Media dan Industri Sawit Diajak Bangun Komunikasi Berbasis Data
kabarmelayu.com,SURABAYA Anggota Dewan Kehormatan PWI Pusat, Usman Kansong, mengingatkan insan pers agar tetap skeptiskritis, disiplin me
TNI/Polri
PEKANBARU, kabarmelayu.com - Panjang garis pantai di perairan Provinsi Riau mencapai 2.000 kilometer. Disana, ada sebanyak 81.794 nelayan yang menggantungkan hidupnya dari hasil laut. Sayangnya, puluhan ribu nelayan ini masih rawan terlibat konflik karena masih lemahnya regulasi dan pengawasan dari pemerintah.
Berdasarkan data dari Dinas Kelauatan dan Perikanan (DKP) Provinsi Riau, diketahui total keseluruhan 81.794 nelayan yang berada di perairan Riau itu terdiri dari nelayan perairan umum pedalaman (PUD) sebanyak 26.990 nelayan dan nelayan sungai sebanyak 54.798 nelayan.
Jumlah nelayan ini, terbanyak ada di Inhil dengan jumlah 29.000 nelayan. Kemudian, 15.000 nelayan di Kabupaten Rohil dan 13.000 nelayan di Bengkalis. Selebihnya tersebar di setiap kabupaten/kota di Riau.
Baca Juga:
"Kalau nelayan tradisional di setiap provinsi ini tidak diatur saya yakin konflik antar nelayan ini akan terus berlanjut bahkan berpotensi lebih besar," kata Asisten I Setdaprov Riau, Ahmad Syah Harrofie dalam rapat bersama empat perwakilan pemerintah dari Provinsi Jambi, Kepri, Sumut dan Provinsi Riau terkait konflik nelayan tradisional di Kantor Gubernur Riau, Kamis (20/9/2018).
Ahmad Syah menuturkan, Riau dan Sumut sangat rawan konflik. Pasalnya, konflik di perbatasan dua provinsi ini sudah berlangsung sekitar 38 tahun, mulai dari batas wilayah darat maupun laut. Sehingga, ia pun mengajak pemerintah di kedua pihak untuk merumuskan sebuah rekomendasi untuk diajukan ke pusat untuk diimplementasikan di daerah.
Baca Juga:
Sementara itu, Kepala DKP Provinsi Riau, Herman mengatakan, bahwa kasus konflik antara nelayan tradisional antar provinsi yang sudah menjadi masalah menahun ini harus sesegera mungkin diselesaikan.
"Maksud kami mengajak perwakilan masing-masing provinsi berkumpul di sini bukan untuk saling menyalahkan. Tapi bagaimana pertemuan ini menghasilkan solusi kongkrit supaya masalah konflik antar nelayan tradisional bisa diatasi," tuturnya. (mcr)
kabarmelayu.com,SURABAYA Anggota Dewan Kehormatan PWI Pusat, Usman Kansong, mengingatkan insan pers agar tetap skeptiskritis, disiplin me
TNI/Polri
kabarmelayu.com,PEKANBARU Sebanyak 13 truk ditilang Satlantas Polresta Pekanbaru setelah tertangkap melanggar aturan pembatasan jam operas
Hukrim
Tim Subdit I Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau menyita sembilan kilogram narkotika jenis sabu dari seorang p
Hukrim
kabarmelayu.com,ROHUL Dalam rangka memperingati Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) ke2 Tahun 2026, Lembag
Sosial
kabarmelayu.com,INHIL Bupati H. Herman, SE., MT., bersama Ketua TP PKK Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Hj. Katerina Susanti Herman, SK
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Satuan Tugas Penegakan Hukum (Satgas Gakkum) Operasi Zebra Lancang Kuning 2026 mencatatkan 222 penindakan pelang
Hukrim
kabarmelayu.com,KUANSING Polsek Kuantan Tengah Polres Kuantan Singingi, melakukan penertiban terhadap aktivitas Penambangan Tanpa Izin (
Lingkungan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Wali Kota (Wako) Pekanbaru Agung Nugroho, menegaskan komitmen untuk memastikan seluruh anak di Kota Pekanbaru me
Pendidikan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru memproyeksikan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2027 sebesar Rp
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau mengungkap dugaan produksi pupuk palsu di Kabupa
Hukrim