JAKARTA - Sejumlah guru dan honorer mengadu ke DPR, Rabu (9/11/2022). Mereka meneriakkan nasibnya yang terkatung-katung.
Mereka terdiri dari Kelompok Kerja Guru (Bahasa Inggris Sekolah Dasar) Provinsi DKI Jakarta, Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta (FGPPNS), dan Forum Honorer PGRI Provinsi Jawa Timur dan Forum Honorer PGRI Kresidenan Besuki. Semuanya mendatangi Komisi X DPR RI untuk memperjuangkan nasib guru lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang hingga kini belum bekerja.
"Tidak semua 193.954 peserta prioritas 1 mendapatkan penempatan di tahun 2022," papar salah satu perwakilan, Fauzia Ulhaq.
Baca Juga:
"Mapel gemuk seperti PKWU, Bahasa Inggris, PPKN, PAI, PJOK, tidak mendapatkan penempatan," tambahnya.
Fauziah menilai ini karena tak ada sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah. Akibatnya, di Jawa Barat misalnya, 6.500 lebih guru menganggur terlunta-lunta.
Baca Juga:
"Informasi dari Kemendikbud di tahun 2022, Provinsi Jawa Barat menetapkan kuota 10.267. Dan di sini juga dijabarkan bahwa pemda tidak boleh mengurangi kuota tapi kalau menambah boleh," ujarnya.
"Hasilnya pada tanggal 13 September 2022 dan ini disahkan oleh Menpan-RB kuota Jabar itu hanya 3.800, sedangkan sisanya 6.597 prioritas 1 di Jabar itu terlunta-lunta," jelasnya.
Ia juga memaparkan dampak lanjutan dari harapan manis pemerintah tersebut. Beberapa guru swasta terlanjur dipecat dari yayasan bahkan guru negeri ada yang tergeser oleh PPPK 2021.
"Teman saya yang dari swasta itu banyak banget yang diberhentikan bahkan sampai diancam oleh yayasan. Dia tidak boleh mengikuti lagi PPPK padahal ini hak untuk guru tapi ada beberapa yayasan yang tidak membolehkan," ungkapnya dengan nada sedih.
Sementara itu, Komisi X DPR menyayangkan kelambatan tersebut. Mereka membenarkan permasalahan tersebut bersumber pada peraturan yang tidak sinkron dan inkonsistensi kebijakan.
"Masalah yang dihadapi oleh teman-teman itu memang belum ada solusi yang efektif untuk menyelesaikan. Cuma memang problemnya selalu apa yang disampaikan kami setelah reses yang disampaikan teman-teman ketika raker itu selalu kemudian ada banyak alasan yang diberikan oleh pemerintah untuk setidaknya tidak ada solusi sama sekali untuk menjawab apa yang teman-teman sampaikan," ungkap politisi Golkar Muhamad Nur Purnamasidi.
"Banyak kebijakan kita yang ahistoris. Intinya memang kita menghadapi inkonsistensi kebijakan dulu di awal disampaikan 1 juta. Dibantah bahwa 'kami tidak pernah menyampaikan formasi 1 juta' bayangkan, statemen awal sama statement selanjutnya berubah, jadi ada inkonsitensi," tambahnya.
(sumber: CNBCIndonesia.com)
kabarmelayu.com,PEKANBARU Tim panitia seleksi (Pansel) calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Riau, telah mengumumkan
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Pekanbaru resmi menggelar Operasi Patuh Lancang Kuning 2026 mulai Senin
Hukrim
Tingkatkan Kesadaran Lalu Lintas, Polda Riau Gelar Operasi Patuh Lancang Kuning 2026
Hukrim
kabarmelayu.com,PEKANBARU Anggota Komisi VII DPR RI, Hendry Munief, MBA, menerima silaturahmi pengurus Himpunan Siompu Kampar Provinsi Ria
Parlemen
kabarmelayu.com,JAKARTA Dunia hukum di tanah air dikejutkan oleh langkah kontroversial dari Kantor Hukum Kamal Sugandi & Partners yang sec
Hukrim
kabarmelayu.com,JAKARTA Advokat Dolfie Rompas, S.H., M.H., berharap Saiful Mujani dan Dino Patti Djalal memberikan klarifikasi secara terb
Politik
kabarmelayu.com,PEKANBARU Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Riau Ayat Cahyadi mendesak Badan Pembentukan Peratura
Parlemen
kabarmelayu.com,KAMPAR Seorang pria berinisial AL di Desa Intan Jaya, kawasan Sinamanenek, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, diaman
Peristiwa
Warga Kota Pekanbaru malam ini merasakan udara segar setelah Kota Bertuah diguyur hujan sejak sore Sabtu (24/10/
Lingkungan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Di balik keberanian petugas pemadam kebakaran menerobos kobaran api demi menyelamatkan nyawa manusia, ada sosok
Pemerintahan
