Disdik Riau Dorong Peningkatan Mutu Pendidikan yang Selaras di Provinsi Riau

PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Pendidikan Provinsi Riau mendorong peningkatan mutu pendidikan yang selaras mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai ke pendidikan menegah. 

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Dr. H. Kamsol saat membuka rapat koordinasi bidang pendidikan Provinsi Riau tahun 2021 di Ruang Melati Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, Kamis (30/12/2021).

Dalam rapat koordinasi ini, Kepala Dinas Pendidikan Riau mengatakan bahwa saat ini angka putus sekolah masih belum tertangani secara optimal. Sehingga masalah putus sekolah masih tinggi di Provinsi Riau. 

Baca Juga:

• Bupati Inhil Gelar Peringatan Maulid Nabi 1448 H di Kediaman
• Riau Waspadai Asap Kiriman dari Jambi, Lampung dan Sumsel

"Perlu dirumuskan sebuah solusi dimana pendidikan kesetaraan juga merupakan kewenangan kabupaten/kota. Namun, provinsi sangat berperan akan mendorong kabupaten/kota dalam rangka penanggulangan angka putus sekolah tersebut," ungkap Kamsol. 

Saat ini berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudaayan RI tahun 2021 diantaranya Angka Partisipasi Murni (APM) Provinsi Riau 2020/2021 sebesar 88,91. Gambaran umum penduduk usia 3-6 tahun PAUD sederjat yang tidak atau belum sekolah sebesar 185.228.

Baca Juga:

• KKN Kelompok 17 Universitas Abdurrab Gelar Penyuluhan TOGA, PHBS dan Gizi Bersama PKK Desa Senama Nenek
• Panglima TNI Dampingi Presiden RI Tinjau Penanganan Karhutla di Kalimantan Barat

Kepala Dinas Pendidikan Riau mengungkapkan bahwa, keberadaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) beberapa waktu lalu pernah mendapatkan penghargaan menjadi Bunda Terbaik Nasional tahun 2017.

"Hal itu karena capaian kinerja PAUD kita tertinggi di Indonesia. Program satu desa satu PAUD sudah hampir msncapai maksimal. Sementara akhir-akhir ini keberadaan PAUD di Provinsi Riau justru menurun," ungkapnya. 

Selain itu, Kamsol menuturkan terkait sekolah marjinal masih ditangani oleh Pemerintah Provinsi Riau. Semestinya sekolah marjinal ini tidak ada lagi dengan semakin berkembangnya wilayah suatu daerah. Karena hal tersebut sudah menjadi tanggungjawab kabupaten/kota.

"Jika siswanya sudah banyak, semestinya sekolah tersebut dijadikan sekolah reguler. Apapun permasalahan atau kendala terhadap penyelenggaraan ini sudah sebaiknya kita duduk bersama," ungkap Kamsol. 

Untuk diketahui berdasarkan data Dinas Pendidikan Provinsi Riau, kondisi sekolah marjinal (SD) yang masih ditangani Pemerintah Provinsi Riau tahun 2021 yaitu sebanyak 53 sekolah induk, 2030 siswa yang tersebar di 35 kecamatan yang ada di Provinsi Riau. (MCR)

Bupati Inhil Gelar Peringatan Maulid Nabi 1448 H di Kediaman

Riau Waspadai Asap Kiriman dari Jambi, Lampung dan Sumsel

KKN Kelompok 17 Universitas Abdurrab Gelar Penyuluhan TOGA, PHBS dan Gizi Bersama PKK Desa Senama Nenek

Panglima TNI Dampingi Presiden RI Tinjau Penanganan Karhutla di Kalimantan Barat

Sumatera Dikepung Hotspot! Terpantau 1589 Titik Panas

LT II Kwarran Binawidya 2026 Resmi Dibuka, Siapkan Regu Berprestasi Menuju Tingkat Cabang Kota Pekanbaru