Sri Mulyani: DPR Kaget Dana Pendidikan di Banyak Kementerian

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Dolfie Othniel Frederic Palit terkejut mengetahui fakta bahwa dana pendidikan tersebar dibanyakkementerian. Sebagai informasi, dana pendidikan menjadi topik sorotan dalam rapat dengan Kementerian Keuangan.

"Tolong data 20% anggaran pendidikan. Nah ini melalui kementerian," tanya Dolfie dalam rapat antara Komisi XI dengan Kementerian Keuangan, Kamis malam (3/7).

Dolfie menyebut, dana pendidikan tersebar melalui sejumlah kementerian seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian lainnya.

Baca Juga:

• Satu Data Indonesia, Masyarakat Tak Perlu Berulang Serahkan Data ke Pemerintah
• Polda Riau Ungkap Puluhan Kasus Penyalahgunaan BBM Subsidi

"Di Kementerian Sosial aja sampai hampir Rp 12 triliun lebih," ungkapnya.

Ia meminta, agar Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pengecekan terkait dana tersebut. "Ya, nanti tolong dicek, Bu. Kalau saya mengatakan tidak ada di kedinasan, ini tersebar di berbagai Kementerian," ucapnya.

Baca Juga:

• Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Gelar Turnamen Sepak Bola, Peringati HGN 2026
• Dinilai Dangkal Pahami Hak Jawab dan Hak Koreksi, Wilson Lalengke Sarankan Oknum Advokat PERSADI Kembali ke Kampus

Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, untuk di Kementerian Keuangan masuk dalam program LPDP. Sementara untuk kementerian lainnya akan dilakukan pemeriksaan.

"Ada sekolah umum di bawah Kementerian itu. Kami cek ya, Pak Ya. Tapi kami memang sesuai dengan yang keputusan waktu itu, tahun berapa itu ahun 2008. Kedinasan itu tidak masuk," jelasnya.

Wanita yang akrab disapa Ani ini menyebut, perlu adanya klarifikasi antara dana pendidikan kedinasan dan non kedinasan

Selain itu, akan melakukan pengecekan, pihaknya juga akan berkonsultasi terkait dengan aspirasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Komisi XI untuk bidang pendidikan.

"Karena ini berarti apakah basisnya komisi atau apakah bisa dibasiskan kepada sektoral," pungkasnya.(sumber)

Satu Data Indonesia, Masyarakat Tak Perlu Berulang Serahkan Data ke Pemerintah

Polda Riau Ungkap Puluhan Kasus Penyalahgunaan BBM Subsidi

Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Gelar Turnamen Sepak Bola, Peringati HGN 2026

Dinilai Dangkal Pahami Hak Jawab dan Hak Koreksi, Wilson Lalengke Sarankan Oknum Advokat PERSADI Kembali ke Kampus

Ancaman AI, Penipuan Kini Bisa Meniru Suara dan Identitas

Labkesmas Bengkalis Raih Akreditasi Utama