IKST Sentil Perusahaan di Tapung Raya, Jangan Hanya Raup Keuntungan, Jalan Rusak Harus Diperbaiki
kabarmelayu.com,PEKANBARU Ikatan Keluarga Sungai Tapung (IKST) Provinsi Riau menyuarakan desakan keras agar besarnya keuntungan perusaha
Sosial
PEKANBARU, kabarmelayu.com - Kendati tak reses, namun Rostiuli Purba betul-betul memanfaatkan hari libur nasional keagamaan hari ini, Jumat (14/04/17). Selain bercengkrama dengan keluarga, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI ini juga menyempatkan diri menyerap aspirasi melalui para kuli tinta yang membidangi pendidikan.
“Lima bulan terakhir ini saya di Komite III membidangi pendidikan, pariwisata dan kebudayaan. Ini bukan jadwal reses, melainkan hanya bercengkerama dengan keluarga. Yah, sudah sekalian aja saya ketemu dengan teman-teman wartawan yang membidangi pendidikan,” terangnya.
Rostiuli mengatakan, selama ini dirinya lebih memilih bertemu langsung dengan masyarakat. Selama 3 tahun menjadi anggota DPD RI dirinya sudah berkeliling di berbagai pelosok daerah, seperti di Kabupaten Rohil, Meranti, Inhil, Rohul dan daerah lainnya di Provinsi Riau.
Baca Juga:
Anggota DPD RI Dapil Riau ini mengaku, dirinya sengaja mengundang para wartawan khusus yang membidangi pendidikan. Alasannya, para wartawan lah yang banyak tahu persoalan yang terjadi di lapangan.
Ia pun membuka dialog dengan wartawan untuk menyampaikan temuan apa saja yang berkaitan dengan masalah pendididkan di lapangan.Kesempatan emas itu kemudian dimanfaatkan oleh wartawan untuk menyampaikan permasalahan.
Diantaranya, kebijakan Pemprov Riau yang menghapus bea siswa dua tahun terakhir, persoalan kurikulum yang selalu berubah kala ganti Menteri Pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan yang tak layak, ketidaktransparansi penggunaan BOS dan banyak lagi.
Baca Juga:
Menyikapi hal itu, anggota Komite III DPD RI yang membidangi pendidikan, pariwisata dan kebudayaan ini, berjanji akan menyampaikan persoalan ini ke Kemendikbud melalui Ketua Komite III, Hardi S. Hut.
“Masa iya wartawan tak dibolehkan melihat penggunaan dana BOS. Itu kan bukan rahasia negara. Kalau seperti ini bisa-bisa nanti seperti kasus Panti Asuhan yang terjadi di Tenayan Raya akibat ketertutupan pihak pengelola,” ujarnya.
Rostiuli mengaku, meski kewenangan DPD tidak sehebat kewenangan DPR, namun masukan seperti ini dinilai sangat bermanfaat untuk kemudian ditindaklanjutu di tingkat Kementerian.
“Yah minimal masukan ini kita sampaikan ke tingkat Dirjen,” ucap Rostiuli menutup dialog. (fin/rec)
kabarmelayu.com,PEKANBARU Ikatan Keluarga Sungai Tapung (IKST) Provinsi Riau menyuarakan desakan keras agar besarnya keuntungan perusaha
Sosial
kabarmelayu.com,KUTAITIMUR Warga Desa Bumi Etam Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan timur mengeluh. Pasalnya, sunga
Lingkungan
Perkuat Kemitraan, Polsek Bina Widya, dan Ojol Bersatu Jaga Keamanan
Hukrim
kabarmelayu.com,DUMAI Forum Aksi Tenaga Kerja Lokal (FAPTekal) Dumai kembali mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Dumai, Rabu (28/10/2026
Hukrim
kabarmelayu.com,PEKANBARU Pemerintah Provinsi Riau menilai persoalan terkait LGBT di tengah masyarakat membutuhkan penanganan secara terpa
Sosial
kabarmelayu.com, DUMAI Kabar duka menyelimuti dunia olahraga Riau setelah Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Riau periode 2
Sosial
kabarmelayu.com,PEKANBARU Oknum anggota Polri berinisial WP (37) diduga membunuh ibu kandungnya, Farida Hanum (64), seorang pensiunan apa
Hukrim
kabarmelayu.com,DUMAI DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Dumai mengikuti upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda (HSP) ke98
Sosial
kabarmelayu.com,PEKANBARU Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Pekanbaru mencatat sebanyak 166 kasus kebakaran bangunan te
Peristiwa
kabarmelayu.com,PEKANBARU Polda Riau terus memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), meski saat ini tidak ditemuka
Hukrim