Poles Bengkalis, Entas Tuntas Kemiskinan

kabarmelayu.comBENGKALIS - Dalam rangka menuntaskan angka kemiskinan secara menyeluruh dan terpadu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis memperkenalkan Program Poles (Proverty Less) Bengkalis. Program ini dipadukan melalui sebuah aplikasi entas tuntas kemiskinan.

Sekretaris Daerah (Sekda) dr. Ersan Saputra menjelaskan, Poles Bengkalis bertujuan untuk membangun sistem pengentasan kemiskinan yang kolaboratif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Melalui penguatan regulasi, penyediaan data kemiskinan yang akurat, dan sinergi lintas sektor, (pemerintah, dunia usaha, akademisi, NGO, media, dan masyarakat), diharapkan kehadiran Poles Bengkalis mampu meningkatkan efektivitas intervensi, menurunkan angka kemiskinan secara signifikan.

Baca Juga:

• Kemnaker Apresiasi Partisipasi Perusahaan dalam Program Pemagangan Nasional Angkatan II Batch 1 Tahun 2026
• Jelang Penetapan RAPBN 2027, Hendry Munief Sinkronisasi Program dengan Dispar dan Disperindag Riau

"Poles Bengkalis diharap menjadikan Kabupaten Bengkalis sebagai model daerah inklusif dan berdaya saing yang mendukung pencapaian Asta Cita, SDGs, dan Reformasi Birokrasi Tematik," ungkap dr. Ersan Saputra, Kamis (13/11/2025).

Pemkab Bengkalis kata Sekda perlu tampil sebagai penggerak utama dalam orkestrasi kolaborasi ini. Tidak hanya mengandalkan APBD dan APBN, tetapi juga mengoptimalkan sumber daya lain seperti dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan besar, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat.

Baca Juga:

• Ini Kata Kadinkes Inhil Soal Pelaksanaan MBG dan Kepatuhan SPPG
• Pergantian Pimpinan BGN: Antara Badai Kepercayaan Publik, Kompetensi Akademis, dan Degradasi Moral Birokrasi

Lebih lanjut Sekda mengatakan, upaya penurunan angka kemiskinan diperlukan strategi baru yang lebih transformatif dengan menekankan kolaborasi multipihak, penguatan regulasi, serta integrasi data kemiskinan yang valid dan terverifikasi.

"Disadari, selama ini, upaya penurunan angka kemiskinan masih bersifat parsial, misalnya antara satu instansi lain belum sinkron. Kita harapkan melalui Poles Bengkalis ini menjadi role model dalam pengentasan kemiskinan secara terpadu," ungkap dr. Ersan Saputra.

Poles Bengkalis merupakan sebuah aplikasi yang dibangun dengan menyediakan pengelompokan kategori kemiskinan, dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan, serta menyediakan marketplace. Dengan kehadiran fitur marketpalace ini, memudahkan perusahaan dalam menyelaraskan program CRS untuk program pengentasan kemiskinan.

Dengan demikian, kebijakan dan program pengentasan kemiskinan dapat dilaksanakan secara lebih tepat sasaran, terukur, dan akuntabel. Selain itu mampu memperkuat kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam mendukung pencapaian target nasional, khususnya penghapusan kemiskinan ekstrem.

"Sebenarnya, kehadiran Poles Bengkalis ini sebagai sarana untuk memudahkan capaian dan sasaran program pengentasan kemiskinan. Misalnya ada beberapa program tidak tertumpu pada satu keluarga saja, namun melalui Poles Bengkalis ini, dapat dicarikan soluasi dan rekomendasi apa yang cocok dibantu. Contohnya keluarga tersebut hanya cocok dibantu gerobak usaha, atau bantuan sanitasi, jadi tidak menumpuk ke satu keluarga saja," ulas Ersan lagi.

Lebih lanjut jika program Poles Bengkalis dapat berhasil secara baik di Kabupaten Bengkalis, maka tidak tertutup kemungkinan akan diterapkan ke Provinsi Riau. Untuk itu memperkenalkan program ini, Sekda Ersan Saputra berencana akan memperkenalkan program ini ke Forum Sekda kabupaten/kota se-Provinsi Riau. (DISKOMINFOTIK)

Kemnaker Apresiasi Partisipasi Perusahaan dalam Program Pemagangan Nasional Angkatan II Batch 1 Tahun 2026

Jelang Penetapan RAPBN 2027, Hendry Munief Sinkronisasi Program dengan Dispar dan Disperindag Riau

Ini Kata Kadinkes Inhil Soal Pelaksanaan MBG dan Kepatuhan SPPG

Pergantian Pimpinan BGN: Antara Badai Kepercayaan Publik, Kompetensi Akademis, dan Degradasi Moral Birokrasi

Tekan Kemiskinan dan Stunting, Wali Kota Agung Terima Penghargaan

Program Rp100 Juta per RW di Pekanbaru Berbasis Prioritas, RT dan RW harus aktif Beri Masukan