Jokowi Kumpulkan Gubernur, Bahas Rencana Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan gubernur di Istana Bogor. Salah satu yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah pemberlakukan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan.

Dalam pengarahannya presiden berharap pemberlakuan sanksi dapat meningkatkan disiplin masyarakat. Dengan begitu roda ekonomi dapat dijalankan.

“Pak Presiden memberikan arahan untuk menegakan disiplin. Memang seyogyanya ada sanksi. Apa itu denda maupun administrasi,” kata Gubernur Jawa Timur Khofifah Indarparwansa di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (15/7/2020).

Baca Juga:

• Kebun Negara Dijarah, Mitra PT Agrinas Palma Nusantara Tempuh Jalur Hukum
• Ternyata, Seseorang Bisa Dinyatakan Positif Narkoba Setelah Terpapar Asap Ganja

Khofifah mengatakan kedisiplinan masyarakat perlu ditingkatkan. Covid-19, harus menjadi perhatian serius semua pihak.

“Supaya ada proses peningkatan kedisiplinan Masyarakat yang itu harus diiringi upaya pergerakan roda perekonomian kembali. Itu yang pernah disampaikan antara rem dan gas. Jadi, kapan direm, kapan digas. Kepala daerah harus bisa melakukan deteksi secara kontinu. Jadi pergerakan Ekonomi bisa dikendalikan da covid-19 bisa dikendalikan,” katanya.

Baca Juga:

• Tim Manggala Agni Berjibaku Padamkan Karhutla di Palika dan Kandis
• Progres capai 21 persen, Anggota koramil 05/RM dan warga kebut pengecoran Jembatan Gantung Bangko Pusaka

Sebelumnya, pemerintah tengah merumuskan sanksi untuk pelanggar protokol kesehatan covid-19. Presiden Jokowi mengungkapkan sanksi ini diberlakukan melihat rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan.

“Yang kita siapkan sekarang ini untuk ada sanksi. Sanksi. Karena yang kita hadapi sekarang ini protokol kesehatan yang tidak dilakukan secara disiplin,” katanya.

Dia mengatakan ketidakpatuhan terlihat dari masih adanya masyarakat yang tidak mengenakan masker.

“Misalnya pakai masker di sebuah provinsi kita survei. Ada 30%. Yang 70% enggak pakai masker. Gimana tingkat positifnya engga tinggi,” ungkapnya.

Terkait bentuk sanksi dia mengaku saat ini masih dibicarakan. Namun dia membuka kemungkinan dalam bentuk denda maupun kerja sosial.

“Yang kita siapkan regulasi untuk memberikan sanksi baik dalam bentuk denda atau bentuk kerja sosial atau tipiring (tindak pidana ringan). Tapi masih dalam pembahasan. Memang kalau diberikan itu menurut kita semua akan berbeda,” katanya.

(iNews.id)

Kebun Negara Dijarah, Mitra PT Agrinas Palma Nusantara Tempuh Jalur Hukum

Ternyata, Seseorang Bisa Dinyatakan Positif Narkoba Setelah Terpapar Asap Ganja

Tim Manggala Agni Berjibaku Padamkan Karhutla di Palika dan Kandis

Progres capai 21 persen, Anggota koramil 05/RM dan warga kebut pengecoran Jembatan Gantung Bangko Pusaka

Api Muncul di Tiga Daerah, Helikopter Dikerahkan Padamkan Karhutla di Riau

Semangat Berbagi Idul Adha, PT. Agrinas Palma Nusantara Mitra KSO PT. Citra Mutiara Bumi Riau Gelar Penyembelihan Hewan Kurban