Pengacara: Penempatan Bahar di Nusakambangan Super Represif

JAKARTA - Pengacara terpidana kasus penganiayaan anak Bahar bin Smith, Aziz Yanuar dan Ichwan Tuankotta, menyebut pemerintah melakukan tindakan super-represif dan melanggar HAM terkait pembatalan asimilasi kliennya beberapa hari lalu.

Hal tersebut terkait dengan penempatan kliennya di Super Maximum Security Lapas Kelas I Nusakambangan. 

Protes itu disampaikan para advokat yang dikirimkan ke DPR RI tertanggal 21 Mei 2020.

Baca Juga:

• Peringati HUT ke-81 RI, Bea Cukai Bengkalis Gelar Bakti Sosial dan Doa Bersama di Sungai Pakning
• Skandal Paspor Ganda, Ancaman Serius Perlindungan Anak dan Integritas Hukum Indonesia

"Menyampaikan peristiwa yang sangat tidak layak, berlebihan, super-represif, merupakan suatu abuse of power, dan suatu tindakan sangat otoriter serta suatu bentuk tindakan penegakan hukum sangat diskriminatif terhadap klien kami," tulis para kuasa hukum dalam surat yang diterima CNNIndonesia.com, Kamis (21/5).

Dalam surat itu, dua pengacara membantah klaim pemerintah bahwa Bahar melanggar aturan PSBB dengan menimbulkan kerumunan. Mereka juga membantah Bahar melakukan ceramah yang provokatif pada Sabtu (16/5).

Baca Juga:

• Mulai Hari Ini Akses Masuk Tol Pekanbaru Dialihkan ke Pintu Bypass
• Pimpin Apel Gelar Pasukan Siaga Karhutla, Wabup Siak Dorong Perusahaan Ikut Jaga Lahan Sekitar

Para kuasa hukum juga mempermasalahkan keputusan Kemenkumham memindahkan Bahar ke Lapas Kelas I Nusakambangan. Pemindahan dilakukan tanpa pemberitahuan ke pihak kuasa hukum.

Mereka meminta Komisi III DPR RI mendesak Kemenkumham membatalkan pencabutan asimilasi. DPR juga diminta memberikan teguran keras pada Kemenkumham.

Foto: CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi

"Melakukan pemanggilan dan peneguran keras kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, karena memberlakukan kebijakan subjektif tanpa ketentuan hukum yang jelas dengan tindakan yang melanggar HAM," bunyi surat tersebut.

Sebelumnya, Kemenkumham memberi Bahar bin Smith asimilasi dengan membaurkannya dengan masyarakat, pada Sabtu (16/5). Meskipun masa hukuman riilnya sampai 2021. Asimilasi itu bisa dicabut jika ada pelanggaran hukum di periode itu.

Pada Selasa (19/5), Bahar kembali ditahan karena dianggap melanggar PSBB dan berceramah dengan isi yang meresahkan. Pada Rabu (20/5), Bahar dipindah ke Lapas Kelas I Nusakambangan.

Pemindahan itu dilakukan karena para pendukung Bahar berkerumun di Lapas Gunung Sindur meminta penceramah itu dibebaskan. Bahar akan menjalani sisa masa hukuman hingga November 2021.

(CNNINdonesia.com)

Peringati HUT ke-81 RI, Bea Cukai Bengkalis Gelar Bakti Sosial dan Doa Bersama di Sungai Pakning

Skandal Paspor Ganda, Ancaman Serius Perlindungan Anak dan Integritas Hukum Indonesia

Mulai Hari Ini Akses Masuk Tol Pekanbaru Dialihkan ke Pintu Bypass

Pimpin Apel Gelar Pasukan Siaga Karhutla, Wabup Siak Dorong Perusahaan Ikut Jaga Lahan Sekitar

HUT Polwan Ke-78, Police Woman Goes To School Kunjungi UPT SMP Negeri 1 Bangkinang Kota

Pelaku Industri Didorong Bantu UMKM dan Kembangkan Industri Halal