Bayar TPP Mandek, BPKAD Rohil Agendakan Bimtek di Aceh

ROHIL - Karut marutnya kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir di penghujung tahun semakin menjadi-jadi. Para Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak segan-segan menuntut pembayaran Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) termasuk TPP 13, TPP THR dan TPP PNS dengan memajang spanduk di Kantor Bupati dan kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) baru baru ini.

Mirisnya, BPKAD Rokan Hilir malah mengagendakan Bimbingan Teknis (Bimtek) di Provinsi Nagro Aceh Darussalam pada pekan depan.

Dari undangan BPKAD kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diterima redaksi pada Sabtu (14/12/2024), pelaksanaan Bimtek itu akan dilaksanakan di Oasis Hotel, Banda Aceh yang diagendakan sejak Selasa (17/12/2024) hingga hari Sabtu (21/12/2024) mendatang.

Baca Juga:

• Modus Kunjungi Saudara, Pengiriman PMI Ilegal di Dumai Terbongkar
• Polda Riau Tegaskan Pembakaran TKP Narkoba di Rohil Bukan Bentuk Penolakan terhadap Polisi

Dalam surat undangan rencana Bimtek tentang Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah tersebut, untuk biaya kontribusi Bimtek termasuk Akomodasi, seminar KIT dan sertifikat masing-masing peserta mengeluarkan dana Rp 5.500.000 ditambah biaya transportasi darat (Bus) pulang pergi Rp 1.400.000, sehingga total dana dari peserta Bimtek berjumlah Rp 6.900.000,- yang akan dibayarkan saat check in kepada panitia penyelenggara.

Kepala BPKAD Kabupaten Rokan Hilir, Darwan ketika dikonfirmasi terkait hal tersebut mengarahkan untuk konfirmasi kepada Kepala Bidang Aset BPKAD, Azwin yang sekaligus PPTK kegiatan.

Baca Juga:

• Polisi Amankan 29 Korban TPPO Berbayar Belasan Juta di Dumai
• Polres Dumai Gagalkan Penyelundupan 63 PMI Ilegal dan 7 WNA ke Malaysia

Dalam keterangannya, Azwin membenarkan Bimtek tersebut. Di mana masing-masing peserta dibebankan biaya seperti senilai tersebut di atas kepada panitia pelaksana, dan bukan dari dana APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 dan dilaksanakan oleh pihak ketiga.

"Biaya peserta kita bebankan kepada peserta OPD tersebut, dan kami (BPKAD) hanya pelaksana yang sudah seyogyanya menindaklanjuti penyelesaian temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Pencapaian indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan implementasi Permendagri Nomor 47 tahun 2021," jelas Azwin.

Namun ketika disinggung kenapa dilaksanakan di Banda Aceh, Aswin juga tidak mengetahui secara pasti, akan tetapi kegiatan awalnya akan dilaksanakan di Malang, Jawa Timur dan dialihkan ke Banda Aceh untuk meminimalisir anggaran. Namun dirinya lupa nama lembaga pihak ketiga yang melaksanakan Bimtek di Aceh tersebut.

Dirinya juga menyebutkan tujuan Bimtek tersebut guna meningkatkan tata kelola Barang Milik Daerah (BMD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir serta untuk mendukung penyelesaian temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Pencapaian indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan implementasi Permendagri Nomor 47 tahun 2021.

"Tujuan dan manfaat dari kegiatan ini untuk meningkatkan pemahaman aparatur tentang regulasi pengelolaan barang milik daerah (BMD). Saat Bimtek nanti para aparatur akan diberikan pemahaman atau solusi terhadap temuan BPK terkait pengelolaan Aset dan daerah," ujar Azwin.

Selain itu, pada acara tersebut akan disampaikan materi strategi Pencapaian MCP KPK dalam aspek pengelolaan sekaligus penerapan sistem informasi dan pelaporan pengelolaan aset berbasis tekhnologi.

Oleh karena itu, kami mengharapkan partisipasi dari seluruh instansi maupun OPD untuk menugaskan 2 (dua) orang peserta yang membidangi pengelolaan barang atau aset mengikuti kegiatan ini. harapnya.

Acara ini nanti kata Azwin dibuka langsung oleh Kepala BPKAD Rokan Hilir, sedangkan Nara sumber Bimtek nanti disampaikan oleh pemateri dari BPKP dan dari Kemendagri. (tim)

Modus Kunjungi Saudara, Pengiriman PMI Ilegal di Dumai Terbongkar

Polda Riau Tegaskan Pembakaran TKP Narkoba di Rohil Bukan Bentuk Penolakan terhadap Polisi

Polisi Amankan 29 Korban TPPO Berbayar Belasan Juta di Dumai

Polres Dumai Gagalkan Penyelundupan 63 PMI Ilegal dan 7 WNA ke Malaysia

TPP dan THR ASN Siak Tetap Dibayar, Nilai Menyesuaikan

Pasutri di Bengkalis Diduga Terlibat TPPO, 5 Pekerja Migran Ilegal Diamankan