Elemen Masyarakat Demo di Mapolda Sumut, Desak Copot Kapolres Nias
kabarmelayu.com,MEDAN Suara kekecewaan dan ketidakpercayaan masyarakat asal Kepulauan Nias bergema di depan Markas Kepolisian Daerah Sum
Peristiwa
PEKANBARU, kabarmelayu.com - Gubernur Riau Ir H Arsyadjuliandi Rachman membuka rapat koordinasi seluruh kepala dan pengawas dari tingkat SMA/SMK, SLB Negeri dan Swasta se-Provinsi Riau, Selasa (20/12/2016), di Hotel Mutiara Merdeka, Pekanbaru.
Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap pertama telah dilaksanakan dari tanggal 15-17 Desember 2016 lalu dan diikuti oleh Komite Pengawas dan SLB yang berasal dari 5 kabupaten/kota se-Riau, di antaranya Pekanbaru, Kampar, Kepulauan Meranti, Indragiri Hilir, dan Pelalawan.
Tahap kedua berlangsung dari tanggal 20-22 Desember 2016 dan diikuti oleh 883 peserta yang berasal dari kepala SMA/SMK Negeri dan Swasta terdiri dari kepala SMK negeri sebanyak 80 orang, kepala SMK swasta sebanyak 78 orang, kepala SMA negeri sebanyak 168 orang, kepala SMA swasta sebanyak 61 orang, kepala tata usaha SMK negeri sebanyak 80 orang, serta kepala tata usaha SMA negeri sebanyak 168 orang.
Baca Juga:
Kemudian, komite SMK negeri sebanyak 80 orang dan komite SMA negeri sebanyak 168 orang yang berasal dari 7 kabupaten/kota se-Riau, yaitu Rokan Hulu, Dumai, Siak, Kuantan Singingi, Bengkalis, dan Indragiri Hulu.
Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rahman mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan informasi dan solusi, mulai dari prosedur mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala guru dan tenaga kependidikan. Hal itu setelah diberlakukannya undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
Baca Juga:
Selain itu, kegiatan ini untuk mengetahui prosedur pembayaran gaji guru dan tenaga kerja kependidikan, serta pemberdayaan komite sekolah dalam pembiayaan pendidikan.
"Pembangunan sarana dan prasarana yang akan dibangun di Riau ini adalah untuk menunjang dunia pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan masyarakat luas di Provinsi Riau, salah satunya, yaitu ’Riau Go IT’ yang bertujuan menjadikan teknologi sebagai sarana untuk mempermudah masyarakat Riau," katanya.
Sementara itu, Kadisdikbud Provinsi Riau Dr H Kamsol mengatakan, peralihan tata kelola SMA/SMK dari pemerintah kabupaten/kota kepada Pemprov Riau akan resmi dilaksanakan pada 2017. Kebijakan tersebut sesuai dengan surat edaran Menteri Dalam Negri No 123 dan Undang-undang Nomor 20/2014 tentang kewarganegaraan pengelolaan SMA dan SMK.
"Peralihan tata kelola pendidikan ini tidak serta merta dilakukan, tentu ada proses dan tahapan yang harus dijalankan. Pada saat sekarang semuanya sudah hampir rampung, mulai dari inventaris, persiapan, dan serah terima dari pemerintah daerah," ujarnya.
(riaupos.co)
kabarmelayu.com,MEDAN Suara kekecewaan dan ketidakpercayaan masyarakat asal Kepulauan Nias bergema di depan Markas Kepolisian Daerah Sum
Peristiwa
Dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Pekanbaru ke242 tahun ini, Pemko Pekanbaru akan menghadirkan dua legia
Peristiwa
Bupati Siak Sensus Ekonomi Jadi Sumber Informasi Strategis Daerah Susun Kebijakan
Pemerintahan
kabarmelayu.com,INHIL Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Indragiri Hilir kembali menjadi perhatian publik. Guna M
Sosial
Polresta Pekanbaru Ungkap Kasus Penyalahgunaan Narkoba di Kawasan Panger, Dua Orang Positif Methamphetamine
Hukrim
kabarmelayu.com,PEKANBARU Pemerintah Kota Pekanbaru mengambil langkah tegas terhadap kabel fiber optik milik provider yang semrawut dan
Pemerintahan
Kemnaker Gandeng Boga Group Perluas Akses Kerja bagi Lansia
Ekbis
kabarmelayu.com,KAMPAR Setelah melaksanakan ujian akhir kelulusan beberapa waktu lalu, sebanyak 140 murid Kelas VI UPT SDN 006 Terpadu Kub
Pendidikan
kabarmelayu.com,KAMPAR Setelah sukses melaksanakan ujian akhir murid Kelas VI Tahun Pelajaran 20252026 beberapa waktu lalu, saat ini UPT
Pendidikan
kabarmelayu.com,KAMPAR Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah hukum Kabupaten Kampar kembali ditindak. Kali ini, Polres Kampar me
Hukrim