Masyarakat Desak DPRD Segera Bahas RPJMD Bengkalis Tahun 2016-2021

BENGKALIS, kabarmelayu.com - Pembahasan Ranperda Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 yang masih molor menyusul keinginan DPRD Bengkalis untuk melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Ketua Komite Masyarakat Bukit Batu-Siak Kecil (KOM-BS) Wan M Sabri, Senin (05/09) mendesak agar DPRD segera membahasnya, dan tidak ada upaya menghalang-halangi atau menangguhkan.
 
"Karena RPJMD ini menyangkut masa depan Kabupaten Bengkalis, maka kita desak DPRD Bengkalis untuk segera membahas RPJMD, tak ada alasan untuk ditangguhkan lagi," kata Wan M Sabri kemarin.
 
Menurut Wan, dari informasi terkini di Kemendagri, ternyata konsultasi yang dilakukan rekan-rekan DPRD Bengkalis bertolak belakang dengan apa yang telah disampaikan di dalam rapat paripurna Ranperda RPJMD dan Ranperda SOTK.

Dalam kaitannya dengan Rapat Paripurna beberapa waktu lalu, ternyata Kemendagri berkeinginan RPJMD Kabupaten Bengkalis bisa selesai dengan baik.
 
"Kabar yang kami tangkap dari Jakarta, khususnya di Kemendagri, menyoal adanya keterlambatan pengajuan Ranperda RPJMD Bengkalis itu tidak ranahnya DPRD. Artinya keterlambatan, sanksi itu semua menjadi kewenangan Kemendagri, bukan kewenangan DPRD, otomatis itu juga bukan gawe DPRD, sesuai pembagian tugas, DPRD wajib membahasnya," katanya.
 
Menurut penggiat anti korupsi di Kabupaten Bengkalis ini, apa yang dilakukan oleh rekan-rekan DPRD Bengkalis hari ini merupakan tupoksi dari Kemendagri yang mempertanyakan permasalahan keterlambahan pengajuan usulan RPJMD Kabupaten Bengkalis.
 
"Kita minta dewan legowo dan tidak mempermasalahkan lagi. Karena ini menyangkut kepentingan masyarakat, dan  bukan untuk kelompok. Maka kita minta agar DPRD secepatnya membahas,"katanya.

Senada diutarakan, tokoh muda Kecamatan Mandau Anggi Ramadhan membeberkan bahwa apa yang telah terjadi hari ini di Kabupaten Bengkalis dan sempat mencuat ke publik berkaitan dengan RPJMD ini, maka keinginan masyarakat akan lebih cenderung mengarah ke percepatan pembahasan RPJMD.

Baca Juga:

• Operasi PETI Kuantan Merah Putih Presisi 2026, Polda Riau Musnahkan 525 Rakit
• Kecanduan Judi Online, Anak Gelapkan Duit Orang Tua Rp125 Juta

"Ini menyangkut nasib masyarakat banyak terkait berbagai usulan ada disana. Maka dari itu, kita minta kepada wakil rakyat (DPRD) segera membahas RPJMD Kabupaten Bengkalis. Karena RPJMD ini wajib di bahas, karena RPJMD ini nantinya menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan, dari pengesahan APBD Bengkalis. Kita minta juga RPJMD ini jangan dijadikan tameng transaksi politik," terangnya.

Terpisah Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis H Heru Wahyudi, saat diwawancara melalui via ponsel ke sejumlah wartawan, Senin (05/09) kemarin terkait dengan tak kunjung dibahasnya Ranperda RPJMD Kabupaten Bengkalis menegaskan, jika Ranperda tersebut tetap akan dibahas, hanya saja harus seiring dengan Ranperda SOTK.

Baca Juga:

• Perdana di Sumatera, Faster Battery Rangkul Ratusan Pelanggan dalam Customer Gathering di Pekanbaru
• Laporan Pembobolan Kamar Diduga Mandek di Polsek Batang Gansal

Selain itu harus melalui koordinasi yang baik. Sesuai dengan arahan atau intruksi Mendagri, karena merujuk dari Kemendagri pembahasan RPJMD dan SOTK ini harus seiring sejalan.

"Tetap akan dibahas, hanya saja rekan-rekan belum terjadwal kembali. Selain itu juga masuknya usulan Ranperda RPJMD juga sudah telat waktunya. Tidak ada kendala dalam masalah ini, dan kita di DPRD komit untuk membahasnya, hanya saja kita minta SKPD koordinasikan dengan baik," katanya.(der)

Operasi PETI Kuantan Merah Putih Presisi 2026, Polda Riau Musnahkan 525 Rakit

Kecanduan Judi Online, Anak Gelapkan Duit Orang Tua Rp125 Juta

Perdana di Sumatera, Faster Battery Rangkul Ratusan Pelanggan dalam Customer Gathering di Pekanbaru

Laporan Pembobolan Kamar Diduga Mandek di Polsek Batang Gansal

Update Gempa NTT: 47 Meninggal, Lebih dari 5.000 Orang Mengungsi

Arifa Rahma Maulydha, Anak Petani Inhil yang Akan Kibarkan Bendera Pusaka di Istana Negara