PEKANBARU, kabarmelayu.com - Gubernur Riau Ir H Arsyadjuliandi Rachman membuka rapat koordinasi seluruh kepala dan pengawas dari tingkat SMA/SMK, SLB Negeri dan Swasta se-Provinsi Riau, Selasa (20/12/2016), di Hotel Mutiara Merdeka, Pekanbaru.
Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap pertama telah dilaksanakan dari tanggal 15-17 Desember 2016 lalu dan diikuti oleh Komite Pengawas dan SLB yang berasal dari 5 kabupaten/kota se-Riau, di antaranya Pekanbaru, Kampar, Kepulauan Meranti, Indragiri Hilir, dan Pelalawan.
Tahap kedua berlangsung dari tanggal 20-22 Desember 2016 dan diikuti oleh 883 peserta yang berasal dari kepala SMA/SMK Negeri dan Swasta terdiri dari kepala SMK negeri sebanyak 80 orang, kepala SMK swasta sebanyak 78 orang, kepala SMA negeri sebanyak 168 orang, kepala SMA swasta sebanyak 61 orang, kepala tata usaha SMK negeri sebanyak 80 orang, serta kepala tata usaha SMA negeri sebanyak 168 orang.
Baca Juga:
Kemudian, komite SMK negeri sebanyak 80 orang dan komite SMA negeri sebanyak 168 orang yang berasal dari 7 kabupaten/kota se-Riau, yaitu Rokan Hulu, Dumai, Siak, Kuantan Singingi, Bengkalis, dan Indragiri Hulu.
Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rahman mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan informasi dan solusi, mulai dari prosedur mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala guru dan tenaga kependidikan. Hal itu setelah diberlakukannya undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
Baca Juga:
Selain itu, kegiatan ini untuk mengetahui prosedur pembayaran gaji guru dan tenaga kerja kependidikan, serta pemberdayaan komite sekolah dalam pembiayaan pendidikan.
"Pembangunan sarana dan prasarana yang akan dibangun di Riau ini adalah untuk menunjang dunia pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan masyarakat luas di Provinsi Riau, salah satunya, yaitu ’Riau Go IT’ yang bertujuan menjadikan teknologi sebagai sarana untuk mempermudah masyarakat Riau," katanya.
Sementara itu, Kadisdikbud Provinsi Riau Dr H Kamsol mengatakan, peralihan tata kelola SMA/SMK dari pemerintah kabupaten/kota kepada Pemprov Riau akan resmi dilaksanakan pada 2017. Kebijakan tersebut sesuai dengan surat edaran Menteri Dalam Negri No 123 dan Undang-undang Nomor 20/2014 tentang kewarganegaraan pengelolaan SMA dan SMK.
"Peralihan tata kelola pendidikan ini tidak serta merta dilakukan, tentu ada proses dan tahapan yang harus dijalankan. Pada saat sekarang semuanya sudah hampir rampung, mulai dari inventaris, persiapan, dan serah terima dari pemerintah daerah," ujarnya.
(riaupos.co)
kabarmelayu.com,PEKANBARU Manajemen PSPS Pekanbaru mengajukan permohonan pembatalan sanksi denda sebesar Rp20 juta yang dijatuhkan Komite
Sport
kabarmelayu.com,PEKANBARU Tim panitia seleksi (Pansel) calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Riau, telah mengumumkan
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Pekanbaru resmi menggelar Operasi Patuh Lancang Kuning 2026 mulai Senin
Hukrim
Tingkatkan Kesadaran Lalu Lintas, Polda Riau Gelar Operasi Patuh Lancang Kuning 2026
Hukrim
kabarmelayu.com,PEKANBARU Anggota Komisi VII DPR RI, Hendry Munief, MBA, menerima silaturahmi pengurus Himpunan Siompu Kampar Provinsi Ria
Parlemen
kabarmelayu.com,JAKARTA Dunia hukum di tanah air dikejutkan oleh langkah kontroversial dari Kantor Hukum Kamal Sugandi & Partners yang sec
Hukrim
kabarmelayu.com,JAKARTA Advokat Dolfie Rompas, S.H., M.H., berharap Saiful Mujani dan Dino Patti Djalal memberikan klarifikasi secara terb
Politik
kabarmelayu.com,PEKANBARU Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Riau Ayat Cahyadi mendesak Badan Pembentukan Peratura
Parlemen
kabarmelayu.com,KAMPAR Seorang pria berinisial AL di Desa Intan Jaya, kawasan Sinamanenek, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, diaman
Peristiwa
Warga Kota Pekanbaru malam ini merasakan udara segar setelah Kota Bertuah diguyur hujan sejak sore Sabtu (24/10/
Lingkungan
