Sabtu, 29 Agustus 2026 WIB

Wagubri Buka Rapat Koordinasi TKPK Provinsi Riau Tahun 2021

Harijal - Selasa, 30 November 2021 15:48 WIB
Wagubri Buka Rapat Koordinasi TKPK Provinsi Riau Tahun 2021

PEKANBARU - Wakil Gubernur Riau (Wagubri), Edy Nasution membuka rapat koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Riau dalam rangka akselerasi penanggulangan kemiskinan di Provinsi Riau yang digelar di Gedung Daerah Balai Serindit, Selasa (30/11/2021).

Dalam sambutannya, Wagubri menyampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 53 tahun 2020 tentang tata cara dan penyelarasan kerja serta pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia, TKPK provinsi dan TKPK kabupaten dan kota mengamanatkan kepada gubernur, bupati, wali kota dalam melaksanakan penanggulangan kemiskinan untuk membentuk TKPK.

Ia menerangkan, tim ini bertugas melakukan koordinasi, perumusan kebijakan, perencanaan dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di daerah masing-masing.

Baca Juga:

"Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dengan adanya Pandemi COVID-19, jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan," ungkapnya.

Selain itu, masyarakat yang pada kondisi pra sejahtera, mengalami penurunan tingkat kesejahteraannya. Tingkat kemiskinan di Provinsi Riau pun per Maret 2021 yang besarnya 7, 12 persen juga meningkat 0,3 persen dari bulan Maret tahun 2020.

Baca Juga:

Secara konseptual, kemiskinan memiliki dimensi yang sangat kompleks tidak sekadar terkait kemampuan ekonomi masyarakat, tetapi juga menyangkut status kehidupan sosial.

Lebih lanjut Wagubri menuturkan, kemiskinan berkaitan dengan berbagai dimensi seperti, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, infrastruktur dan ketahanan pangan. Menelaah kemiskinan secara multidimensi sangat diperlukan untuk mendapat rumusan yang tepat perihal kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Untuk itu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menyusun dokumen rencana penanggulangan kemiskinan daerah (RKPD) yang dilakukan secara mandiri dengan mengundang akademisi sebagai narasumber untuk memberi masukan terhadap dokumen tersebut.

"RKPD dimaksudkan sebagai alat bantu untuk menetapkan konsep pemahaman kemiskinan dan ruang lingkup intervensi kebijakan dalam upaya penanggulangannya," ujarnya.

Wagubri berharap, melalui rapat koordinasi ini upaya Pemprov Riau dalam menanggulangi kemiskinan di Provinsi Riau dapat ditangani. (MCR)

SHARE:
beritaTerkait
Karhutla di Tembilahan Menjalar Mendekati Pemukiman Warga
Menhut Soroti Penegakan Hukum Kasus Karhutla di Riau, Jikalahari: Belum Ada Korporasi Tersangka
Menhut Tinjau Pemadaman Karhutla Kerumutan
Ganggu Pembangunan Drainase, Pedagang di Jalan Teratai Diultimatum untuk Pindah
Peringati HUT ke-81 RI, Bea Cukai Bengkalis Gelar Bakti Sosial dan Doa Bersama di Sungai Pakning
Skandal Paspor Ganda, Ancaman Serius Perlindungan Anak dan Integritas Hukum Indonesia
komentar
beritaTerbaru