Buka Sosialisasi PBJ, Bupati Kasmarni Tekan Penerapan PDN, TKDN dan E-Katalog

PEKANBARU - Bupati Bengkalis, Kasmarni, Jum'at, 14 Juni 2024 menghadiri dan membuka acara Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, di Pekanbaru.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia Dr. H. Hendrar Pribadi,.SE,.MM.

Dalam sambutannya, Kepala LKPP menekankan kepada seluruh Perangkat Daerah dan Camat untuk mencintai dan memanfaatkan Produk Dalam Daerah, sebagai salah satu langkah dalam menghidupkan industri-industri kecil.

Baca Juga:

• Babinsa Koramil 06 Siak Hulu Sosialisasikan Penerimaan Prajurit TNI AD kepada Siswa
• Pengabdian Masyarakat, Mahasiswa UHTP Kelompok 3 Edukasi Warga Tentang Bahaya Asap Rokok

"Jadi sekarang ini, kita harus bangga akan produk dalam negeri, untuk menghidupkan perekonomian di Negara kita, baik dari tingkat Pemerintah Pusat hingga ke Daerah, semua harus memprioritaskan produk dalam negeri," ujarnya.

Lebih lanjut, beliau juga memuji Bupati Bengkalis Kasmarni yang telah melaksanakan Instruksi Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. H. Joko Widodo terkait pengadaan Barang dan Jasa.

Baca Juga:

• Kejari Kuansing Gelar Kampanye Antikorupsi
• Satgas PKH Taja Sosialisasi di Inhil, Tegaskan Fokus Penertiban Korporasi

"Keren Bupatinya, ini semua bisa berhasil berkat kerja keras dari Perangkat Daerahnya, kita beri _Applause_ kepada Ibu Kasmarni, Bupati Bengkalis. Saat ini di Pemerintah Kabupaten Bengkalis sangat peduli dengan masyarakatnya. Jika kita sudah belanja produk buatan masyarakat, maka perputaran ekonomi di masyarakat juga akan semakin membaik," ucapnya.

Sementara itu, Bupati Bengkalis Kasmarni mengatakan hingga saat ini, Pemerintah terus berupaya memaksimalkan pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang ada, dengan menerapkan standar minimal nilai TKDN tersebut untuk pengadaan Barang dan Jasa serta program P3DN, dalam mendukung peningkatan penggunaan produk dalam negeri, yang mana hal tersebut juga sudah tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2022, tentang percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi dalam rangka menyukseskan gerakan nasional bangga buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah.

"Kewajiban penggunaan produk dalam negeri minimal 40% merupakan langkah Pemerintah yang tentunya harus didukung, yang mana hal tersebut merupakan Instruksi Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. H. Joko Widodo, karena ini adalah upaya Pemerintah dalam mendorong produk dalam negeri untuk bisa semakin baik dan berkembang kedepannya," ujar Kasmarni.

Selain itu, Bupati Bengkalis Kasmarni juga berharap kepada seluruh Perangkat Daerah agar terus membangun komunikasi dan koordinasi dalam meningkatkan pemenuhan target penggunaan Produk Dalam Negeri dan tingkat komponen dalam negeri dari tahun sebelumnya.

"Jadi bersama kita cintai produk dalam negeri demi meningkatkan perekonomian masyarakat," ucapnya.

Juga terlihat hadir dalam kegiatan tersebut, Bupati Bengkalis ke-14 Amril Mukminin, Pj. Gubernur Riau diwakili Asisten II Setda Provinsi Riau M. Job Kurniawan, Anggota DPRD Provinsi Riau Ma'mun Sholihin dan Iwandi, Ridho Pirmanda dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov Riau selaku narasumber, Sekretaris Daerah Bengkalis dr. Ersan Saputra TH, serta Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.(inf/her)

Babinsa Koramil 06 Siak Hulu Sosialisasikan Penerimaan Prajurit TNI AD kepada Siswa

Pengabdian Masyarakat, Mahasiswa UHTP Kelompok 3 Edukasi Warga Tentang Bahaya Asap Rokok

Kejari Kuansing Gelar Kampanye Antikorupsi

Satgas PKH Taja Sosialisasi di Inhil, Tegaskan Fokus Penertiban Korporasi

Kemendukbangga/BKKBN RI dan Komisi IX DPR RI Ajak Masyarakat Kampar Melek Isu Keluarga dan Stunting

Bank Sampah Didorong Jadi Gerakan Nyata di Tengah Masyarakat Inhil