Diduga Ada Cukong di Balik Penolakan Penertiban Kawasan Hutan, Operasional Kades Lubuk Besar Disebut Ikut Dibiayai

kabarmelayu.com,INHIL — Narasi membela warga dan menuding negara merampas kebun masyarakat kini mulai menuai sorotan tajam. Pasalnya, di tengah isu penertiban kawasan hutan yang ramai diperbincangkan di Desa Lubuk Besar, Kecamatan Kemuning, muncul dugaan adanya keterlibatan cukong yang diduga membiayai gerakan penolakan hingga operasional pihak tertentu.

Informasi yang diterima media menyebutkan, gerakan yang selama ini diklaim sebagai perjuangan murni masyarakat diduga tidak sepenuhnya berdiri atas aspirasi masyarakat.

Sejumlah sumber menyebut ada pihak berkepentingan yang bermain di belakang layar dan diduga memiliki kepentingan terhadap ribuan hektare lahan sawit yang kini menjadi polemik.

Baca Juga:

• Aroma Konflik Pengajuan HGU di Balik Kemitraan PT Oscar Investama, Hak Warga Terancam
• AKP Noki Pimpin Tim Gabungan Gempur Kawasan Rawan Narkoba di Pekanbaru

Ironisnya, narasi yang dibangun ke publik seolah menggiring opini bahwa negara hadir untuk "merampas" kebun masyarakat. Padahal, persoalan yang dipermasalahkan berkaitan dengan dugaan keberadaan kebun dalam kawasan hutan yang secara hukum memiliki aturan tersendiri.

Tak hanya itu, dugaan lebih serius juga mencuat. Media menerima informasi bahwa operasional penolakan, termasuk aktivitas yang melibatkan Kepala Desa Lubuk Besar, diduga ikut dibiayai oleh cukong tertentu.

Baca Juga:

• Perusahaan Wajib Keluarkan Plasma HGU, Bupati Inhil Jangan Diam
• Panglima TNI Hadiri Penyerahan Hasil Penertiban Kawasan Hutan Tahap Kedelapan

Dugaan tersebut kini menjadi perhatian publik karena dinilai dapat mencederai perjuangan masyarakat apabila benar terdapat kepentingan tersembunyi di balik aksi-aksi yang dilakukan.

"Kalau untuk operasional, ya itu dibiayai ungkap salah seorang sumber yang meminta identitasnya tak disebutkan.

Video yang beredar di media sosial dengan terang terangan Kepala Desa menyebut bahwa Negara merampas kebun milik masyarakat.

Publik kini mendesak agar kades memberikan data kepada Pemkab Inhil, agar semua transparan dan Aparat penegak hukum dapat memanggil dan memeriksa dari mana anggaran yang di gunakan oleh kepala desa untuk gerakan penolakan tersebut.

Jika benar ada cukong yang bermain, maka dikhawatirkan masyarakat hanya dijadikan tameng untuk mempertahankan kepentingan kelompok tertentu atas lahan bernilai tinggi.(Me)

Aroma Konflik Pengajuan HGU di Balik Kemitraan PT Oscar Investama, Hak Warga Terancam

AKP Noki Pimpin Tim Gabungan Gempur Kawasan Rawan Narkoba di Pekanbaru

Perusahaan Wajib Keluarkan Plasma HGU, Bupati Inhil Jangan Diam

Panglima TNI Hadiri Penyerahan Hasil Penertiban Kawasan Hutan Tahap Kedelapan

Satgas PKH Beri Petunjuk dan Arahan, PPWI Siap Bantu Warga

Lahan Desa Diduga Dijual ke Perusahaan, Pemkab Inhil Dinilai Lamban, PPWI akan Surati Kemendes