Pemprov Riau Kaji Pengelolaan Stadion Kaharudin Nasution ke Pihak Ketiga

kabarmelayu.comPEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tengah melakukan kajian mendalam terkait rencana penyerahan pengelolaan Stadion Kaharudin Nasution, Rumbai, Pekanbaru, kepada pihak ketiga.

Langkah ini menyusul adanya desakan dan harapan dari para penggemar PSPS Pekanbaru yang kerap menyuarakan keinginan agar hak pengelolaan stadion kebanggaan tersebut dapat diserahkan kepada klub kesayangan mereka.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Riau, Yurnalis Basri mengungkapkan, bahwa proses kajian ini masih berada dalam tahap awal.

Baca Juga:

• Kapolres Pelalawan Bersama Wakil Bupati Padamkan Karhutla di Teluk Binjai
• Puluhan Lapak PKL di Kawasan Stadion Utama Riau Dibongkar

"Kita sedang menjejaki untuk pengelolaan kepada pihak ketiga. Masih draf rancangan, kita hitung dulu untung ruginya," ujar Basri, pada Kamis (27/11/2025).

Dia juga membeberkan dinamika perubahan tarif sewa stadion yang cukup signifikan selama beberapa tahun terakhir. Ia menjelaskan bahwa pada era kepemimpinan Gubernur Syamsuar [periode 2019-2024], tarif sewa stadion tersebut ditetapkan pada angka Rp50 juta per tahun.

Baca Juga:

• BAZNAS Bersama Pemkab Siak Panen Raya Padi di Kecamatan Bungaraya
• Bupati Bistamam Siap Optimalkan PAD Rohil Sektor Pajak

Namun, seiring berjalannya waktu, pihak PSPS mengajukan permintaan keringanan biaya sewa, yang kemudian disetujui hingga turun menjadi Rp30 juta per tahun. Perubahan tarif ini menunjukkan adanya fleksibilitas pemerintah daerah dalam mendukung perkembangan klub sepak bola lokal.

Permintaan keringanan kembali berlanjut di masa kepemimpinan selanjutnya, Gubernur Abdul Wahid.

"Minta kurang lagi, 15 juta, sampai pada akhirnya malah digratiskan untuk pertandingan," jelas Basri. Ia mengakui bahwa kebijakan ini bertujuan untuk mendukung PSPS, namun di sisi lain menimbulkan dilema bagi pemerintah daerah.

Dilema tersebut berkaitan dengan fungsi stadion sebagai aset daerah. Di situlah Pemprov Riau berharap ada retribusi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Tapi pada saat yang sama, aset pemerintah tidak bisa terlalu diandalkan menjadi PAD," tuturnya.

Dia menjelaskan, bahwa tujuan utama aset pemerintah bukan semata-mata mencari keuntungan, namun untuk pelayanan publik.

Kadispora Riau menegaskan, bahwa jika kajian ini berujung pada keputusan pengelolaan oleh pihak ketiga, maka otoritas penuh atas pengelolaan dan pemeliharaan stadion akan berada di tangan pihak tersebut.

Pemerintah Provinsi Riau hanya akan berperan sebagai pengawas, memastikan operasional stadion berjalan sesuai aturan. Tahap penghitungan kelayakan, termasuk analisis untung-rugi secara komprehensif, ditargetkan selesai pada tahun depan.

Keputusan akhir mengenai masa depan pengelolaan Stadion Kaharudin Nasution, sebagai rumah PSPS Pekanbaru, akan sangat bergantung pada hasil kajian yang sedang dilakukan Pemprov Riau.

Kapolres Pelalawan Bersama Wakil Bupati Padamkan Karhutla di Teluk Binjai

Puluhan Lapak PKL di Kawasan Stadion Utama Riau Dibongkar

BAZNAS Bersama Pemkab Siak Panen Raya Padi di Kecamatan Bungaraya

Bupati Bistamam Siap Optimalkan PAD Rohil Sektor Pajak

Inovasi Wali Kota Agung Genjot PAD, Pemprov Minta Daerah Lain Berdayakan PKK

Pemprov Bakal Tanam 1.000 Pohon di Stadion Utama Pada Hari Jadi Riau ke-69