Kades Buluh Nipis Disorot, Berbagai Persoalan Tata Kelola Pemerintahan Desa Mencuat

kabarmelayu.com,KAMPAR - Sikap Kepala Desa (Kades) Buluh Nipis, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, kembali menjadi sorotan. Jika sebelumnya permasalahan memunculkqn berbagai aspirasi masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa, kali ini muncul lagi keluhan baru.

Dari keterangan sumber di Desa Buluh Nipis, kepemimpinan kades saat ini dinilai cenderung mengambil berbagai kebijakan secara sepihak. Sejumlah perangkat desa disebut tidak dilibatkan secara optimal dalam proses perencanaan pembangunan maupun pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pengelolaan sejumlah dokumen administrasi, termasuk arsip surat tanah, diduga tidak berada dalam penguasaan perangkat desa sebagaimana mestinya. Menurutnya, dokumen tersebut diduga berada pada pihak lain di luar fungsi administrasi desa.

Baca Juga:

• KPK Ungkap Amplop untuk Menhut Raja Juli Antoni Berisi Dolar Singapura, Patungan Duit Petani
• Ternyata Wabup Kuansing Sempat Diperiksa KPK Saat OTT Bupati dan Sekda

Selain itu, pelaksanaan sejumlah kegiatan pembangunan desa tidak sepenuhnya mengacu pada Rencana Anggaran Biaya (RAB). Ia juga menyebut terdapat kebijakan pembangunan yang diambil tanpa melibatkan perangkat desa.

Di bidang pengelolaan keuangan, sumber yang enggan diungkap identitasnya ini mengatakan, bahwa Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan Asli Desa (PADes), serta sejumlah penerimaan lainnya lebih banyak dikendalikan langsung oleh Kepala Desa.

Baca Juga:

• Tak Hanya Suap Jabatan, Bupati Kuansing juga Diduga Terlibat Kasus Pelepasan Kawasan Hutan
• Dugaan Suap Jabatan, Bupati dan Sekda Kuansing Ditahan KPK, Istri Muda Dipulangkan

Dia mengakui perangkat desa tidak memiliki akses penuh terhadap pengelolaan administrasi maupun keuangan desa sebagaimana mestinya.

Pria yang mengetahui dengan jelas seluk beluk Pemdes Buluh Nipis ini juga mengaku mengalami kesulitan untuk memperoleh salinan dokumen administrasi keuangan, termasuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Dia mengatakan masih terdapat sejumlah kewajiban pembayaran yang belum diselesaikan pada tahun anggaran 2025.

Tak cukup sampai di situ, kades juga diduga menerima insentif rutin dari salah satu perusahaan yang beroperasi di wilayah Desa Buluh Nipis setiap bulan, namun tidak pernah dikelola ataupun disampaikan secara terbuka kepada masyarakat atau kepada perangkat desa.

"Dalam hal ini pengelolaannya dipertanyakan" ungkap sumber tersebut.

Media telah mencoba melakukan konfirmasi resmi kepada pihak Pemdes Buluh Nipis beberapa waktu lalu terkait permasalahan di atas. Namun hingga berita ini ditayangkan, pihak Pemdes Buluh Nipis belum memberikan tanggapan.

KPK Ungkap Amplop untuk Menhut Raja Juli Antoni Berisi Dolar Singapura, Patungan Duit Petani

Ternyata Wabup Kuansing Sempat Diperiksa KPK Saat OTT Bupati dan Sekda

Tak Hanya Suap Jabatan, Bupati Kuansing juga Diduga Terlibat Kasus Pelepasan Kawasan Hutan

Dugaan Suap Jabatan, Bupati dan Sekda Kuansing Ditahan KPK, Istri Muda Dipulangkan

Sempat Menghilang, Bupati dan Sekda Kuansing Tiba di Gedung Merah Putih KPK Malam Ini

KPK Sebut 10 Orang Diamankan dalam OTT di Kuansing, Bupati dan Sekda Masih Menghilang