Sumber Air Pemadaman Karhutla, Plh Bupati Yuliantini Tinjau Normalisasi Parit 18
kabarmelayu.com,INHIL Pelaksana Harian (Plh) Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Yuliantini S. Sos, M. Si meninjau pengerjaan normalisasi Pari
Pemerintahan
Sebanyak 63 PMI serta 7 warga negara asal Myanmar diamankan petugas saat tengah bersembunyi di kawasan hutan pesisir Pantai Selinsing, Kelurahan Pelintung, Kecamatan Medang Kampai.
Pengungkapan bermula dari informasi akurat masyarakat yang mencium adanya aktivitas mencurigakan di wilayah pesisir pada Sabtu (18/4/2026). Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Polres Dumai segera melakukan penyisiran intensif di area hutan yang kerap dijadikan titik keberangkatan ilegal menuju negeri jiran menggunakanspeedboat.
Baca Juga:
Kapolres Dumai, AKBP Angga Febrian Herlambang mengatakan total ada 70 orang yang diamankan dari lokasi pesisir tersebut.
"Kami menemukan mereka tengah menunggu jemputan di tengah hutan. Kelompok ini terdiri dari 56 warga negara Indonesia dan 7 warga negara Myanmar yang semuanya langsung kami bawa ke Mapolres untuk pemeriksaan," ujar Angga Kamis (23/4/2026).
Baca Juga:
Tak berhenti di pesisir, pihak kepolisian terus melakukan pengembangan kasus hingga ke wilayah perkotaan. Petugas kemudian mendatangi sebuah rumah di Jalan Meranti Darat, Kecamatan Dumai Barat, yang diduga kuat berfungsi sebagai tempat penampungan sementara.
"Di sana, petugas kembali menemukan 5 orang calon PMI perempuan yang sedang menunggu giliran untuk diberangkatkan," ucap Angga.
Dalam operasi ini, Satreskrim Polres Dumai berhasil membekuk dua aktor berinisial MF dan RGS pada Senin (20/4/2026). MF berperan sebagai penyedia rumah singgah bagi para PMI yang datang dari luar daerah, sementara RGS bertugas sebagai sopir logistik yang mengantar jemput para korban dari titik penampungan menuju lokasi keberangkatan di pantai.
Polisi juga menyita sejumlah barang bukti yang digunakan dalam operasional ilegal ini, termasuk dua unit mobil berwarna hitam dan merah serta dua unit telepon genggam milik tersangka.
"Berdasarkan hasil interogasi, kedua pelaku mengaku nekat menjalankan bisnis gelap ini demi mendapatkan keuntungan ekonomi secara instan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari," jelasnya.
Atas tindakan tersebut, MF dan RGS kini terancam hukuman berat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
Kepolisian menegaskan bahwa praktik rekrutmen dan penempatan tenaga kerja tanpa izin resmi merupakan tindak pidana serius yang sangat berisiko terhadap keselamatan nyawa para pekerja migran.
"Kami akan terus memburu jaringan penyelundup manusia hingga ke akar-akarnya demi mencegah terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Masyarakat juga diimbau untuk tetap waspada dan segera melaporkan jika menemukan aktivitas penampungan orang asing atau keberangkatan ilegal di lingkungan sekitar mereka," ungkapnya.
kabarmelayu.com,INHIL Pelaksana Harian (Plh) Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Yuliantini S. Sos, M. Si meninjau pengerjaan normalisasi Pari
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo bersama Kepala Kepolis
Lingkungan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Erupsi Anak Gunung Krakatau berdampak terhadap aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Sultan Syarif Kasi
Peristiwa
kabarmelayu.com,ROHUL Satuan Reserse Kriminal Polres Rokan Hulu mengungkap dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang melibatkan
Hukrim
kabarmelayu.com,PEKANBARU Semangat membumikan AlQur&039an mulai menggema di Kelurahan Sekip, Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru. Untu
Pemerintahan
Perayaan HUT Ke 24 Kelenteng Huat Cu Kong Perawang Meriah
Sosial
Polisi Geledah Rumah Oknum Pencuri Kotak Amal, Puluhan Barang Bukti Disita
Hukrim
kabarmelayu.com,PEKANBARU Polisi menemukan puluhan kotak amal yang telah dirusak di sebuah rumah di Jalan Thamrin, Kecamatan Sail, Pekanba
Hukrim
kabarmelayu.com,KUANSING Kelompok Tani 80 Sumber Berkah hari ini, Sabtu (5/9/2026) kembali memasuki dan menguasai secara fisik areal kebun
Peristiwa
kabarmelayu.com,PEKANBARU Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengajukan penambahan kuo
Pemerintahan