Wapres Paparkan Perbaikan Kesejahteraan Petani Kelapa Sawit

PEKANBARU –  Sebagai penghasil kelapa sawit terbesar di dunia dan menguasai 55 persen pasar ekspor global, industri dan perkebunan kelapa sawit memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Petani swadaya merupakan aktor utama sektor perkebunan kelapa sawit. Oleh karena itu, Pemerintah memandang penting untuk memberikan perhatian khusus kepada perkebunan rakyat, terutama untuk lebih meningkatkan kesejahteraan petani.

“Terdapat setidaknya tiga klaster yang perlu dikelola dengan baik dalam rangka peningkatan nilai tambah dan perbaikan kesejahteraan petani,” ujar Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin dalam acara Panen Perdana Kelapa Sawit dan Peninjauan Kegiatan Santripreneur di Rohil, Riau, melalui konferensi video dari Kediaman Resmi Wapres, Jakarta, pada Kamis (02/09/2021).

Ketiga klaster tersebut, lanjut Wapres, adalah penguatan sektor hulu, penguatan industri hilir, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Baca Juga:

• Bupati Inhil Bangun Pasar Induk Yos Sudarso yang Megah, Pedagang Pasar Subuh Pindah ke Lokasi Baru
• Dua Petinju Pekanbaru Sabet Medali Emas Kejuaraan Danlanud Bangka Belitung ‎

“Penguatan sektor hulu dilakukan melalui pembibitan dan pengelolaan selama masa tanam; peningkatan produktivitas tanaman sawit rakyat; serta tanaman sela dan integrasi dengan ternak atau disebut sebagai pertanian terintegrasi, misalnya integrasi sawit dengan sapi,” urai Wapres.

Lebih lanjut Wapres menjelaskan, penguatan industri hilir dapat dilakukan melalui penguatan permodalan; pengembangan dan pengelolaan produksi sawit pasca panen; hilirisasi atau pengembangan dan pengolahan produk turunan dengan nilai tambah tinggi; pengembangan pemasaran dan penguatan pasar sawit; serta tetap menjaga harga CPO.

Baca Juga:

• RSUD Arifin Achmad Berhasil Tangani Kasus Menouria Langka, Pasien Kini Dapat Haid Normal
• Musrenbang RKPD Riau 2027, DPRD: Tahun Depan Kembali Normal

“Guna meningkatkan nilai tambah, perkebunan rakyat harus mulai masuk ke industri hilir untuk meningkatkan pendapatan dan peluang pengembangan usaha yang lebih luas. Dalam hal ini, UMKM Sawit merupakan sarana yang tepat bagi perkebunan rakyat untuk masuk ke industri hilir,” imbuhnya.

Terakhir, menurut Wapres, yang perlu dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan petani adalah peningkatan kualitas SDM melalui pembinaan, pelatihan, magang, studi banding, dan konsultasi; manajemen usaha; serta penguasaan teknologi untuk perbaikan sistem produksi dan kontrol kualitas, pengembangan desain dan rekayasa produk, peningkatan efisiensi penggunaan bahan baku, juga pemerataan teknologi untuk pemasaran.

Dalam kesempatan yang sama, selain menyaksikan panen perdana program Peremajaan Sawit Rakyat di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, Wapres menyaksikan hasil kegiatan pengembangan Potensi Santripreneur Berbasis UKMK (Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi) Sawit.

“Program ini diharapkan dapat menggerakkan potensi ekonomi pesantren dan melahirkan santripreneur-santripreneur yang berkarakter kuat, mandiri, dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya, atau saya menyebutnya sebagai Gus Iwan, [yaitu] santri bagus, pintar mengaji, dan usahawan,” ungkap Wapres.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Riau Syamsuar mengungkapkan, sebagaimana arahan Wapres pada pertemuan dengan petani sawit di awal pandemi silam, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) di Provinsi Riau telah melakukan kerja sama dengan beberapa pondok pesantren dalam pembibitan dan penangkaran bibit sawit melalui program santripreneur berbasis sawit. Penangkaran bibit sawit dari santri ini merupakan bagian dari salah satu usaha masyarakat yang berhasil meningkat sebagai dampak positif dari program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

“Saat ini Riau sudah memiliki 98 produsen penangkar kelapa sawit yang tersebar di 11 kabupaten/kota,” imbuhnya.

Di samping dampak positif program PSR yang mulai dicanangkan sejak 2017 tersebut, Syamsuar juga menyampaikan salah satu kendala utama pelaksanaan program ini, yaitu sejumlah wilayah perkebunan sawit yang tidak dapat di-replanting karena masih dianggap masuk dalam wilayah hutan.

“Saat ini sudah banyak kebun sawit yang harus diremajakan. Saat ini kami menunggu tindak lanjut dari UU Cipta Kerja, agar kebun-kebun yang termasuk dalam kawasan hutan dapat diremajakan, sehingga program PSR ini dapat lebih meningkat produktivitasnya di Provinsi Riau ini,” ungkap Syamsuar.

Acara Panen Perdana Kelapa Sawit dan Peninjauan Kegiatan Santripreneur ini dihadiri oleh Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong, Plt. Direktur Kemitraan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Edi Wibowo, serta anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Rokan Hilir. Turut hadir mendampingi Wakil Presiden dalam acara ini Kepala Sekretariat Wakil Presiden Mohamad Oemar, Staf Khusus Wakil Presiden Masduki Baidlowi, Bambang Widianto, Masykuri Abdillah, dan Muhammad Imam Azis. (MC)

Bupati Inhil Bangun Pasar Induk Yos Sudarso yang Megah, Pedagang Pasar Subuh Pindah ke Lokasi Baru

Dua Petinju Pekanbaru Sabet Medali Emas Kejuaraan Danlanud Bangka Belitung ‎

RSUD Arifin Achmad Berhasil Tangani Kasus Menouria Langka, Pasien Kini Dapat Haid Normal

Musrenbang RKPD Riau 2027, DPRD: Tahun Depan Kembali Normal

Panglima TNI Hadiri Pelantikan Menteri dan Pejabat Pemerintah Kabinet Merah Putih

Wisuda Sekolah Wirausaha Aisyiyah Riau, Hendry Munief: Perempuan Berpotensi Gerakkan UMKM