Kepala Daerah Tak Perbarui Data Kemiskinan Akan Kena Sanksi

JAKARTA - Menteri Sosial Juliari Batubara menyebut Menteri Keuangan Sri Mulyani mengusulkan untuk memberi sanksi kepada kepala daerah yang tak memperbarui data kemiskinan di wilayahnya.

Kebijakan itu nantinya akan dituangkan dalam surat keputusan bersama (SKB) antara Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, termasuk Kementerian Keuangan.

"Tadi Bu Sri Mulyani usulkan ada SKB tiga menteri, ini harus ada sanksi bagi daerah yang tidak memperbaharui data," ucap Juliari dalam video conference, Rabu (15/7).

Baca Juga:

• Kebun Negara Dijarah, Mitra PT Agrinas Palma Nusantara Tempuh Jalur Hukum
• Ternyata, Seseorang Bisa Dinyatakan Positif Narkoba Setelah Terpapar Asap Ganja

Ia bilang sanksi yang diberikan bisa dalam bentuk pengurangan insentif fiskal. Namun, Juliari tak menjelaskan lebih rinci seberapa besar sanksi yang akan diberikan kepada daerah.

"SKB ini bisa terkait sanksi dari sisi insentif fiskal dan instrumen yang bisa digunakan Kementerian Keuangan dan Kementerian Sosial," terang dia.

Baca Juga:

• Tim Manggala Agni Berjibaku Padamkan Karhutla di Palika dan Kandis
• Progres capai 21 persen, Anggota koramil 05/RM dan warga kebut pengecoran Jembatan Gantung Bangko Pusaka

Juliari bilang sanksi perlu diberikan untuk mendorong kepala daerah memperbarui data kemiskinan di wilayahnya masing-masing. Dengan demikian, data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) milik pemerintah pusat juga bisa diperbarui secara berkala.

Sebelumnya, ia mengungkapkan 92 kabupaten/kota tidak pernah memperbarui data jumlah masyarakat miskin di wilayahnya. Hal itu yang membuat jumlah orang miskin di kabupaten/kota tersebut tercatat paling banyak dibandingkan dengan kawasan lainnya.

Juliari menyatakan 319 kabupaten/kota lainnya memperbarui data jumlah orang miskin di wilayahnya, tetapi tidak sampai 50 persen. Artinya, mayoritas data kemiskinan di 319 kabupaten/kota itu masih data lama.

"Misalnya, ada kabupaten/kota di data ada 1.000, tapi yang update hanya 4.000," ucap Juliari.

Lalu, ada 103 kabupaten/kota yang memperbarui data kemiskinan di masing-masing wilayah yang melebihi 50 persen. Dengan kata lain, sebagian besar datanya saat ini adalah yang terbaru.

"Jadi, kalau diklasifikasikan kemiskinan paling parah ada di 92 kabupaten/kota, setengah parah 319 kabupaten/kota, yang lumayan 103 kabupaten/kota. Ini kondisi yang kami hadapi sekarang," jelas Juliari.

(CNNIndonesia.com)

Kebun Negara Dijarah, Mitra PT Agrinas Palma Nusantara Tempuh Jalur Hukum

Ternyata, Seseorang Bisa Dinyatakan Positif Narkoba Setelah Terpapar Asap Ganja

Tim Manggala Agni Berjibaku Padamkan Karhutla di Palika dan Kandis

Progres capai 21 persen, Anggota koramil 05/RM dan warga kebut pengecoran Jembatan Gantung Bangko Pusaka

Api Muncul di Tiga Daerah, Helikopter Dikerahkan Padamkan Karhutla di Riau

Semangat Berbagi Idul Adha, PT. Agrinas Palma Nusantara Mitra KSO PT. Citra Mutiara Bumi Riau Gelar Penyembelihan Hewan Kurban