Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, secara terbuka menyoroti kondisi beberapa BUMD yang justru dinilai membebani keuangan daerah. Menurutnya, keberadaan BUMD seharusnya mampu menjadi motor penggerak ekonomi dan sumber pendapatan, bukan sebaliknya.
"Terhadap PT SPR dan PT PIR, seharusnya bisa memberi penambahan bagi daerah. PT. PIR, ada direksi satu dan ada direksi dua, tapi tak ada pendapatan. SPR Erlangga, belum nampak hasilnya tapi struktur organisasinya makin banyak," tegas SF Hariyanto.
Baca Juga:
Berdasarkan penilaian, terdapat ketidakseimbangan antara struktur organisasi dan kinerja keuangan. Ini menjadi masalah dasar yang harus segera dibenahi. Penambahan jabatan dan biaya operasional tanpa diiringi capaian pendapatan dinilai tidak sehat bagi keberlanjutan BUMD.
"Masalah inilah yang harus kita selesaikan. Karena kita inginnya BUMD itu hidup," jelasnya.
Baca Juga:
SF juga menekankan pentingnya profesionalisme para direktur BUMD dalam menjalankan amanah. Ia mengingatkan agar pimpinan perusahaan milik daerah lebih fokus pada peningkatan kinerja dan kontribusi keuangan.
"Saya berharap itu dapat bekerja dengan baik. Bukan belum apa-apa, malah minta beli mobil. Kalau begitu, bagaimana mau maju pendapatan dan hasilnya," tegas SF Hariyanto.
Selain PT SPR dan PT PIR, perhatian khusus juga diarahkan kepada Bank Riau Kepri Syariah (BRKS). Menurutnya, kondisi tata kelola di BRKS saat ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sampai saat ini hasilPansel keluar, direksi dan komisaris belum ada. Halini menurut Plt Gubernur salah dan melanggar aturan.
BRKS sebelumnya pernah menjadi salah satu BUMD andalan yang mampu menyumbang pendapatan signifikan bagi daerah. Namun, kondisinya kini mengalami penurunan tajam.
"BRKS dulu bisa menghasilkan ratusan miliyar, bahkan sempat 500 miliyar. Sekarang cuman 80 milyar," ungkapnya.
Ia juga menyoroti ketidakseimbangan antara jumlah jaringan layanan dengan pendapatan yang dihasilkan. Banyaknya gerai yang dimiliki BRKS tidak sebanding dengan kontribusi keuangan yang diterima daerah.
"Sementara gerainya banyak, tapi pendapatan gak ada. Ini perlu dikaji," ujarnya.
Untuk itu, perlu evaluasi mendalam terhadap struktur biaya dan belanja operasional di tubuh BRKS untuk memastikan efisiensi dan efektivitas pengelolaan perusahaan.
"Ke mana BRKS, apa belanja operasionalnya kebesaran atau gimana. Inilah ke depan yang harus kita selesaikan," kata lagi.
Melalui evaluasi menyeluruh ini, Pemprov Riau berharap BUMD dapat kembali berfungsi sebagai instrumen strategis pembangunan daerah. Sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel demi kepentingan masyarakat Riau.
"Kita sama-sama bergerak, sama-sama berdoa, semoga permasalahan BUMD bisa cepat terselesaikan di tahun depan," tutup Plt Gubernur.
Panglima TNI Hadiri Pelantikan Menteri dan Pejabat Pemerintah Kabinet Merah Putih
TNI/Polri
Kepsek SMAN Plus Riau Ingatkan Calon Peserta Didik Lulus SPMB Daftar Ulang Ulang 810 Mei 2026
Pendidikan
Tim Pelatnas Taekwondo Indonesia Sabet 4 Medali di British Taekwondo International Open 2026 Manchester, Inggris
Sport
kabarmelayu.comKAMPAR Bersempena musim haji q447 H tahun 2026 ini, Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Kampar, Fahmil, S
Muslim
kabarmelayu.comPEKANBARU PSPS Pekanbaru berhasil membuat Sumsel United bertekuk lutut 20 pada laga kandang di Stadion Kaharuddin Nasution,
Sport
kabarmelayu.comPEKANBARU Pemerintah Provinsi Riau menyeleksi sapi bantuan Presiden untuk Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah/2026 M. Adapun 1
Pemerintahan
kabarmelayu.comPEKANBARU Tindak kekerasan disertai pemerasan yang diduga melibatkandebt collector, terjadi di Pekanbaru, tepatnya di sebua
Hukrim
kabarmelayu.comPEKANBARU Sebanyak 150 Pekerja Migran Indonesia (PMI) bermasalah kembali dideportasi dari Malaysia. Mereka dipulangkan deng
Peristiwa
kabarmelayu.comPEKANBARU Walikota Pekanbaru Agung Nugroho, menerima penghargaan dari Pemerintah Pusat atas keberhasilannya dalam menekan an
Pemerintahan
kabarmelayu.comKAMPAR Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Kampar memberikan apresiasi tinggi terhadap
Parlemen