Penegasan ini disampaikan kepada seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk diteruskan ke seluruh jajaran yang terlibat langsung dalam pelayanan.
Di sebalik itu, Afni juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh aparatur yang telah bekerja dengan baik dalam masa transisi pengukuhan SOTK baru dan peralihan administratif tenaga honorer non database. Menurutnya, proses ini membutuhkan kerja tim yang solid, kolaboratif, serta berorientasi pada pelayanan.
"Terima kasih untuk semua yang sudah bekerja dengan baik. Pengukuhan SOTK baru dan peralihan administratif tenaga honorer non database membutuhkan tim kerja yang solid dan saling berkolaborasi melayani," kata Afni, Kamis (22/1/1026).
Baca Juga:
Bupati perempuan pertama di Siak itu menegaskan, tidak dibenarkan adanya pungutan liar dalam bentuk apapun kepada tenaga honorer non database yang sedang melengkapi berkas administratif mereka.
Afni mengingatkan bahwa sebagian dari honorer tersebut memiliki latar belakang pendidikan SD dan SMP, sehingga membutuhkan pendampingan dan pelayanan yang lebih sabar serta manusiawi.
Baca Juga:
"Mohon dibantu, beri pelayanan yang baik dengan tutur kata yang sopan, menenangkan, dan memberi semangat. Mereka adalah para pengabdi di negeri ini," ungkap Afni.
Bupati juga mengingatkan agar seluruh aparatur mengedepankan semangat tolong-menolong dan tidak memperumit urusan masyarakat, apalagi memanfaatkan kondisi sulit yang sedang dihadapi para honorer nondatabase.
"Hidup tolong menolong, jangan malah memperumit, apalagi memanfaatkan situasi sempit. Honorer nondatabasesaat ini sedang dalam kesulitan, maka berilah kemudahan," ujarnya.
Afni mewajibkan seluruh Kepala OPD untuk mengawasi secara langsung jalannya pelayanan administratif agar berjalan dengan baik, transparan, dan bebas dari pungli. Ia juga membuka ruang seluas-luasnya bagi para honorer untuk menyampaikan pengaduan jika menemukan praktik tidak terpuji selama masa transisi ini.
"Saya membuka ruang pengaduan. Bila ada yang terbukti melakukan pungli, mohon diberi teguran dan sanksi tegas," kata Afni.
Harapan Afni, seluruh jajaran pemerintah daerah dapat menjaga integritas dan empati dalam melayani, sehingga proses pendataan honorer non database dapat berjalan lancar, adil, dan berkeadilan bagi semua pihak.
kabarmelayu.com,PEKANBARU Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Bengkalis berhasil meraih tiga pengha
Pemerintahan
Politik Jangan Membunuh Bisnis, Prof. Didik J. Rachbini Kerusakan Institusi Ancam Iklim Ekonomi dan Investasi
Article
kabarmelayu.com,PEKANBARU Sebanyak 62 ribu keluarga penerima manfaat (KPM) di Kota Pekanbaru, bakal menerima bantuan pangan berupa 30 kilo
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menggelar Sosialisasi Pemerintahan Digital bertema Awareness Keamanan Infor
Iptek
kabarmelayu.com,PEKANBARU Perwakilan masyarakat Rambah Samo bersama Koperasi Rambah Samo Sakti (RSS) kembali mendatangi DPRD Riau untuk ke
Sosial
kabarmelayu.com,PEKANBARU Direktorat Kriminal Umum, Polda Riau bersama jajaran berhasil mengungkap puluhan kasus pencurian kendaraan ber
Hukrim
kabarmelayu.com,INHIL Mewakili Bupati Indragiri Hilir, Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Inhil H. Afrizal membuka Sosialisasi Penyusuna
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU PSPS Pekanbaru menutup putaran pertama Liga 2 Pegadaian dengan pencapaian positif. PSPS mempertahankan posisi di
Sport
kabarmelayu.com,PEKANBARU Polda Riau menggelar apel siaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) sebagai langkah memperkuat kesiap
Hukrim
kabarmelayu.com,PEKANBARU PSPS Pekanbaru berhasil memetik tiga poin saat menjamu PSGC Ciamis pada pekan kesembilan Liga 2 Championship 202
Sport