Warga Keluhkan Uang Seragam, Zulfan: Bubarkan Komite Sekolah

PEKANBARU, kabarmelayu.com - Persoalan pungutan seragam sekolah hingga kini ternyata masih menjadi persoalan besar di tengah masyarakat saat ini. Pasalnya penegasan dari Walikota Pekanbaru yang menyatakan tidak ada pungutan seragam di sekolah ternyata hanya isapan jempol belaka.

"Sampai hari ini tidak ada satu sekolahpun yang tidak minta uang seragam sekolah. Sampai hari ini kami masih saja dimintai uang seragam untuk anak yang bersekolah tanpa ada koordinasi dengan kita (walimurid_red)," keluh Mulyadi disampaikan dalam reses anggota DPRD Kota Pekanbaru, Zulfan Hafiz ST di jalan Anggrek RW 16 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan.

Mulyadi menegaskan mulai dari SD, SMP dan SMA untuk masuk sekolah Wali murid masih saja dibebankan memberi seragam sekolah. Apalagi dalam menetapkan harga seragam wali murid mengaku tidak pernah dilibatkan soal penetapan harga seragam ini hanya dilibatkan komite saja.

Baca Juga:

• Nilai Kelapa Inhil Anjlok, Pemerintah Diminta Intervensi Harga dan Tinjau Kebijakan Ekspor
• Bupati Inhil Gelar Peringatan Maulid Nabi 1448 H di Kediaman

"Komite sekolah selama ini tidak bisa mengakomodir keluhan wali murid, komite hanya mementingkan kepentingan sekolah saja. Kita mau protes ada ketakutan kita anak kita di tekan di sekolah," ungkapnya.

Tidak hanya itu, Mulyadi juga memaparkan uang komite yang ditetapkan sekolah perbulannya cukup besar dan di pertanyakan tidak ada pertanggungjawabannya.

Baca Juga:

• Riau Waspadai Asap Kiriman dari Jambi, Lampung dan Sumsel
• KKN Kelompok 17 Universitas Abdurrab Gelar Penyuluhan TOGA, PHBS dan Gizi Bersama PKK Desa Senama Nenek

"Yang paling janggal pembelian infocus di sekolah juga di bebankan ke siswa. Padahal sudah ada dana BOS," ungkap Mulyadi.

Menanggapi permasalahan seragam ini, anggota DPRD Kota Pekanbaru dari partai Nasdem, Zulfan Hafiz menegaskan sejauh ini Walikota Pekanbaru sudah beri statmen di media bahwa tidak ada lagi uang untuk seragam sekolah, tapi sampai hari ini tidak ada satu sekolah pun yang tidak melakukan hal itu.

"Artinya masa omongan kepala daerah tidak didengar sama bawahannya. Untuk itu Walikota perlu turun dan melakukan kroscek persoalan masyarakat ini terutama soal uang seragam sekolah," kata Zulfan Hafiz.

Meski begitu, Zulfan meminta masyarakat melaporkan persoalannya, agar masyarakat jangan dilakukan pembodohan terus terutama soal pendidikan.

"Pembuatan saragam bisa diserahkan ke wali murid masing-masing, jangan sekolah mengambil untung. Cukup beri contoh, kan tidak mungkin warna warni seragam sekolah itu," ungkapnya.

Terkait komite sekolah yang tidak pro terhadap wali murid, Zulfan menegaskan agar komite sekolah itu bubarkan saja, tidak ada guna keberadaan komite.

"Komite hanya membebankan wali murid saja apalagi penetapan untuk uang komite mahal dan memberatkan. Bubarkan saja komite sekolah itu," sebutnya. (eza)

Nilai Kelapa Inhil Anjlok, Pemerintah Diminta Intervensi Harga dan Tinjau Kebijakan Ekspor

Bupati Inhil Gelar Peringatan Maulid Nabi 1448 H di Kediaman

Riau Waspadai Asap Kiriman dari Jambi, Lampung dan Sumsel

KKN Kelompok 17 Universitas Abdurrab Gelar Penyuluhan TOGA, PHBS dan Gizi Bersama PKK Desa Senama Nenek

Panglima TNI Dampingi Presiden RI Tinjau Penanganan Karhutla di Kalimantan Barat

Sumatera Dikepung Hotspot! Terpantau 1589 Titik Panas