Tim Kemenko Polhukam Tinjau Tanah Ulayat Persukuan Piliang Ganting

KAMPAR – Tim Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) RI melakukan peninjauan lapangan ke lokasi tanah ulayat masyarakat adat persukuan Piliang Ganting di Kabupaten Kampar, Kamis (17/10/2024).

Kunjungan tim itu berkaitan dengan permasalahan masyarakat adat persukuan Piliang Ganting dengan PTPN IV Regional III Kebun Sei Batu Langkah di perbatasan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rohul.

Dalam kunjungan itu hadir pihak terkait dari Pemkab Kampar, DPRD Kampar, Kepala Dinas Perkebunan Kampar Marhalim, Kabag Tapem Tengku Said Abdullah serta perwakilan masyarakat adat Persukuan Piliang Ganting, Datuk Panda Martunus. Tampak juga pihak PTPN V Rudianto.

Peninjauan dipimpin oleh Plt Asisten Deputi Koordinasi Penegakan Hukum, Dr. Lia Pratiwi didampingiPj Bupati Kampar yang diwakili oleh Plt Asisten I Setda Kampar, Khairuman.

Baca Juga:

• Tuntut Plasma 20 Persen PTPN V Regional III, Warga Ngaso Temui DPRD Riau
• Aroma Konflik Pengajuan HGU di Balik Kemitraan PT Oscar Investama, Hak Warga Terancam

Di kesempatan itu Khairuman menegaskan pentingnya penyelesaian masalah ini secara damai dan kolaboratif. Peninjauan ini sebutnya merupakan salah satu langkah penting dalam mencari solusi atas sengketa tanah ulayat yang melibatkan masyarakat adat Persukuan Piliang Ganting.

Sementara itu, Pimpinan DPRD Kabupaten Kampar, Zulfan Azmi, mengingatkan semua pihak untuk berdiskusi dengan kepala dingin. Pihaknya tak ingin ada saling klaim terkait permasalahan tersebut.

Baca Juga:

• Perusahaan Wajib Keluarkan Plasma HGU, Bupati Inhil Jangan Diam
• Satgas PKH Beri Petunjuk dan Arahan, PPWI Siap Bantu Warga

"Hari ini kita bersama tim Kemenko Polhukam melakukan pengecekan lapangan, di harapkan dapat memberikan solusi yang terbaik bagi semua pihak," ujarnya.

Sedangkan Sekretaris PTPN IV Regional III Kebun Sei Batu Langkah, Rurianto, menyampaikan bahwa sebagai perusahaan yang ditugaskan mengelola aset negara, PTPN IV tetap berkomitmen untuk memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.

Ia berharap kunjungan tim Menko Polhukam dapat menjadi titik terang dalam menyelesaikan permasalahan tanah ulayat ini.

Tim Kemenko Polhukam, Dr Lia Pratiwi mengatakan, kunjungannya ini untuk menentukan titik kordinat wilayah. Apakah ada yang perlu direboisasi atau ada aturan-aturan lain yang perlu diikuti.

Setelah Pengecekan Lapangan ini, Kemenko Polhukam akan menyelenggarakan rapat koordinasi pada Jumat 18 Oktober 2024 di The Premiere Hotel Pekanbaru.

Tuntut Plasma 20 Persen PTPN V Regional III, Warga Ngaso Temui DPRD Riau

Aroma Konflik Pengajuan HGU di Balik Kemitraan PT Oscar Investama, Hak Warga Terancam

Perusahaan Wajib Keluarkan Plasma HGU, Bupati Inhil Jangan Diam

Satgas PKH Beri Petunjuk dan Arahan, PPWI Siap Bantu Warga

Lahan Desa Diduga Dijual ke Perusahaan, Pemkab Inhil Dinilai Lamban, PPWI akan Surati Kemendes

Aktivis Soroti Persoalan Agraria: Masyarakat Jangan Dipersulit