SF Hariyanto Tegaskan ASN Setwan Riau, Jangan Ada Lagi Masalah SPPD

kabarmelayu.com,PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau menegaskan komitmennya dalam memperbaiki tata kelola birokrasi dan pengawasan internal di lingkungan pemerintahan. Langkah tegas pun mulai diterapkan terhadap sejumlah instansi yang dinilai masih memiliki persoalan serius, khususnya terkait disiplin kerja dan pengelolaan administrasi.

Evaluasi terhadap kinerja aparatur sipil negara terus menjadi perhatian utama. Penataan ulang pegawai dilakukan sebagai bentuk pembenahan agar pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan berjalan lebih baik.

Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, menegaskan peringatan keras kepada jajaran Sekretariat DPRD (Setwan) Riau terkait berbagai persoalan yang masih ditemukan. Temasuk dugaan masalah perjalanan dinas yang dinilai berulang.

Baca Juga:

• IKST Sentil Perusahaan di Tapung Raya, Jangan Hanya Raup Keuntungan, Jalan Rusak Harus Diperbaiki
• Fraksi PKS DPRD Riau Dorong Pembahasan Perda LGBT Disegerakan

"Saya tegaskan, tidak ada lagi pegawai yang tidak bekerja. Saya minta berdiri dulu yang dari Setwan. Coba berdiri semua yang dari Setwan. Saya ingatkan kepada kalian saya tidak mau lagi di Sekwan itu ditemukan masalah SPPD pada tahun depan," katanya di Gedung Daerah Balai Serindit, Selasa (26/05).

Dijelaskan, sebagai bentuk evaluasi serius terhadap kondisi internal Setwan DPRD Riau yang dinilai membutuhkan pembenahan menyeluruh telah dilakukan perombakan pegawai. Ia menekankan, persoalan administrasi maupun pengawasan tidak boleh lagi terulang setelah dilakukan perombakan besar.

Baca Juga:

• DPRD Riau Minta Pusat Kembalikan TKD Proporsional untuk Daerah Penghasil
• DPRD Pekanbaru Apresiasi Rencana Pemprov, Dukung Pelebaran Jalan HR Subrantas

"Sudahlah, hari ini total ada 308 orang di Setwan yang saya pindahkan semua. Saya tidak main-main. Saya pindahkan satu kantor karena saking ngerinya kondisi di Setwan DPRD Riau. Setan pun takut masuk ke situ karena saking besarnya angka korupsi di sana," jelasnya.

Ia menegaskan, para pegawai baru yang kini mengisi posisi di lingkungan Setwan harus bertanggung jawab penuh terhadap pengawasan internal. Terlebih, untuk pejabat struktural sekretariat dewan yang baru dilantik.

"Jika nanti masih ada temuan lagi, kalian yang baru ini akan saya tarik masalah hukumnya. Jika kurang pengawasan, itu menjadi tanggung jawab kalian, termasuk Sekwan," tegasnya.

Plt Gubri SF Hariyanto ungkapkan, alasan yang selama ini disampaikan bahwa persoalan tersebut merupakan perbuatan pegawai lama tidak lagi bisa dijadikan pembenaran. Karena itu, rotasi dan mutasi besar-besaran dilakukan untuk memastikan adanya perubahan nyata.

"Saya sudah bilang kemarin, tetapi Sekwan masih beralasan bahwa itu adalah perbuatan orang-orang lama. Oke hari ini saya bersihkan, total saya pindahkan 308 orang. Jika setelah ini masih ada temuan lagi saya tidak akan tinggal diam," ungkapnya.

Ia juga mengaku kecewa karena pada tahun 2025 masih ditemukan persoalan serupa yang menunjukkan lemahnya pengawasan. Kondisi itu menjadi alasan utama dirinya merombak struktur pegawai di Setwan Riau secara menyeluruh.

"Saya tidak peduli siapa pun yang ada di situ, saya ganti semua demi membersihkan DPRD Riau. Ini sejarah, satu kantor dipindahkan semua, tinggal beberapa saja yang tidak dipindahkan. Saya melakukan ini bukan karena benci secara pribadi, melainkan kecewa melihat cara kerjanya. Oleh karena itu, saya minta kepada Sekwan yang ada sekarang, semua temuan tahun 2025 harus dikembalikan uangnya jangan bikin malu lagi," pungkasnya.

IKST Sentil Perusahaan di Tapung Raya, Jangan Hanya Raup Keuntungan, Jalan Rusak Harus Diperbaiki

Fraksi PKS DPRD Riau Dorong Pembahasan Perda LGBT Disegerakan

DPRD Riau Minta Pusat Kembalikan TKD Proporsional untuk Daerah Penghasil

DPRD Pekanbaru Apresiasi Rencana Pemprov, Dukung Pelebaran Jalan HR Subrantas

Jalan Kuala Cenaku-Rumbai Jaya Rusak Diduga Akibat Truk Batu Bara, DPRD Riau Bakal Panggil Pengusaha

PWI Kuansing Kembali Suarakan Aspirasi ke DPRD, Berharap Kantor Sendiri