Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, mengatakan keputusan yang diambil itu perlu ditelaah dengan cermat karena berpotensi merugikan lembaga pendidikan termasuk swasta yang telah lama berkontribusi mencerdaskan kehidupan bangsa.
Haedar menyebut, Muhammadiyah sebagai salah satu penyelenggara pendidikan swasta terbesar di Indonesia, bahkan membuka opsi untuk mengajukan judicial review terhadap putusan tersebut jika implementasinya terbukti merugikan.
Baca Juga:
"Kita lihat perkembangannya. Kalau kemudian penerjemahannya seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri Pendidikan, itu hanya payung umum, yang payung operasionalnya tetap seperti sekarang ini, atau ada hal-hal yang nanti berdampak buruk, baru di situ kita mengambil kebijakan, ya. Kita tidak akan tergesa-gesa, tapi kita memberi pandangan agar ke depan semuanya saksama," ujar Haedar, kepada wartawan usai acara Ground Breaking TK ABA Semesta, Selasa (3/6/2025).
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan kebijakan ini tidak menutup ruang gerak sekolah swasta untuk tumbuh dan berkembang secara mandiri. Ia menegaskan bahwa putusan MK tersebut tidak boleh diterjemahkan secara kaku sehingga menghilangkan peran strategis lembaga pendidikan swasta.
Baca Juga:
"Kalau kemudian melakukan kebijakan, misalkan seperti hasil MK kemarin, itu harus saksama. Yang dasarnya, jangan sampai mematikan swasta yang justru sama dengan mematikan pendidikan nasional," ucapnya.
Di sisi lain, pemerintah juga harus mempertimbangkan aspek anggaran dan kemampuan negara untuk membiayai seluruh pendidikan dasar secara gratis, termasuk di sekolah swasta. Haedar mempertanyakan kemampuan negara dalam menanggung seluruh beban pembiayaan pendidikan swasta di tengah keterbatasan anggaran dan tantangan pengelolaan lembaga pendidikan yang jumlahnya sangat besar.
"Kalau negara harus bertanggung jawab seutuhnya dan sepenuhnya untuk seluruh lembaga pendidikan, termasuk swasta, apa sanggup? Apakah Kemendikti dan Kemendikdasmen diberi anggaran yang cukup untuk menanggung seluruh lembaga pendidikan swasta?" kata Haedar.
Swasta tidak Bisa Disamaratakan
Haedar juga mengingatkan agar lembaga swasta tidak digeneralisasi sebagai institusi yang berorientasi pada bisnis. Ia menegaskan sebagian besar lembaga pendidikan swasta, termasuk Muhammadiyah, beroperasi untuk melayani masyarakat dan bukan untuk mencari keuntungan.
"Kalau ada satu dua yang berkepentingan bisnis, jangan menjadi keputusan konstitusi," katanya.
Dalam kesempatan ini, Haedar juga meminta agar para hakim MK menjadi negarawan dalam mengambil keputusan dan memperhatikan realitas pendidikan di lapangan. "Kami juga sekaligus menghimbau kepada 13 anggota MK belajar saksama, menjadi negarawan dan dalam memutuskan itu harus betul-betul komprehensif. Jangan karena ada satu dua gugatan lalu mudah memenuhi gugatan ini," tegasnya.
Meski menyatakan ketidaksepakatannya, Muhammadiyah tidak langsung mengambil langkah hukum. Organisasi Islam ini memilih untuk menunggu dan mengamati bagaimana pemerintah menerjemahkan putusan tersebut ke dalam kebijakan konkret di lapangan. Namun, jika dalam praktiknya kebijakan ini membatasi ruang gerak sekolah swasta, Muhammadiyah menyatakan siap mengambil langkah lanjutan.
"Kalau ada hal-hal yang nanti berdampak buruk, baru di situ kita mengambil kebijakan," ucap Haedar.
Repubika
Polsek Kandis Ungkap Kasus Narkotika, Amankan Kurir dengan Barang Bukti 28,71 Gram Sabu
Hukrim
kabarmelayu.comINHIL Wakil Bupati Indragiri Hilir Yuliantini S.Sos, M.Si menghadiri Rapat Paripurna Ke 7 DPRD Kab. Inhil Masa Persidan
Pemerintahan
kabarmelayu.comKUANSING Puluhan tahun menunggu kepastian, kesabaran Kelompok Tani Kelompok Tani SKB akhirnya memuncak Rabu (29/4/2026). Me
Sosial
kabarmelayu.comPEKANBARU Komisioner Komisi Informasi (KI) Provinsi Riau, H Zufra Irwan SE, MM, SpAp mengecam sikap Kadisdik Provinsi Riau,
Pemerintahan
kabarmelayu.comROHIL Warga binaan Lapas Kelas IIA Bagansiapiapi berinisial SN alias KN menjadi sorotan di kalangan masyarakat Rokan Hilir.
Hukrim
kabarmelayu.comPEKANBARU Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musr
Parlemen
kabarmelayu.comINHIL Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Herman, akan membangun pasar induk Jalan yos sudarso yang megah, seluruh pedagang
Pemerintahan
kabarmelayu.comPEKANBARU Dua atlet petinju Pekanbaru berhasil menyabet dua medali emas pada event Kejuaraan Tinju Amatir Terbuka Piala Da
Sport
RSUD Arifin Achmad Berhasil Tangani Kasus Menouria Langka, Pasien Kini Dapat Haid Normal
Kesehatan
kabarmelayu.comJAKARTA Wakil Bupati Indragiri Hilir (Inhil) Yuliantini menghadiri kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Silaturahmi Asosi
Pemerintahan
