Bahas Persoalan Pendidikan, Rostiuli Purba Gelar Pertemuan dengan Wartawan

PEKANBARU, kabarmelayu.com - Kendati tak reses, namun Rostiuli Purba betul-betul memanfaatkan hari libur nasional keagamaan hari ini, Jumat (14/04/17). Selain bercengkrama dengan keluarga, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI ini juga menyempatkan diri menyerap aspirasi melalui para kuli tinta yang membidangi pendidikan.

“Lima bulan terakhir ini saya di Komite III membidangi pendidikan, pariwisata dan kebudayaan. Ini bukan jadwal reses, melainkan hanya bercengkerama dengan keluarga. Yah, sudah sekalian aja saya ketemu dengan teman-teman wartawan yang membidangi pendidikan,” terangnya.

Rostiuli mengatakan, selama ini dirinya lebih memilih bertemu langsung dengan masyarakat. Selama 3 tahun menjadi anggota DPD RI dirinya sudah berkeliling di berbagai pelosok daerah, seperti di Kabupaten Rohil, Meranti, Inhil, Rohul dan daerah lainnya di Provinsi Riau.

Baca Juga:

• Mengurai Gurita Pemerasan WNA dan Urgensi Penegakan Hukum Radikal
• Ini Kata Kadinkes Inhil Soal Pelaksanaan MBG dan Kepatuhan SPPG

Anggota DPD RI Dapil Riau ini mengaku, dirinya sengaja mengundang para wartawan khusus yang membidangi pendidikan. Alasannya, para wartawan lah yang banyak tahu persoalan yang terjadi di lapangan.

Ia pun membuka dialog dengan wartawan untuk menyampaikan temuan apa saja yang berkaitan dengan masalah pendididkan di lapangan.Kesempatan emas itu kemudian dimanfaatkan oleh wartawan untuk menyampaikan permasalahan.
Diantaranya, kebijakan Pemprov Riau yang menghapus bea siswa dua tahun terakhir, persoalan kurikulum yang selalu berubah kala ganti Menteri Pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan yang tak layak, ketidaktransparansi penggunaan BOS dan banyak lagi.

Baca Juga:

• Lawan Narkoba, Polresta Pekanbaru Kembali Gempur Pangeran Hidayat, Pria Terciduk Bawa Sabu
• Hitungan Jam, TRC BPBD Inhil Taklukkan Dua Titik Karhutla

Menyikapi hal itu, anggota Komite III DPD RI yang membidangi pendidikan, pariwisata dan kebudayaan ini, berjanji akan menyampaikan persoalan ini ke Kemendikbud melalui Ketua Komite III, Hardi S. Hut.

“Masa iya wartawan tak dibolehkan melihat penggunaan dana BOS. Itu kan bukan rahasia negara. Kalau seperti ini bisa-bisa nanti seperti kasus Panti Asuhan yang terjadi di Tenayan Raya akibat ketertutupan pihak pengelola,” ujarnya.

Rostiuli mengaku, meski kewenangan DPD tidak sehebat kewenangan DPR, namun masukan seperti ini dinilai sangat bermanfaat untuk kemudian ditindaklanjutu di tingkat Kementerian.

“Yah minimal masukan ini kita sampaikan ke tingkat Dirjen,” ucap Rostiuli menutup dialog. (fin/rec)

Mengurai Gurita Pemerasan WNA dan Urgensi Penegakan Hukum Radikal

Ini Kata Kadinkes Inhil Soal Pelaksanaan MBG dan Kepatuhan SPPG

Lawan Narkoba, Polresta Pekanbaru Kembali Gempur Pangeran Hidayat, Pria Terciduk Bawa Sabu

Hitungan Jam, TRC BPBD Inhil Taklukkan Dua Titik Karhutla

Pemprov Bakal Tanam 1.000 Pohon di Stadion Utama Pada Hari Jadi Riau ke-69

Dugaan Korupsi Dana Program Digitalisasi Desa, Masyarakat Siap Buat Laporan Aduan