Tuntut Plasma 20 Persen PTPN V Regional III, Warga Ngaso Temui DPRD Riau
kabarmelayu.com,PEKANBARU Perwakilan masyarakat Desa Ngaso, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), mendatangi DPRD Provinsi R
Sosial
Premanisme kata Abdul Wahid salah satu faktor yang dapat mengganggu kondusivitas wilayah. Jika dibiarkan, tidak hanya meresahkan masyarakat, tetapi juga berpotensi menurunkan minat investor untuk menanamkan modal di Riau. Oleh karena itu, pemberantasan premanisme adalah langkah penting yang harus segera dilakukan secara menyeluruh.
"Saya menyambut baik atas gerakan memberantas premanisme. Karena ini penting untuk menjaga kondusivitas di lingkungan masyarakat, pergerakan ekonomi dan investasi," ujarnya usai menghadiri kegiatan Halalbihalal bersama Majelis Ulama Indonesia di Gedung Daerah Balai Serindit, Jumat (16/5/2025).
Baca Juga:
Pemerintah Provinsi Riau memandang keamanan merupakan fondasi utama dalam mendukung suksesnya pembangunan di berbagai sektor. Wahid menyebutkan bahwa kenyamanan masyarakat dalam beraktivitas akan terwujud apabila situasi keamanan dapat terjaga dengan baik. Maka dari itu, segala bentuk gangguan termasuk aksi premanisme, tidak bisa ditoleransi.
"Salah satu penentu sukses atau tidaknya pembangunan itu adalah orang (Masyarakat) merasa nyaman. Sementara kenyamanan itu tercipta apabila ada kemanan. Keamanan ini terkadang bisa terganggu akibat ulah dari premanisme," terangnya.
Baca Juga:
Sebagai bagian dari upaya konkret, Pemerintah Provinsi Riau telah menjalin kerja sama dengan aparat penegak hukum (APH) untuk menindak tegas para pelaku premanisme. Kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat penegakan hukum di lapangan, sekaligus memberi efek jera bagi pelaku yang kerap meresahkan masyarakat.
"Saya mendukung penuh upaya pemberantasan premanisme ini, kita bersama Pak Kapolda dan Pak Danrem bersatu dalam rangka menciptakan keamanan di masyarakat," katanya.
Pemberantasan premanisme tidak hanya penting untuk sektor keamanan, tetapi juga berdampak langsung pada perekonomian daerah. Kondisi wilayah yang aman dan tertib akan meningkatkan daya tarik Riau sebagai destinasi investasi yang potensial bagi pelaku usaha, baik dari dalam maupun luar negeri.
Lingkungan yang bebas dari premanisme juga dinilai akan memperkuat stabilitas sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan terciptanya rasa aman, warga dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan tenang, termasuk dalam hal pendidikan, pekerjaan, dan usaha.
Pemerintah daerah, lanjut Abdul Wahid, akan terus memantau dan menindaklanjuti segala laporan masyarakat terkait aksi premanisme di berbagai wilayah. Respons cepat dari aparat dan sinergi antarinstansi akan menjadi kunci dalam menekan angka kriminalitas serta menjaga nama baik Riau sebagai daerah yang ramah dan aman.
"Saya minta aparat penegak hukum untuk menindak tegas semua kegiatan premanisme. Kita tidak mau premanisme menjadi salah satu penghalang tumbuhnya perekonomian dan investasi di Riau," tegas Wahid.
Dengan komitmen kuat dari pemerintah dan dukungan masyarakat, Gubernur Riau optimistis bahwa Provinsi Riau dapat terbebas dari premanisme.
kabarmelayu.com,PEKANBARU Perwakilan masyarakat Desa Ngaso, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), mendatangi DPRD Provinsi R
Sosial
kabarmelayu.com,DUMAI Persiapan Konferensi Kota (Konferkot) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Dumai telah mencapai 98 persen. Agenda ya
TNI/Polri
kabarmelayu.com,RIAU Mekanisme penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi (KI) kembali menjadi sorotan. Akademisi hukum, D
Hukrim
kabarmelayu.com,PEKANBARU Sepanjang tahun 2026 ini sebanyak 65 orang ditetapkan sebagai tersangka dugaan melakukan pembakaran hutan dan la
Hukrim
Kapolsek Teluk Meranti Pasang 6 Plang Peringatan di Lokasi Karhutla
Hukrim
kabarmelayu.com,BENGKALIS Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Masyarakat (UPTD Labkesmas) Kabupaten Bengkalis berhasil m
Pemerintahan
kabarmelayu.com,INHIL Bupati Indragiri Hilir (Inhil) diwakili Sekdakab H. Tantawi Jauhari, mengambil sumpah sekaligus melantik 18 Pejabat
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru berkomitmen tinggi dalam menyediakan fasilitas pendidikan. Pemko membuka jala
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau membutuhkan alokasi anggaran sekitar Rp22 triliun untuk meningkatkan kualitas
Pemerintahan
kabarmelayu.com,JAKARTA Dewan Penasihat (DP) bersama Pengurus Harian Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menggelar rapat di Kantor PW
TNI/Polri