksi yang dilakukan.

"Kalau untuk operasional, ya itu dibiayai ungkap salah seorang sumber yang meminta identitasnya tak disebutkan.

Video yang beredar di media sosial dengan terang terangan Kepala Desa menyebut bahwa Negara merampas kebun milik masyarakat.

Publik kini mendesak agar kades memberikan data kepada Pemkab Inhil, agar semua transparan dan Aparat penegak hukum dapat memanggil dan memeriksa dari mana anggaran yang di gunakan oleh kepala desa untuk gerakan penolakan tersebut.

Jika benar ada cukong yang bermain, maka dikhawatirkan masyarakat hanya dijadikan tameng untuk mempertahankan kepentingan kelompok tertentu atas lahan bernilai tinggi.(Me)

Lama Bersengketa, Kelompok Tani 80 Sumber Berkah Kembali Masuki Kebun di Desa Muara Langsat

Insiden Berdarah di Sumbul, Ekskavator Hangus Dibakar, 4 orang luka Bacok

Lahan Aset Desa Junjangan Dikelola Kelompok Tani, Pemdes Bersikap Tertutup

PPWI Inhil, BDPN, Kades dan Warga Pungkat Bahu Membahu Padamkan Api yang Membakar Kebun Warga

Ratusan Anggota Koperasi Produsen Tani Aman Makmur Didampingi Pengacara dan LSM Penjara Rohul Tuntut PT. SRL Tinggalkan Lahan 2.050 Hektare

Pimpin Apel Gelar Pasukan Siaga Karhutla, Wabup Siak Dorong Perusahaan Ikut Jaga Lahan Sekitar