Lama Bersengketa, Kelompok Tani 80 Sumber Berkah Kembali Masuki Kebun di Desa Muara Langsat

kabarmelayu.com,KUANSING - Kelompok Tani 80 Sumber Berkah hari ini, Sabtu (5/9/2026) kembali memasuki dan menguasai secara fisik areal kebun kelapa sawit di Desa Muara Langsat, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi, yang selama ini mereka klaim sebagai kebun yang dibuka, ditanam, dirawat dan dikelola sendiri selama puluhan tahun.

Aksi tersebut berlangsung dengan melibatkan sekitar 50 orang dari unsur pengamanan dan anggota Kelompok Tani 80 Sumber Berkah. Di lokasi juga terdapat personel kepolisian yang melakukan pengamanan guna menjaga situasi tetap kondusif dan mencegah terjadinya benturan antar pihak.

Lahan tersebut mulai dibuka dan digarap oleh kelompok tani sejak tahun 1992. Penguasaan kemudian berlanjut dengan kegiatan pertanian hingga sekitar 2010, sebelum kelompok mengubah pemanfaatannya menjadi perkebunan kelapa sawit. Penanaman sawit disebut selesai sekitar 2011 dan kebun terus dirawat serta dipanen hingga Oktober 2024.

Baca Juga:

• Perusahaan Wajib Keluarkan Plasma HGU, Bupati Inhil Jangan Diam
• Buruh PT. APSL Mogok Kerja, Gaji Tidak Dibayar Tepat Waktu

Kuasa hukum Kelompok Tani 80 Sumber Berkah, Ikhasan, SH.,MH.,CLA,CPM menegaskan, bahwa kehadiran masyarakat di lokasi bukan diarahkan untuk melakukan kekerasan, intimidasi ataupun tindakan anarkis, melainkan sebagai upaya mempertahankan dan memulihkan penguasaan faktual atas kebun yang menurut mereka telah lama berada dalam penguasaan kelompok sebelum terjadi pengambilalihan oleh pihak Esron Napitupulu dkk.

Diketahui, Kelompok Tani Tani 80 Sumber Berkah memegang sejumlah Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Muara Langsat dan diregistrasi atau diketahui oleh Camat Sentajo Raya atas nama para anggota kelompok.

Baca Juga:

• Ninja Sawit di Lubuk Bendahara Mengganas, TBS Mengkal Pun Habis Dilibas
• Satgas PKH Beri Petunjuk dan Arahan, PPWI Siap Bantu Warga

Dalam draft gugatan yang disiapkan, keseluruhan objek yang dipersoalkan disebut seluas kurang lebih 551.741 m² atau sekitar 55,2 hektare.

Persoalan bermula ketika pada 8 Oktober 2024. Pihak kelompok tani mendalilkan bahwa penguasaan fisik kebun mereka beralih setelah tindakan yang dilakukan oleh pihak yang dikaitkan dengan Esron Napitupulu.

Dalam dokumen perkara, kelompok mendalilkan bahwa pengambilalihan tersebut tidak didahului putusan pengadilan ataupun penetapan eksekusi. Setelah kejadian tersebut, akses menuju kebun juga disebut ditutup sehingga para anggota tidak lagi dapat menjalankan aktivitas perkebunan sebagaimana sebelumnya.

Atas kondisi itu, Kelompok Tani 80 Sumber Berkah tidak tinggal diam. Berbagai jalur hukum telah ditempuh, mulai dari mediasi di Polres Kuantan Singingi, mediasi melalui Pemkab Kuantan Singingi, gugatan perdata, hingga laporan pidana.

Kelompok juga telah membuat laporan ke Polda Riau pada 24 Juli 2026 melalui LP/B/430/VII/2026/SPKT/Polda Riau berkaitan dengan dugaan pengambilalihan dan pengambilan hasil kebun. Perkara tersebut kemudian ditindaklanjuti dalam proses kepolisian.

"Masyarakat datang bukan untuk mencari keributan. Mereka datang ke kebun yang menurut bukti dan riwayat penguasaan mereka sendiri, dibuka, ditanam dan dikelola selama bertahun-tahun. Kami tekankan tidak boleh ada kekerasan, tidak boleh ada perusakan dan tidak boleh ada tindakan melawan hukum dari pihak manapun," tegas Ikhasan.

Dia menambahkan, keberadaan aparat kepolisian di lokasi menjadi penting agar setiap aktivitas berjalan tertib dan tidak berkembang menjadi konflik horizontal.

"Kalau ada pihak lain merasa mempunyai hak, silakan buktikan melalui mekanisme hukum. Jangan ada lagi penyelesaian sengketa dengan kekuatan massa. Kami memilih jalur hukum dan kami meminta semua pihak juga menghormati jalur hukum," tutur Ikhasan lagi.

Secara yuridis, kuasa hukum juga menegaskan bahwa pemulihan penguasaan fisik oleh kelompok tidak boleh dimaknai sebagai penetapan final mengenai kepemilikan oleh masyarakat sendiri. Penentuan siapa yang paling berhak atas objek tetap menjadi kewenangan lembaga peradilan berdasarkan alat bukti masing-masing pihak.

Karena itu, langkah di lapangan disebut dilakukan sebagai pemulihan dan pengamanan penguasaan faktual menurut klaim serta bukti kelompok, bukan sebagai pengganti putusan pengadilan.

Pihak kwlompok tani 80 tidak meminta hukum berpihak kepada siapa pun. Mereka meminta hukum bekerja.

"Yang mengaku memiliki hak, buktikan haknya. Yang merasa dirugikan, tempuh pengadilan. Tetapi jangan lagi ada penguasaan sepihak yang menempatkan masyarakat pada posisi tidak berdaya," lanjut Ikhasan.

Kelompok Tani 80 Sumber Berkah menyatakan akan tetap mempertahankan suasana kondusif serta menyerahkan penyelesaian akhir sengketa kepada proses hukum yang sedang berjalan.

Kebun tersebut ditanam dan dirawat oleh kelompok tani selama bertahun-tahun. Mereka menggantungkan hidup dari hasil kebun tersebut. Bahwasanya perjuangan hari ini bukan mencari konflik, melainkan mencari kepastian dan keadilan.

Perusahaan Wajib Keluarkan Plasma HGU, Bupati Inhil Jangan Diam

Buruh PT. APSL Mogok Kerja, Gaji Tidak Dibayar Tepat Waktu

Ninja Sawit di Lubuk Bendahara Mengganas, TBS Mengkal Pun Habis Dilibas

Satgas PKH Beri Petunjuk dan Arahan, PPWI Siap Bantu Warga

Lahan Desa Diduga Dijual ke Perusahaan, Pemkab Inhil Dinilai Lamban, PPWI akan Surati Kemendes

Aktivis Soroti Persoalan Agraria: Masyarakat Jangan Dipersulit