Minggu, 07 Juni 2026 WIB

Raih Nilai B dari Menpan, Gubri Serahkan LKj-IP

Harijal - Kamis, 23 Maret 2017 15:25 WIB
Raih Nilai B dari Menpan, Gubri Serahkan LKj-IP
Humas Riau

JAKARTA, kabarmelayu.com - Setelah tujuh tahun Provinsi Riau mendapat nilai rendah (kategori CC) untuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), yang sekarang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP), barulah pada tahun 2016 ini Provinsi Riau naik kelas dengan mendapat nilai B.

"Ini patut kita syukuri setelah tujuh tahun dengan nilai CC. Alhamdulillah sekarang kita mendapat nilai B. Tentu ini menunjukkan bahwa kinerja kita semakin meningkat," ucap Gubernur Riau (Gubri) H Arsyadjuliandi Rachman usai menyerahkan LKj-IP Provinsi Riau tahun 2016 kepada Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan & RB RI Muhammad Yusuf Ateh, Ak. MBA di Kantor Kemenpan & RB di Jakarta, Kamis (23/03).

Setelah penyerahan LKj-IP, pihak Kemenpan & RB akan turun ke Riau untuk mengevaluasi apakah dokumen yang diserahkan sudah sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya. 

Baca Juga:

Untuk kabupaten/kota se-Riau, nilai tertinggi diraih Kabupaten Siak dengan nilai B dan terendah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan nilai D. Sementara Kampar, Bengkalis, Inhu, Rohul, Dumai dan Pelalawan memperoleh nilai CC, Pekanbaru, Inhil, Kuansing dan Rohil hanya mendapat nilai C.

Semakin tinggi nilai yang diperoleh semakin besar peluang bagi suatu daerah untuk mendapatkan anggaran APBN. Untuk saat ini, baru dua daerah yang berhasil mendapat nilai A, yakni Kota Bandung dan Bayuwangi.

Baca Juga:

Hadir mendampingi Gubri menyerahkan Lkj-IP, Kepala Bappeda Rahmad Rahim dan Kepala Biro Ortal H Jonli.(rls/hms/ey)

SHARE:
beritaTerkait
Ini Kata Kadinkes Inhil Soal Pelaksanaan MBG dan Kepatuhan SPPG
Lawan Narkoba, Polresta Pekanbaru Kembali Gempur Pangeran Hidayat, Pria Terciduk Bawa Sabu
Hitungan Jam, TRC BPBD Inhil Taklukkan Dua Titik Karhutla
Pemprov Bakal Tanam 1.000 Pohon di Stadion Utama Pada Hari Jadi Riau ke-69
Dugaan Korupsi Dana Program Digitalisasi Desa, Masyarakat Siap Buat Laporan Aduan
Kolaborasi Film Nasional Menguat, Komisi VII DPR Dorong Eksplorasi Budaya Daerah
komentar
beritaTerbaru