Personel Gabungan Tertibkan Bangunan Liar di Air Hitam Pekanbaru
kabarmelayu.com,PEKANBARU Sebanyak 13 lapak atau kios bangunan liar di Jalan Air Hitam, Kelurahan Sungai Sibam, Kecamatan Payung Sekaki, K
Sosial
Kabar Melayu (PEKANBARU) - Kepala Biro Hukum Setdaprov Riau, Ikhwan Ridwan, mengaku telah menerima draf Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) kenaikan tarif parkir dari Pemerintah Kota Pekanbaru. Kemungkinan Pemprov akan merekomendasikan pembatalan pembatalan kenaikan tarif parkir tersebut, karena telah melanggar ketertiban umum.
"Soal kenaikan tarif parkir itu, saya tak tahu juga apa yang disahkan DPRD Pekanbaru. Tapi, dari hasil yang dikirim ke kita, ada hal yang harus dikaji lagi dan akan kita bahas dulu secara internal," kata Ikhwan di ruang kerjanya, Jumat (13/11).
Disinggung mengenai pengamatannya setelah membaca draf Ranperda tersebut, Ikhwan mengaku memang melanggar peraturan perundangan yang lebih tinggi, peraturan itu tetap bisa dibatalkan karena dianggap telah melanggar ketertiban umum.
Baca Juga:
"Ranperda Parkir ini kan termasuk melanggar ketertiban umum. Akan muncul gejolak di tengah masyarakat," tuturnya.
Sungguh pun telah menimbulkan gejolak di tengah masyarakat, diterangkannya, Pemprov Riau tidak bisa serta merta membatalkannya begitu saja, tetapi, terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).
Baca Juga:
"Pasal 149 undang-undang Pemerintahan tahun 2015, Mendagri juga bisa melakukan pembatalan Perda, jika tidak sesuai untuk diterapkan," terang Ikhwan Ridwan.
"Selasa, tanggal 17 nanti, kami akan ke Jakarta bertemu Mendagri untuk membahas ini. 14 hari pembahasan di kami itu, setelah berkas itu kami terima. Dalam suratnya, Pemko menyerahkan tanggal 4. Tapi kami terima tanggal 9," tambahnya.
Hasil pembahasan dengan Mendagri, sebutnya lagi akan menjadi rekomendasi untuk kembali diserahkan kepada Pemko. Pada pasal 251 undang-undang pemerintahan tahun 2015, Gubernur bisa membatalkan Peraturan Bupati atau Walikota sebagai perwakilan dari pemerintah pusat.
"Sekarang kami tinggal mencocokkan, masuk Ranperda ini dalam kategori itu. Ini jelas mengganggu ketertiban umum. Mengganggu kerukunan antar warga dalam bermasyarakat," tukasnya.(rec)
kabarmelayu.com,PEKANBARU Sebanyak 13 lapak atau kios bangunan liar di Jalan Air Hitam, Kelurahan Sungai Sibam, Kecamatan Payung Sekaki, K
Sosial
kabarmelayu.com,DUMAI Bea Cukai Dumai memusnahkan berbagai barang ilegal hasil penindakan sepanjang 2023 hingga September 2026 dengan to
Hukrim
kabarmelayu.com,PEKANBARU Wali Kota (Wako) Pekanbaru Agung Nugroho, menyiapkan gebrakan baru bagi masyarakat Kota Bertuah.Pada tahun 2027
Pemerintahan
kabarmelayu.com,LAMPUNG Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) resmi memperingati hari jadinya yang ke19 melalui perhelatan akbar yan
Sosial
kabarmelayu.com,PEKANBARU Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Riau memeriksa delapan personel Satuan Reserse Narkoba (Satres
Hukrim
kabarmelayu.com,PEKANBARU Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) berupaya memperjuangkan tokoh sejarah daerah untuk memperoleh pengakuan di tingk
Sosial
kabarmelayu.com,KAMPAR Puskesmas Bangkinang Kota menggelar Pelatihan Dokter Cilik di Sekolah Dasar (SD) Muhammadiyah 019 Bangkinang, Senin
Pendidikan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Berdasarkan surat resmi Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau, penyelidikan atas perkara
Hukrim
kabarmelayu.com,PEKANBARU Penyegaran organisasi kembali bergulir di lingkungan Kepolisian Daerah (Polda) Riau. Kapolda Riau Irjen Pol Arma
Hukrim
Gelar Operasi Zebra Lancang Kuning 2026, Ditlantas Polda Riau Kedepankan Tindakan Preemtif dan Preventif di Pekanbaru
Hukrim