Tim Kemenko Polhukam Tinjau Tanah Ulayat Persukuan Piliang Ganting

KAMPAR – Tim Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) RI melakukan peninjauan lapangan ke lokasi tanah ulayat masyarakat adat persukuan Piliang Ganting di Kabupaten Kampar, Kamis (17/10/2024).

Kunjungan tim itu berkaitan dengan permasalahan masyarakat adat persukuan Piliang Ganting dengan PTPN IV Regional III Kebun Sei Batu Langkah di perbatasan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rohul.

Dalam kunjungan itu hadir pihak terkait dari Pemkab Kampar, DPRD Kampar, Kepala Dinas Perkebunan Kampar Marhalim, Kabag Tapem Tengku Said Abdullah serta perwakilan masyarakat adat Persukuan Piliang Ganting, Datuk Panda Martunus. Tampak juga pihak PTPN V Rudianto.

Peninjauan dipimpin oleh Plt Asisten Deputi Koordinasi Penegakan Hukum, Dr. Lia Pratiwi didampingiPj Bupati Kampar yang diwakili oleh Plt Asisten I Setda Kampar, Khairuman.

Baca Juga:

• Jeritan Transmigran Air Balui, Menuntut Keadilan di Tengah Sengkarut Agraria
• Ketua Komisi I dan II DPRD Inhil Soroti Sikap Tertutup Kades Lubuk Besar Soal Data Lahan Warga

Di kesempatan itu Khairuman menegaskan pentingnya penyelesaian masalah ini secara damai dan kolaboratif. Peninjauan ini sebutnya merupakan salah satu langkah penting dalam mencari solusi atas sengketa tanah ulayat yang melibatkan masyarakat adat Persukuan Piliang Ganting.

Sementara itu, Pimpinan DPRD Kabupaten Kampar, Zulfan Azmi, mengingatkan semua pihak untuk berdiskusi dengan kepala dingin. Pihaknya tak ingin ada saling klaim terkait permasalahan tersebut.

Baca Juga:

• H. Haris Bantah Tuduhan Penjarahan Sawit, Kuasa Hukum: Lahan 110B Sudah Diserahkan Satgas PKH ke PT ASI
• Kebun Negara Dijarah, Mitra PT Agrinas Palma Nusantara Tempuh Jalur Hukum

"Hari ini kita bersama tim Kemenko Polhukam melakukan pengecekan lapangan, di harapkan dapat memberikan solusi yang terbaik bagi semua pihak," ujarnya.

Sedangkan Sekretaris PTPN IV Regional III Kebun Sei Batu Langkah, Rurianto, menyampaikan bahwa sebagai perusahaan yang ditugaskan mengelola aset negara, PTPN IV tetap berkomitmen untuk memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.

Ia berharap kunjungan tim Menko Polhukam dapat menjadi titik terang dalam menyelesaikan permasalahan tanah ulayat ini.

Tim Kemenko Polhukam, Dr Lia Pratiwi mengatakan, kunjungannya ini untuk menentukan titik kordinat wilayah. Apakah ada yang perlu direboisasi atau ada aturan-aturan lain yang perlu diikuti.

Setelah Pengecekan Lapangan ini, Kemenko Polhukam akan menyelenggarakan rapat koordinasi pada Jumat 18 Oktober 2024 di The Premiere Hotel Pekanbaru.

Jeritan Transmigran Air Balui, Menuntut Keadilan di Tengah Sengkarut Agraria

Ketua Komisi I dan II DPRD Inhil Soroti Sikap Tertutup Kades Lubuk Besar Soal Data Lahan Warga

H. Haris Bantah Tuduhan Penjarahan Sawit, Kuasa Hukum: Lahan 110B Sudah Diserahkan Satgas PKH ke PT ASI

Kebun Negara Dijarah, Mitra PT Agrinas Palma Nusantara Tempuh Jalur Hukum

Diduga Ada Cukong di Balik Penolakan Penertiban Kawasan Hutan, Operasional Kades Lubuk Besar Disebut Ikut Dibiayai

Pengamat: Sengketa F-SPTI Bengkalis Cukup Mengacu Putusan PN Jakarta Timur