Ketua PPDI Riau bersama Desa Bersatu Bertemu Mendagri

JAKARTA - Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Riau, Nina Siahaan, terus berupaya memperjuangkan hak hak dan kesejahteraan perangkat desa. Sudah seharusnya kinerja para perangkat desa diapresiasi dengan layak.

Untuk itu, ia beserta sejumlah pengurus organisasi Desa Bersatu melakukan pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di rumah dinas Mendagri Kompleks Widya Chandra, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Senin semalam.

Tak hanya Mendagri, kegiatan tersebut turut dihadiri kepala staf kepresidenan Moeldoko.

Baca Juga:

• Lahan Desa Diduga Dijual ke Perusahaan, Pemkab Inhil Dinilai Lamban, PPWI akan Surati Kemendes
• Dukung Kesejahteraan Masyarakat, Babinsa Koramil 06 Siak Hulu Dampingi Pemberian Sembako Bagi Warga Kurang Mampu

Selain Nina, ada beberapa pengurus organisasi lainnya seperti Ketua Umum Asri Annas, Sekretaris Surta Wijaya, Perwakilan Persatuan Rakyat Desa Nusantara (PARADE NUSANTARA), Asosiasi Kepala Desa Indonesia (AKSI), Persatuan Perangkat Desa (PPDI), Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS), Persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesia (PABPDSI).

Dalam agenda pertemuan yang dimulai pukul 09.00 WIB tersebut, Mendagri Tito Karnavian banyak mengulas seputar peringatan satu dasawarsa UU Desa.

Baca Juga:

• Lahan Aset Desa Junjangan Dikelola Kelompok Tani, Pemdes Bersikap Tertutup
• Semarakkan HUT RI Ke-81, Desa Tanah Merah Gelar Turnamen Volley dan Mini Soccer

"Mendagri Tito bersama Pengurus Organisasi Desa Bersatu secara khusus membahas perkembangan UU Desa, utamanya dalam satu dasawarsa ini," ujar Nina Siahaan, yang hadir mewakili Ketua Umum PPDI Moh. Tahril.

Disampaikan Nina, terkait dengan perkembangan revisi Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2019, nantinya akan dibahas bersama Dirjen Bina Pemerintahan Desa di Kementerian Dalam Negeri.

"Tentu kehadiran PPDI dalam pertemuan ini untuk memastikan aspirasi perangkat desa bisa masuk di revisi PP nantinya," ungkap Nina.

Ia berharap peringatan satu dasawarsa UU Desa nantinya mampu memberikan perubahan yang lebih baik bagi perangkat desa.

"Kami berharap revisi ini nantinya bisa memberikan perubahan yang lebih baik," ungkapnya.

Nina menyebutkan, untuk hari puncak peringatan satu dasawarsa UU Desa nanti, ia akan turut hadir beserta pengurus PPDI Riau dan pengurus kabupaten.

"Iya kira kira sekitar 25 orang, 20 orang rencananya ketua dan sekretaris PPDI kabupaten dan 5 orang KSB provinsi," tutupnya. (Yan)

Lahan Desa Diduga Dijual ke Perusahaan, Pemkab Inhil Dinilai Lamban, PPWI akan Surati Kemendes

Dukung Kesejahteraan Masyarakat, Babinsa Koramil 06 Siak Hulu Dampingi Pemberian Sembako Bagi Warga Kurang Mampu

Lahan Aset Desa Junjangan Dikelola Kelompok Tani, Pemdes Bersikap Tertutup

Semarakkan HUT RI Ke-81, Desa Tanah Merah Gelar Turnamen Volley dan Mini Soccer

Kades Buluh Nipis Disorot, Berbagai Persoalan Tata Kelola Pemerintahan Desa Mencuat

Dugaan Korupsi Dana Program Digitalisasi Desa, Masyarakat Siap Buat Laporan Aduan