Asisten I Setdaprov Riau: Pelayanan Publik Harus Mengutamakan Kepentingan Masyarakat

PEKANBARU - Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau Jenri Salmon Ginting menjadi narasumber pada rapat monitoring dan evaluasi Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap (PTSL) di lingkungan kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau di Hotel Labersa, Senin (28/6/2021).

Dalam sambutannya, Asisten I Setdaprov Riau Jenri Salmon Ginting mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dalam menyukseskan PTSL tentunya sangat mendukung sesuai dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Riau dalam membangun provinsi Riau.

"Visi beliau (Gubernur, red) adalah terwujudnya Riau yang berdaya saing, sejahtera, bermartabat dan unggul di Indonesia atau lebih dikenal dengan Riau Bersatu," ungkapnya.

Baca Juga:

• Prosedur Pemindahan Warga Binaan, Kalapas Bagansiapiapi Kedepankan Asas Pembinaan
• Musrenbang RKPD 2027 Pemprov Riau, Hendry Munief Beri Catatan Penting

Lebih lanjut Jeri mengungkapkan bahwa visi Gubernur dan Wakil Gubernur ada lima dan yang poin lima adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan prima yang unggul berbasis teknologi informasi.

"Pelayanan publik dalam pemerintahan yang baik (Good Governance) akan kita jalankan dalam kehidupan pemasyarakatan, bernegara sesuai aturan dan ketentuan, namun program dan kebijakan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat," terangnya.

Baca Juga:

• Bupati Inhil Bangun Pasar Induk Yos Sudarso yang Megah, Pedagang Pasar Subuh Pindah ke Lokasi Baru
• Dua Petinju Pekanbaru Sabet Medali Emas Kejuaraan Danlanud Bangka Belitung ‎

Untuk itu, Jenri Salmon Ginting berharap Asisten I Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau untuk melakukan koordinasi bersama kepala BPN yang ada di Kabupaten Kota supaya program PTSL bisa terwujud karena kewenangan berada di daerah masing-masing.

"Sekarang lagi hangat-hangatnya permasalahan Hak Guna Usaha (HGU), pelan-pelan akan kita telusuri dan kita hanya memiliki kewenangan untuk memfasilitasi dan bukan sebagai hakim karena ada alur dan ketentuan yang telah diatur di negara Republik Indonesia yang kita cintai ini," pungkasnya. (MC)

Prosedur Pemindahan Warga Binaan, Kalapas Bagansiapiapi Kedepankan Asas Pembinaan

Musrenbang RKPD 2027 Pemprov Riau, Hendry Munief Beri Catatan Penting

Bupati Inhil Bangun Pasar Induk Yos Sudarso yang Megah, Pedagang Pasar Subuh Pindah ke Lokasi Baru

Dua Petinju Pekanbaru Sabet Medali Emas Kejuaraan Danlanud Bangka Belitung ‎

RSUD Arifin Achmad Berhasil Tangani Kasus Menouria Langka, Pasien Kini Dapat Haid Normal

Musrenbang RKPD Riau 2027, DPRD: Tahun Depan Kembali Normal