Kawasan Hutan Terlanjur Jadi Kebun, DLHK Riau Tawarkan Program PS dan Kemitraan

PEKANBARU, kabarmelayu.com - Salah satu yang menjadi fokus Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau saat ini adalah soal kawasan hutan yang sudah terlanjur ditanami sawit. Agar masalah ini tidak menjadi persoalan hukum kedepan, DLHK menawarkan sistim perhutanan sosial (PS) dan pola kemitraan.

Hal ini diungkapkan anggota komisi II DPRD Riau, Manahara Napitupulu usai menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DLHK Riau, Rabu (3/3/21).

"Untuk tahun 2021 ini DLHK Riau memiliki program terkait dengan hutan yang dulunya berkontribusi kepada negara berupa pendapatan negara non pajak yakni, Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). Masalahnya, kini kawasan tersebut sudah terlanjur ditanami sawit oleh masyarakat maupun perusahaan", ucapnya.

Baca Juga:

• Fenomena Bulan Darah Ubah Langit Menjadi Merah Api
• PPWI Inhil, BDPN, Kades dan Warga Pungkat Bahu Membahu Padamkan Api yang Membakar Kebun Warga

Manahara mengatakan, sesuai regulasi terkini, DLHK Riau menawarkan solusi yakni perhutanan sosial dan pola kemitraan. Sehingga masyarakat yang sudah terlanjur mengelola, tidak dikriminalisasi. Karena secara de facto, lahan tersebut kini sudah ditanami sawit. Baik masyarakat maupun perusahaan yang belum memiliki legalitas, ucapnya.

"Kemitraan itu cukup dengan DLHK Provinsi dan nantinya di SK kan oleh Kepala dinas sehingga dapat memberi konstribusi kepada negara dan daerah. Nantinya PAD dan penerimaan negara non pajak, akan dapat dari sana", ucap Manahara menirukan paparan DLHK Riau.

Baca Juga:

• PLN Tembilahan Belum Tuntaskan Kabel Semrawut
• 9 Perusahaan Siap Perbaiki 6,44 Kilometer Jalan Simpang KITB-Sungai Rawa

Untuk mewujudkan itu sebut Manahara, perlu menguatkan kelembagaan dengan mefasilitasi Unit Pelayanan Terpadu (UPT) di lingkungan DLHK Riau untuk melakukan sosialisasi dan  pendataan.

"Tanpa difasilitasi seperti itu, tentunya mereka tidak bisa mensosialisasikan program DLHK itu ke masyarakat", ujarnya.

Menyikapi hal itu kata Manahara, komisi II DPRD Riau berjanji akan memasukkan anggaran tersebut pada APBD Riau tahun 2022 mendatang.

Terkait perambahan kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) oleh sebagian oknum, politisi asal fraksi Demokrat DPRD Riau itu mengaku tidak dibahas secara spesifik. Hanya saja secara umum atas keterlanjuran yang sudah ditanami, skema yang ditawarkan akan diarahkan ke tanaman hutan.

Sementara ketika didesak kemungkinan kawasan yang sudah terlanjur ditanami tersebut akan diputihkan (dilegalkan, red) melalui revisi RTRW 2018 yang akan dibahas tahun ini, Manahara berjanji akan dibicarakan secara komprehensif.

Ia mengatakan, ketika ada perusahaan-perusahaan dulunya sudah mengantongi izin lokasi atau IUPH, maka sepanjang tidak bertentangan dengan Perda RTRW, dapat dimohonkan sesuai skema yang diatur dalam Perda.

Sedangkan mengenai Taman Hutan Rakyat (Tahura) Sultan Syarif Qasim, dalam waktu dekat akan dilakukan penertiban. Bila mana di kawasan tersebut juga ditemukan tanaman masyarakat, akan dilegalisasi dengan pola kemitraan. Setelah itu baru diarahkan ke tanaman kehutanan. (fin)

Fenomena Bulan Darah Ubah Langit Menjadi Merah Api

PPWI Inhil, BDPN, Kades dan Warga Pungkat Bahu Membahu Padamkan Api yang Membakar Kebun Warga

PLN Tembilahan Belum Tuntaskan Kabel Semrawut

9 Perusahaan Siap Perbaiki 6,44 Kilometer Jalan Simpang KITB-Sungai Rawa

Agung Nugroho Senang Anak-anak Kembali Sekolah

Karhutla Riau Mulai Terkendali