Bupati Siak Afni Zulkifli saat memimpin rapat menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari amanat nasional, agar daerah memperkuat kesiapsiagaan terhadap banjir dan longsor. Ia menegaskan bahwa surat edaran Gubernur menjadi dasar bagi semua pihak untuk bekerja bersama mitigasi bencana alam.
"Kita berkumpul di sini untuk menindaklanjuti amanat nasional dan surat Gubernur Riau. Semua kepala daerah diminta waspada terhadap bencana hidrologi, dan kita pun berkewajiban melaksanakannya," ujar Bupati Afni.
Baca Juga:
Pantauan BMKG, seluruh Kecamatan dan Kampung di Siak masuk daerah rawan banjir dan longsor. Afni khawatir jika curah hujan tinggi di dua kecamatan Minas dan Kandis sering terjadi tanah longsor.
"Memang tadi kata BMKG kita bersyukur karena Riau ini lintasan katulistiwa, kemungkinan siklon tropis seperti di alami Sumbar, Aceh dan Sumut tidak terjadi di Riau. Tapi kita dihadapkan dari sungai dan daerah tangkapan air yang sudah tidak ada lagi," kata Bupati.
Baca Juga:
Jika dulu Kabupaten Siak di hadapkan dengan bencana Karhutla, saat ini kekhawatiran muncul saat musim hujan dan curah hujan tinggi dan pasang keling. Banjir akan terjad di sejumlah titik di Kabupaten Siak.
"Hutan kita beralih jadi lahan sawit, sejauh mata memandang lahan sawit, mana ada lagi daerah tangkapan air. Inilah penyebab banjir mudah terjadi. Karena itu, mitigasi yang dilakukan adalah normalisasi kanal," kata dia.
Bupati meminta seluruh pihak termasuk perusahaan-perusahaan di sekitar kawasan rawan banjir untuk membantu normalisasi sungai, serta mendukung upaya pemerintah lainnya dalam mengantisipasi bencana hidrometeorologi di Kabupaten Siak.
Perusahan yang memiliki kebun berbatasan langsung dengan sungai dan kanal, agar melakukan pengerukan, normalisasi kanal hingga air mengalir dengan lancar.
Dia juga menegaskan minta kepada seluruh camat berkoordinasi kepada pihak perusahaan setempat dan melakukan pemantauan secara berkala terhadap Kampung-kampung yang rawan banjir.
"Saya minta kita bisa bersama sama. Posisi kita hari ini status siaga darurat bencana. mengingat dana kita cuma 500 juta, tapi kita tetap wajib standby. Kehadiran kita hari ini untuk mitigasi bersama jangan sampai ada terjadi bencana di daerah kita, naudzubillah," sebutnya.
Selain itu, dengan bantuan Forkopimda nantinya, kalau ada yang melanggar undang-undang lingkungan, pihaknya akan kejar, baik perusahaan maupun masyarakat.
Tambahan, Bupati Afni meminta Forkopimda juga membahas langkah-langkah pengamanan menjelang Natal dan Tahun Baru 2026, termasuk kesiapan personel, pengaturan lalu lintas, stabilitas pasokan kebutuhan pokok, serta keamanan lingkungan masyarakat.
"Kolaborasi adalah kunci, Pemda dan pihak perusahaan harus berjalan seiring agar masyarakat Siak dapat merasa Aman, terlindungi dan nyaman," tukasnya.
Sertijab Wakapolda Riau, Brigjen Simson Zet Ringu Emban Amanah Baru dan Tegaskan Komitmen Green Policing
Hukrim
Tinjau PPS Bungus, Menaker Dukung Penciptaan Lapangan Kerja Perikanan
TNI/Polri
kabarmelayu.com,SERANG Panitia Kerja (Panja) Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Kawasan Industri Komisi VII DPR RI menyoroti pentingnya
Ekbis
Sambut HUT TNI Ke81 Koramil 05/ RM Gelar Jalan Santai dan Senam Sehat
TNI/Polri
kabarmelayu.com,ROHIL Masyarakat Rokan Hilir (Rohil) beberapa hari terakhir di gemparkan dengan pernyataan Asri Auzar yang mengaku kecewa
Politik
kabarmelayu.com,ROHIL Polisi berhasil mengamankan 483 keping kayu olahan berbagai jenis di kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir, Riau.
Hukrim
Perpusnas Akui Naskah Kuno Syair Perang Siak Sebagai IKON 2026
Advertorial
kabarmelayu.com,PEKANBARU Pemerintah Provinsi Riau komitmen memperkuat evaluasi terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai bagian da
Pemerintahan
kabarmelayu.com,INHIL Tim Pokja Kamtib Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) Provinsi Riau menggelar sosialisasi mengenai prinsip dan meka
Hukrim
kabarmelayu.com,INHIL Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), H. Tantawi Jauhari bersama seluruh Organisasi Perangkat
Pemerintahan