Siap-siap! BUMD yang Tak Optimal akan Dievaluasi

kabarmelayu.comPEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau berkomiten melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai belum memberikan kontribusi optimal bagi pendapatan daerah. Ada sejumlah persoalan strategis yang menjadi perhatian serius, mulai dari kinerja manajemen hingga efisiensi operasional.

Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, secara terbuka menyoroti kondisi beberapa BUMD yang justru dinilai membebani keuangan daerah. Menurutnya, keberadaan BUMD seharusnya mampu menjadi motor penggerak ekonomi dan sumber pendapatan, bukan sebaliknya.

"Terhadap PT SPR dan PT PIR, seharusnya bisa memberi penambahan bagi daerah. PT. PIR, ada direksi satu dan ada direksi dua, tapi tak ada pendapatan. SPR Erlangga, belum nampak hasilnya tapi struktur organisasinya makin banyak," tegas SF Hariyanto.

Baca Juga:

• Perkuat Penyelenggaraan Statistik, Pemkab Siak Dievaluasi oleh Tim BPS Pusat
• Mutasi Polda Riau, Sejumlah PJU dan Kapolres Diganti

Berdasarkan penilaian, terdapat ketidakseimbangan antara struktur organisasi dan kinerja keuangan. Ini menjadi masalah dasar yang harus segera dibenahi. Penambahan jabatan dan biaya operasional tanpa diiringi capaian pendapatan dinilai tidak sehat bagi keberlanjutan BUMD.

"Masalah inilah yang harus kita selesaikan. Karena kita inginnya BUMD itu hidup," jelasnya.

Baca Juga:

• Air Perumdam Tirta Siak Diklaim Setara Air Minum Kemasan
• PT BPR Gemilang Raih Penghargaan TOP BUMD Awards 2026

SF juga menekankan pentingnya profesionalisme para direktur BUMD dalam menjalankan amanah. Ia mengingatkan agar pimpinan perusahaan milik daerah lebih fokus pada peningkatan kinerja dan kontribusi keuangan.

"Saya berharap itu dapat bekerja dengan baik. Bukan belum apa-apa, malah minta beli mobil. Kalau begitu, bagaimana mau maju pendapatan dan hasilnya," tegas SF Hariyanto.

Selain PT SPR dan PT PIR, perhatian khusus juga diarahkan kepada Bank Riau Kepri Syariah (BRKS). Menurutnya, kondisi tata kelola di BRKS saat ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sampai saat ini hasilPansel keluar, direksi dan komisaris belum ada. Halini menurut Plt Gubernur salah dan melanggar aturan.

BRKS sebelumnya pernah menjadi salah satu BUMD andalan yang mampu menyumbang pendapatan signifikan bagi daerah. Namun, kondisinya kini mengalami penurunan tajam.

"BRKS dulu bisa menghasilkan ratusan miliyar, bahkan sempat 500 miliyar. Sekarang cuman 80 milyar," ungkapnya.

Ia juga menyoroti ketidakseimbangan antara jumlah jaringan layanan dengan pendapatan yang dihasilkan. Banyaknya gerai yang dimiliki BRKS tidak sebanding dengan kontribusi keuangan yang diterima daerah.

"Sementara gerainya banyak, tapi pendapatan gak ada. Ini perlu dikaji," ujarnya.

Untuk itu, perlu evaluasi mendalam terhadap struktur biaya dan belanja operasional di tubuh BRKS untuk memastikan efisiensi dan efektivitas pengelolaan perusahaan.

"Ke mana BRKS, apa belanja operasionalnya kebesaran atau gimana. Inilah ke depan yang harus kita selesaikan," kata lagi.

Melalui evaluasi menyeluruh ini, Pemprov Riau berharap BUMD dapat kembali berfungsi sebagai instrumen strategis pembangunan daerah. Sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel demi kepentingan masyarakat Riau.

"Kita sama-sama bergerak, sama-sama berdoa, semoga permasalahan BUMD bisa cepat terselesaikan di tahun depan," tutup Plt Gubernur.

Perkuat Penyelenggaraan Statistik, Pemkab Siak Dievaluasi oleh Tim BPS Pusat

Mutasi Polda Riau, Sejumlah PJU dan Kapolres Diganti

Air Perumdam Tirta Siak Diklaim Setara Air Minum Kemasan

PT BPR Gemilang Raih Penghargaan TOP BUMD Awards 2026

Pemprov Kaji Penambahan Penyertaan Modal untuk BUMD Riau

APBD Pekanbaru 2026 Rampung, Inhil Segera Menyusul