JAKARTA - Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) mengungkapkan dana abadi yang dikelolanya hingga akhir tahun 2022 akan mencapai Rp 119,107 triliun.
Direktur Keuangan LPDP Agus Hartono mengatakan jumlah dana abadi yang dikelolanya yang sebesar Rp 119,107 triliun merupakan total akumulasi realisasi dana abadi sejak 2010 hingga akhir tahun nanti.
Secara rinci, akumulasi dana abadi sejak 2010 hingga Desember 2021 sebesar Rp 99,107 triliun. Di mana hingga akhir tahun 2021 mencapai Rp 81,117 triliun, dana penelitian sebesar Rp 7,9 triliun, kemudian dana abadi perguruan tinggi sebesar Rp 7 triliun dan dana abadi kebudayaan mencapai Rp 3 triliun.
Baca Juga:
"Dana abadi pendidikan sebesar Rp 99,107 triliun ditambah dengan alokasi dana pendidikan (LPDP) sebesar Rp 20 triliun, maka tahun ini akan terkumpul sekitar Rp 120 triliun," ujar Agus dalam media briefing dengan media, Jumat (10/6/2022).
Dana kelola abadi hingga 2021 telah dimanfaatkan oleh 29,872 penerima beasiswa. Penerima beasiswa tersebar di 34 provinsi seluruh Indonesia, dengan pendidikan di dalam negeri 68,1% dan pendidikan di luar negeri mencapai 31,9%.
Baca Juga:
LPDP mengatakan bahwa hasil pengelolaan dana abadi digunakan untuk memberikan program layanan beasiswa, peningkatan kompetensi dan pendanaan riset. Adapun program layanan beasiswa yang diselenggarakan oleh LPDP yakni Beasiswa Umum, Beasiswa Targeted, dan Beasiswa Afirmasi.
Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Meirijal Nur menambahkan, pengalokasian dana abadi bidang pendidikan merupakan komitmen yang telah dilakukan pemerintah sejak 2010 dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia.
Oleh karena itu, semakin banyak APBN mengalokasikan untuk sektor pendidikan maka akan semakin tinggi kualitas SDM di Indonesia.
"Harapan kita SDM Indonesia semakin berkualitas dan tentu dengan adanya SDM berkualitas semua aktivitas yang kami lakukan akan berkualitas sangat bagus dan menghasilkan kesejahteraan secara menyeluruh," tuturnya.
Adapun total dana abadi bidang pendidikan sendiri setiap tahunnya meningkat yakni dimulai dari 2010 yang hanya sebesar Rp1 triliun, kemudian bertambah menjadi Rp3,6 triliun pada 2011, Rp10,6 triliun pada 2012 dan Rp15,6 triliun para 2013.
Total dana abadi ini terus bertambah menjadi Rp20,6 triliun pada 2016, Rp31 triliun pada 2017, Rp46 triliun pada 2018, Rp51 triliun pada 2019, Rp70 triliun pada 2020 dan Rp99 triliun pada 2021 serta akan mencapai Rp120 triliun pada 2022.
Sementara untuk 2023, pemerintah berkomitmen akan memberikan tambahan terhadap dana abadi bidang pendidikan ini.
(sumber: CNBCIndonesia.com)
kabarmelayu.comPEKANBARU Pemerintah Provinsi Riau menyeleksi sapi bantuan Presiden untuk Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah/2026 M. Adapun 1
Pemerintahan
kabarmelayu.comPEKANBARU Tindak kekerasan disertai pemerasan yang diduga melibatkandebt collector, terjadi di Pekanbaru, tepatnya di sebua
Hukrim
kabarmelayu.comPEKANBARU Sebanyak 150 Pekerja Migran Indonesia (PMI) bermasalah kembali dideportasi dari Malaysia. Mereka dipulangkan deng
Peristiwa
kabarmelayu.comPEKANBARU Walikota Pekanbaru Agung Nugroho, menerima penghargaan dari Pemerintah Pusat atas keberhasilannya dalam menekan an
Pemerintahan
kabarmelayu.comKAMPAR Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Kampar memberikan apresiasi tinggi terhadap
Parlemen
kabarmelayu.com,PEKANBARU Achmad Faisal Reza, terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum KONI Kota Pekanbaru periode 20262030. Ia terpil
Sport
kabarmelayu.comPEKANBARU Dinas Pemadam Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Pekanbaru mengimbau masyarakat mewaspadai ancaman keb
Pemerintahan
kabarmelayu.comPEKANBARU Peristiwa yang terjadi di Panipahan Kabupaten Rokan Hilir beberapa waktu lalu, diserangnya rumah terduga bandar n
Sosial
kabarmelayu.comPEKANBARU Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Riau, Defizon, menyampaikan imbauan kepada seluruh je
Muslim
kabarmelayu.comPEKANBARU Polres Dumai kembali mengungkap sindikat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang menyasar masyarakat rentan. S
Hukrim
