Hendry Munief Terima Silaturahmi Himpunan Siompu Kampar Riau
kabarmelayu.com,PEKANBARU Anggota Komisi VII DPR RI, Hendry Munief, MBA, menerima silaturahmi pengurus Himpunan Siompu Kampar Provinsi Ria
Parlemen
Kabar Melayu (JAKARTA) - Pencabutan dan penghentian beasiswa dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti), dinilai telah melanggar Undang-Undang.
Hal tersebut terkait dengan terancam dipulangkannya beberapa dosen dari berbagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Swasta (PTS) di Malang, lantaran tidak lagi menerima dana beasiswa 2016.
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Syaiful Bakhri, mengingatkan kepada pemerintah agar tidak semena-mena mencabut dan menghentikan beasiswa dosen yang telah berjalan.
Baca Juga:
"Karena penghentian beasiswa sepihak itu langgar UU," katanya ketika berkunjung ke Republika.co.id, Kamis (12/11).
Syaiful mengingatkan, UU telah mengamanahkan kepada pemerintah melalui APBN 2016 untuk telah mengalokasikan 20 persen untuk dana pendidikan. Salah satu alokasi dana pendidikan tersebut diperuntukkan bagi beasiswa.
Baca Juga:
Sehingga tidak ada alasan karena minim anggaran di APBN 2016 kemudian serta merta beasiswa yang sedang berjalan dicabut. Diakui dia, pencabutan atau penghentian beasiswa sepihak itu bisa dilakukan bila penerima beasiswa.
Namun itu berlaku bila penerima beasiswa melanggar aturan dan tidak memenuhi target yang telah ditetapkan di awal. Sedangkan bagi penerima beasiswa yang tidak melakukan dan melanggar aturan itu, pemerintah wajib untuk memenuhi semua hak beasiswa yang telah dijanjikan.
Sebelumnya Rektor Universitas Negeri Malang mengkhawatirkan status beasiswa ketiga dosennya yang menempuh studi Doktoral di luar negeri. Ini disebabkan ketiga dosen tersebut dipastikan tidak lagi mendapat biaya kuliah doktor dari Kemenristek Dikti atas alasan minimnya anggaran APBN 2016.
kabarmelayu.com,PEKANBARU Anggota Komisi VII DPR RI, Hendry Munief, MBA, menerima silaturahmi pengurus Himpunan Siompu Kampar Provinsi Ria
Parlemen
kabarmelayu.com,JAKARTA Dunia hukum di tanah air dikejutkan oleh langkah kontroversial dari Kantor Hukum Kamal Sugandi & Partners yang sec
Hukrim
kabarmelayu.com,JAKARTA Advokat Dolfie Rompas, S.H., M.H., berharap Saiful Mujani dan Dino Patti Djalal memberikan klarifikasi secara terb
Politik
kabarmelayu.com,PEKANBARU Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Riau Ayat Cahyadi mendesak Badan Pembentukan Peratura
Parlemen
kabarmelayu.com,KAMPAR Seorang pria berinisial AL di Desa Intan Jaya, kawasan Sinamanenek, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, diaman
Peristiwa
Warga Kota Pekanbaru malam ini merasakan udara segar setelah Kota Bertuah diguyur hujan sejak sore Sabtu (24/10/
Lingkungan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Di balik keberanian petugas pemadam kebakaran menerobos kobaran api demi menyelamatkan nyawa manusia, ada sosok
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU PSPS Pekanbaru taklukkan Persikad Depok dengan akor 32 pada pekan ketujuh Pegadaian Championship 2026/2027 Grup
Sport
Polresta Pekanbaru Bersama Tokoh Masyarakat Deklarasi Bersama Wujudkan Lingkungan Bersih Narkoba
Hukrim
Gerebek Sarang Narkoba di Pekanbaru, Kasat Noki Incar Sabu, Senpi dan Senjata Tajam
Hukrim