Tim Perjuangan Hak Masyarakat Adat Riau Temui Gubernur, Abdul Wahid Minta Dipetakan

kabarmelayu.comPEKANBARU- Tim Perjuangan Hak-hak Masyarakat Adat yang dibentuk Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Provinsi Riau menemui Gubernur Abdul Wahid, Rabu petang (12/3/2025) di kediamannya. Adapun hal yang dibincangkan terkait langkah strategis dalam memperjuangkan hak masyarakat adat menyusul lahirnya Peraturan Presiden (Perpres) nomor 5 tahun 2025 tentang penertiban kawasan hutan.

Pertemuan dibuka oleh Ketua Majelis Kerapan Adat (MKA) LAMR Provinsi Riau, Datuk Seri Marjohan Yusuf. Ia menyampaikan hajat dan maksud dia bersama rombongan berjumpa dengan Gubernur Riau.

Dalam silaturahmi itu, Ketua Perjuangan Hak-hak Masyarakat Adat, Datuk H. Tarlaili, mengatakan sebagaimana informasi yang didapat bahwa ada sekitar 3 juta haktare lahan bermasalah di Indonesia.
"Separuh lahan yang perlu ditertibkan itu, atau sekitar 1,2 juta haktare ada di Riau," ucap Datuk Tarlaili.

Baca Juga:

• Polresta Pekanbaru Gencarkan Razia Hiburan Malam, Pengunjung Diperiksa, Satu Positif Narkoba
• Ketika Guyonan Menjadi Kenyataan, Harapan “Cuan” Muncul di Balik Kolam Terpal dan Kolam Tanah Ternak Lele Gading Sari

Jika lahan tersebut ditertibkan, sambung Datuk Tarlaili, katakanlah nanti dikelola oleh BUMN atau BUMD, maka masyarakat adat harus dapat.

"Ada hitungan persentasenya berapa besar hak masyarakat adat itu, yang jelas kami dari tim yang sudah dibentuk LAMR terus melakukan upaya memperjuangkan hak masyarakat adat. Langkah kita berikutnya, akan bertemu komisi 4 DPR RI dan Tim Satgas Penertiban Kawasan Hutan di Jakarta," ucap Tarlaili.

Baca Juga:

• Bapenda Pekanbaru Tertibkan Reklame yang Menempel di Pohon
• Terpilih Aklamasi, Zulfadri Pimpin LPMK Tuah Negeri periode 2026- 2029

Selama ini, hak masyarakat adat memang tidak pernah diberikan. Dengan adanya Perpres nomor 5 tahun 2025 ini, semoga hak-hak masyarakat adat bisa dipenuhi.

Gubernur Abdul Wahid sangat mengapresiasi gerak cepat LAMR dalam menyikapi Perpres nomor 5 tahun 2025. Namun, LAMR diminta memetakan masyarakat adatnya yang mana, dan tentunya LAMR lebih tau soal ini.

"Persoalan selama ini, kita menyebut masyarakat adat. Makanya perlu dipetakan dulu," saran Wahid.

Untuk perjuangan hak masyarakat adat ucap Wahid, tentunya semua pohak tidak mau mengada-ngada.

"Kita semua harus kompak, mari kita bersatu bersama-sama berjuang untuk masyarakat adat. Sebagai gubernur saya siap memfasilitasi perjuangan ini, dan bila perlu nantinya menyurati presiden saya siap menyuratinya," ucap Abdul Wahid.

Polresta Pekanbaru Gencarkan Razia Hiburan Malam, Pengunjung Diperiksa, Satu Positif Narkoba

Ketika Guyonan Menjadi Kenyataan, Harapan “Cuan” Muncul di Balik Kolam Terpal dan Kolam Tanah Ternak Lele Gading Sari

Bapenda Pekanbaru Tertibkan Reklame yang Menempel di Pohon

Terpilih Aklamasi, Zulfadri Pimpin LPMK Tuah Negeri periode 2026- 2029

Perempuan Melayu Didorong Perkuat Pelestarian Adat

Silaturahmi ke Balai Adat, Kapolda Riau Arman Achdiat Ajak LAMR Bersinergi