Personel Gabungan Tertibkan Bangunan Liar di Air Hitam Pekanbaru
kabarmelayu.com,PEKANBARU Sebanyak 13 lapak atau kios bangunan liar di Jalan Air Hitam, Kelurahan Sungai Sibam, Kecamatan Payung Sekaki, K
Sosial
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, mengatakan keputusan yang diambil itu perlu ditelaah dengan cermat karena berpotensi merugikan lembaga pendidikan termasuk swasta yang telah lama berkontribusi mencerdaskan kehidupan bangsa.
Haedar menyebut, Muhammadiyah sebagai salah satu penyelenggara pendidikan swasta terbesar di Indonesia, bahkan membuka opsi untuk mengajukan judicial review terhadap putusan tersebut jika implementasinya terbukti merugikan.
Baca Juga:
"Kita lihat perkembangannya. Kalau kemudian penerjemahannya seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri Pendidikan, itu hanya payung umum, yang payung operasionalnya tetap seperti sekarang ini, atau ada hal-hal yang nanti berdampak buruk, baru di situ kita mengambil kebijakan, ya. Kita tidak akan tergesa-gesa, tapi kita memberi pandangan agar ke depan semuanya saksama," ujar Haedar, kepada wartawan usai acara Ground Breaking TK ABA Semesta, Selasa (3/6/2025).
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan kebijakan ini tidak menutup ruang gerak sekolah swasta untuk tumbuh dan berkembang secara mandiri. Ia menegaskan bahwa putusan MK tersebut tidak boleh diterjemahkan secara kaku sehingga menghilangkan peran strategis lembaga pendidikan swasta.
Baca Juga:
"Kalau kemudian melakukan kebijakan, misalkan seperti hasil MK kemarin, itu harus saksama. Yang dasarnya, jangan sampai mematikan swasta yang justru sama dengan mematikan pendidikan nasional," ucapnya.
Di sisi lain, pemerintah juga harus mempertimbangkan aspek anggaran dan kemampuan negara untuk membiayai seluruh pendidikan dasar secara gratis, termasuk di sekolah swasta. Haedar mempertanyakan kemampuan negara dalam menanggung seluruh beban pembiayaan pendidikan swasta di tengah keterbatasan anggaran dan tantangan pengelolaan lembaga pendidikan yang jumlahnya sangat besar.
"Kalau negara harus bertanggung jawab seutuhnya dan sepenuhnya untuk seluruh lembaga pendidikan, termasuk swasta, apa sanggup? Apakah Kemendikti dan Kemendikdasmen diberi anggaran yang cukup untuk menanggung seluruh lembaga pendidikan swasta?" kata Haedar.
Swasta tidak Bisa Disamaratakan
Haedar juga mengingatkan agar lembaga swasta tidak digeneralisasi sebagai institusi yang berorientasi pada bisnis. Ia menegaskan sebagian besar lembaga pendidikan swasta, termasuk Muhammadiyah, beroperasi untuk melayani masyarakat dan bukan untuk mencari keuntungan.
"Kalau ada satu dua yang berkepentingan bisnis, jangan menjadi keputusan konstitusi," katanya.
Dalam kesempatan ini, Haedar juga meminta agar para hakim MK menjadi negarawan dalam mengambil keputusan dan memperhatikan realitas pendidikan di lapangan. "Kami juga sekaligus menghimbau kepada 13 anggota MK belajar saksama, menjadi negarawan dan dalam memutuskan itu harus betul-betul komprehensif. Jangan karena ada satu dua gugatan lalu mudah memenuhi gugatan ini," tegasnya.
Meski menyatakan ketidaksepakatannya, Muhammadiyah tidak langsung mengambil langkah hukum. Organisasi Islam ini memilih untuk menunggu dan mengamati bagaimana pemerintah menerjemahkan putusan tersebut ke dalam kebijakan konkret di lapangan. Namun, jika dalam praktiknya kebijakan ini membatasi ruang gerak sekolah swasta, Muhammadiyah menyatakan siap mengambil langkah lanjutan.
"Kalau ada hal-hal yang nanti berdampak buruk, baru di situ kita mengambil kebijakan," ucap Haedar.
Repubika
kabarmelayu.com,PEKANBARU Sebanyak 13 lapak atau kios bangunan liar di Jalan Air Hitam, Kelurahan Sungai Sibam, Kecamatan Payung Sekaki, K
Sosial
kabarmelayu.com,DUMAI Bea Cukai Dumai memusnahkan berbagai barang ilegal hasil penindakan sepanjang 2023 hingga September 2026 dengan to
Hukrim
kabarmelayu.com,PEKANBARU Wali Kota (Wako) Pekanbaru Agung Nugroho, menyiapkan gebrakan baru bagi masyarakat Kota Bertuah.Pada tahun 2027
Pemerintahan
kabarmelayu.com,LAMPUNG Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) resmi memperingati hari jadinya yang ke19 melalui perhelatan akbar yan
Sosial
kabarmelayu.com,PEKANBARU Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Riau memeriksa delapan personel Satuan Reserse Narkoba (Satres
Hukrim
kabarmelayu.com,PEKANBARU Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) berupaya memperjuangkan tokoh sejarah daerah untuk memperoleh pengakuan di tingk
Sosial
kabarmelayu.com,KAMPAR Puskesmas Bangkinang Kota menggelar Pelatihan Dokter Cilik di Sekolah Dasar (SD) Muhammadiyah 019 Bangkinang, Senin
Pendidikan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Berdasarkan surat resmi Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau, penyelidikan atas perkara
Hukrim
kabarmelayu.com,PEKANBARU Penyegaran organisasi kembali bergulir di lingkungan Kepolisian Daerah (Polda) Riau. Kapolda Riau Irjen Pol Arma
Hukrim
Gelar Operasi Zebra Lancang Kuning 2026, Ditlantas Polda Riau Kedepankan Tindakan Preemtif dan Preventif di Pekanbaru
Hukrim